Sumedang WIP– Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sumedang mendesak kepastian anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Sumedang di Gedung DPRD, Jumat (24/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BPD dari 93 desa menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan hingga penyelesaian sengketa, membutuhkan dukungan anggaran yang jelas dan memadai. Mereka menyebutkan sedikitnya terdapat delapan tahapan krusial yang harus dilalui, sehingga kepastian pendanaan dinilai menjadi faktor penting demi menjaga kelancaran dan integritas proses demokrasi di tingkat desa.
Selain persoalan anggaran, Forum BPD juga menyoroti kesiapan teknis penerapan sistem e-voting yang direncanakan dalam Pilkades serentak. Mereka meminta adanya kajian matang serta dukungan sarana dan prasarana agar penerapan teknologi tersebut tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Tak hanya itu, BPD turut mengusulkan peningkatan tunjangan kinerja bagi anggotanya. Hal ini dinilai wajar mengingat beban tugas dan tanggung jawab BPD yang semakin kompleks, terutama dalam mengawal jalannya tahapan Pilkades secara transparan dan akuntabel.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DPRD Kabupaten Sumedang melalui Komisi I menyatakan kesiapan untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran Pilkades. DPRD juga berkomitmen mengkaji seluruh aspirasi yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan ke depan.
“Seluruh masukan akan kami telaah secara komprehensif, termasuk kebutuhan anggaran dan kesiapan teknis. Ini penting agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai harapan,” ujar salah satu anggota Komisi I.
DPRD juga menegaskan akan melakukan koordinasi dan monitoring secara berkelanjutan bersama pihak terkait guna memastikan pelaksanaan Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 28 Oktober 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan berkualitas. (Ubas)