Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Dukung Potensi Perikanan dan Ekowisata Pesisir
CIKARANG PUSAT – WIP. Ketua komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Hj.Ani Rukmini Mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi. Hal dikatakan Dra.hj Ani Rukmini,M.I.Kom kepada WIP Jumat (20/11/2026) di sela sela kesibukannya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi yang begitu padat.

Menurut Ani Rukmini bahwa Wilayah pesisir utara Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang bagus dan layak dikembangkan dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir dan sekitar pantai di Kabupaten Bekasi. Hal ini mulai dari sektor perikanan tangkap, pelestarian ekosistem mangrove, hingga pengembangan wisata berbasis alam yang saat ini sudah berjalan lama dan akan dikembangkan lagi.

Masih menurut Ani Rukmini bahwa peningkatan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pesisir diperlukan agar kesejahteraan mereka meningkat. Dalam rencana Pemerintah saat ini untuk pengembangan Wilayah pesisir di Muara Gembong berupa tambak udang dan ikan juga perlu kita dukung juga. Agar kelak di sana warga kita bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang baik.

Di sisi lainnya Ketua Tim Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Tasim Suryadi beberapa waktu lalu sempat memberikan beberapa pandangan bahwa pemanfaatan potensi tersebut memerlukan perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
Tasim Lebih lanjut mengatakan bahwa, pengembangan kawasan pesisir juga perlu memperhatikan aktivitas nelayan sekaligus peluang ekonomi lain yang dapat tumbuh dari sumber daya alam setempat.
“Potensi wilayah pesisir cukup beragam. Selain perikanan tangkap, ada ekosistem mangrove dan peluang wisata yang dapat dikembangkan. Semua ini perlu dilihat sebagai satu kesatuan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat pesisir,” ujar Tasim.
Dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap, Tasim menyebutkan bahwa sarana pendukung seperti cold storage, ketersediaan bahan bakar, dan optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memiliki peran penting. Fasilitas tersebut berkaitan dengan kelancaran aktivitas melaut, penanganan hasil tangkapan, serta proses pemasaran ikan.
“Cold storage dapat membantu menjaga kualitas ikan, sedangkan bahan bakar menjadi kebutuhan utama nelayan untuk melaut. TPI juga memiliki fungsi penting dalam mendukung pemasaran hasil tangkapan dan perlu dimanfaatkan secara optimal sesuai kewenangannya,” jelasnya.
Di samping perikanan, kawasan mangrove memiliki jasa ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Tasim menjelaskan, mangrove menjadi habitat dan sumber makanan bagi berbagai biota, seperti ikan, udang, dan kepiting, sekaligus membantu menghambat abrasi pantai serta mengurangi risiko intrusi air laut ke daratan.
“Ekosistem mangrove bukan hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat bagi perikanan dan masyarakat. Karena itu, keberadaannya perlu dijaga agar fungsi ekologisnya tetap berjalan dan dapat mendukung kehidupan masyarakat pesisir,” ungkap Tasim.
Potensi tersebut juga dapat dikembangkan melalui wisata berbasis alam, seperti wisata pantai, susur sungai dan kawasan mangrove, serta wisata memancing. Pengembangan kegiatan wisata perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, daya dukung kawasan, dan upaya menjaga kelestarian sumber daya pesisir.
“Wisata pesisir bisa menjadi peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, pengembangannya perlu direncanakan dengan baik, termasuk memperhatikan kelestarian mangrove dan lingkungan agar potensi alamnya tetap terjaga,” tuturnya.
Tasim menambahkan, kegiatan wisata tersebut juga berpeluang membuka ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang melalui usaha kuliner, produk olahan hasil perikanan, penjualan produk khas daerah, serta jasa pendukung wisata. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting agar pengembangan destinasi tidak hanya berfokus pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi warga sekitar.
Menurutnya, pengembangan perikanan, pelestarian mangrove, dan ekowisata membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah. Koordinasi diperlukan karena pengelolaan wilayah pesisir berkaitan dengan berbagai bidang, termasuk perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, transportasi laut, dan sektor lain sesuai kewenangannya sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di daerah.
ADV/ROBERT ST
