Kabupaten Ciamis (WIP)
Berlokasi di desa Karanganyar kecamatan Cijeungjing kabupaten Ciamis, Bantarhook merupakan sebuah destinasi wisata yang memberikan sensasi dan pengalaman tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini.
Betapa tidak, tempat yang berlokasi diantara Bojong dan Ciilat tepatnya di desa Karanganyar kecamatan cijeungjing ini merupakan sebidang lahan yang terletak diantara dua bendungan dan tiga sugai ini memberikan sensasi yang begitu indah. Diperlengkapi dengan jembatan kecil yang dikenal sebagai jembatan cinta para pengunjung sepuasnya bisa berfoto, sebelah lahan parkir yang rindang dan sejuk terdapat tempat berfoto di sela sela rumpun bambu. Tidak hanya itu, di daratan antara dua sungai terdapat dua gazebo yang bisa dipergunakan pengunjung beristirahat dan menikmati santapan baik yang dipesan di lokasi maupun dibawa dari rumah masing masing.
Bagi pecinta mancing tempat ini pun menjadi lokasi yang sangat diminati, karena kesejukan dan bagusnya lokasi pemancingan yang sengaja ditata oleh para pengelola, maka tak heran apa bila setiap hari tempat ini ramai dikunjungi oleh pecintanya. Ketika kami mendatangi tempat ini kami sempat berbincang dengan para pengunjung baik yang hanya menikmati keindahan tempat ini maupun para pemancing mereka mengaku senang berkunjung ke tempat ini, walau disayangkan karena kurang perawatan dan penataan.
“Kami berharap agar potensi wisata ini benar benar dirawat dan diperhatikan oleh petugas terkait sehingga lebih banyak lagi pengunjung yang datang dan menikmati keindahannya. ” Ungkap seorang pengunjung antusias.
Semoga pak!
(Tatang koswara 030/390)
-
Direktur CV di Laporkan Polisi, Diduga Penipuan dan Gelapkan Uang, Belasan Investor Jadi Korban
Kuasa hukum Investor dikantor Hukum Jesco Bandung seusai Konferensi Pers
WIPNET, Bandung – Saat ditemui media di kantor hukum Jesco Kota Bandung Jl. Talaga Bodas, Jessica Simatupang selaku kuasa hukum Investor perseroan CV menyesalkan oknum berinisial ‘RT’ yang duduk sebagai direktur CV karena tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya untuk membagikan dividen.
Dalam Konferensinya, Jessica mengatakan, saat ini perkaranya sedang ditangani pihak Kepolisian Resor Cimahi guna mempertanggungjawabkan perbuatan ‘RT’ atas tindak kejahatan yang berdampak berbagai kerugian kepada para investor (Klien)nya.
CV tersebut merupakan sebuah perusahaan waralaba bergerak dibidang Franchise/waralaba eskrim dan minuman bernama ‘Mixue‘ dimana ‘RT’ merupakan direktur dari CV tersebut. Diungkap ada belasan investor yang telah dirugikan ‘RT’.
Berawal dari kejanggalan pelaporan laba rugi keuangan yang semestinya didapatkan para investor setiap bulan yang dari laporan keuangan tersebut tidak pernah dilaporkan kepara investor, hingga muncul dugaan adanya penggelapan dan penipuan, yang kini kasusnya ditangani Polres Cimahi.
Selain itu tim kuasa hukum (Jesco) menerangkan adanya dugaan terhadap Mark up Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ketika dicek tidak sesuai dengan bukti nota pembelian asli, oleh sebab itu laporan polisi diterima lalu diperiksa pihak kepolisian, dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka. Terang Jesica.
” RT sudah dilakukan pemanggilan kedua kalinya oleh kepolisian Resort Cimahi, dan Oknum ‘RT’ naik menjadi tersangka, namun hingga saat ini ‘RT’ mangkir dalam pemanggilan” terang Jessica, Selasa (28/2/2024)
Mixue’ Kecipir Palangkaraya yang diduga oknum ‘RT’ dengan tundakan pidana Penggelapan dan Penipuan
“Ini pemanggilan kedua, mungkin dipemanggilan ketiga tersangka ‘RT’ bisa kooperatif datang memenuhi pemanggilan pihak Polres Cimahi. Dan jika masih tidak muncul dipemangilan ketiga, pihaknya meminta kepolisian jemput paksa terhadap oknum RT”. tegas Jesica. (Adin)
-
BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024
BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024
KABUPATEN BEKASI – WIP. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan target pajak daerah dari berbagai sumber atau sektor di 2024 ini menjadi 2,6 triliun. Tahun Sebelumnya, pajak daerah Kabupaten Bekasi mencari angka 2,4 triliun di tahun 2023 dan itu bisa tercapai dengan baik.
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi- Ani Gustini mengungkapkan, saat ini Bapenda tengah mengupayakan kenaikan pajak daerah tersebut sebesar 200 Miliar untuk mencapai angka 2,6 triliun. Kenaikan tersebut murni berasal dari pajak daerah, di luar retribusi lain.
BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024 Menurut Ani Gustini, penyumbang terbesar pajak daerah berasal dari BPHTB dan PBB-P2 yang sudah kita cetak dan bagikan ke masyarakat awal tahun ini. Dan kedua jenis pajak tersebut menyumbang angka 70% dari total keseluruhan 11 jenis pajak yang ada di Kabupaten Bekasi.
Bicara potensi tetap kita di lapangan harus optimis. Baik itu dari restoran terutama di Kabupaten Bekasi ini, kalau di yang lain, ada penambahan Perumahan jadi menambah juga dari setoran pajaknya, seperti itu,” ungkap Ani Gustini kepada Media Senin (04/03/24)
Sementara itu, Ani mengungkapkan Bapenda juga sudah menyusun strategi untuk mengupayakan kesadaran masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. Karena itu bagian dari ikut membangun daerahnya masing-masing. Adapun Strategi tersebut meliputi, pertama, Bapenda berencana mengeluarkan payung hukum yang berisi peraturan apabila masyarakat membayar pajak di awal waktu, akan mendapatka diskon. Peraturan tersebut berlaku hanya untuk PBB.
Kemudian poin kedua, Bapenda melalui UPTD setempat akan langsung mendatangi masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan terkait pembayaran pajak serta melayani pembayaran pajak, baik melalui kantor desa, kantor RW dan lainnya. Prinsipnya seperti jemput bola namanya. UPTD kita punya empat, nah mereka langsung jemput bola ke masyarakat, jadi UPTD nanti bersama Bank Jabar.
Sementara itu, untuk pembayar pajak dari perusahaan besar yang menunggak, Bapenda akan memproses mereka sesuai dengan SOP yakni memberi teguran sebanyak tiga kali, kalau pun masih mangkir, mereka akan memberikan sanksi sesuai SKK.
Di sisi lain, Ani juga turut mengungkapkan, Bapenda mengalami beberapa kesulitan penarikan pajak, khususnya pajak dari catering dan parkir. Untuk pajak catering, Ani menilai sulit pendataannya. Dan ini perlu dilakukan secara kontinyu dan kejujuran pemilik usaha catering sangat diperlukan.
Kesulitan berikut adalah karena ada sistem kontraknya per tahun, kalau dulu kan enggak kontrak. Ketika kontraknya habis, perusahaan langsung pindah ke catering lain. Kedua, kendalanya sekarang di dalam perusahaan pun ada pengusaha catering yang memasak di dalam, nah agak sulitnya itu kita menembus masuk kedalamnya itu, kata Ani.
Sementara itu untuk pajak parkir, Bapenda mengalami keselutin penarikan lantaran rata-rata ruko sudah memiliki pengusaha parkirnya sendiri yang berhubungan dengan ormas.
Pajak parkir itu MOU antara pengusaha parkir dengan yang punya lahan nah itu yang sering berbenturan. Terkadang ruko ada pengusaha parkir yang tapi sudah ada ormas yang mengusai, sehingga menjadi sulit untuk MOU nya,” tutup Ani. ADV/ ROBERT ST
-
DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024
DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024
CIKARANG UTARA – WIP Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Java Palace pada Senin, (4/3/2024).
Peserta rapat koordinasi merupakan gugus tugas KLA berjumlah kurang lebih 100 orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forum Anak yang telah tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Bekasi.
Plt Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti menyampaikan, acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus memperkuat komitmen gugus tugas dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bekasi serta koordinasi untuk persiapan evaluasi KLA Tahun 2024.
“Ya, rakor ini untuk memberikan pemahaman kembali kepada kita tentang upaya melindungi, menghormati dan memenuhi hak anak, karena kerja ini bukan hanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DP3A, tetapi kerja kita semua. Kami mengajak semua perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Menuju KLA,” katanya.
Dirinya juga meminta perangkat daerah dan stakeholder terkait, agar dapat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) KLA serta mengadvokasi dan memfasilitasi, dan membantu sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA Kabupaten Bekasi.
“Ya, nantinya setiap stakeholder bisa memantau ataupun melaporkan agar bisa berkesinambungan kepada Sekretariat DP3A,” terangnya.
Iis Sandra Yanti menambahkan, Kabupaten Bekasi dalam 5 tahun terakhir ini mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama hingga tahun 2023 kemarin
“Saya mengajak kepada semua perangkat daerah untuk menyukseskan penilaian KLA di Kabupaten Bekasi tahun 2024 ini, yang kemarin mendapat predikat Pratama menjadi Madya, Mindya, atau bahkan Utama,” katanya.
Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Bekasi, Samsudin mengatakan, rakor ini merupakan langkah awal menyinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan yang berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya pembangunan, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, dapat lebih dipastikan dan terpenuhi,” ucapnya. Acara rakor gugus tugas tersebut dihadiri oleh Analisis Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ratna Oeni Cholifah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea. ADV/ROBERT ST
-
Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah
Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah
CIKARANG PUSAT – WIP. Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan keprihatinan atas aksi kejahatan jalanan yang masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan semakin nekat dan dilakukan pada siang hari.
Untuk itu, guna membantu pihak kepolisian, Dani Ramdan menginstruksikan para camat dan kepala desa, berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi dalam upaya memperketat keamanan di wilayah masing-masing.
“Sebetulnya jajaran Polres Metro Bekasi dan jajaran Polsek sudah melakukan patroli rutin setiap hari, tetapi semakin kesini semakin nekat, saya akan instruksikan para camat, kades dan lurah untuk mendorong Satpol PP dan Linmas membantu Patroli,” ungkapnya usai menghadiri acara Baznas, di Kantor Baznas Komplek Pemda Bekasi Cikarang Pusat, pada Rabu, (28/02/2024).
Dani mengatakan, pengerahan Satpol PP dan Linmas ini akan diarahkan untuk memperkuat atau mempertebal personel maupun waktu patrolinya bersama dengan jajaran Polsek.
“Kalau misalnya sebelumnya sehari, mungkin nanti bisa dua kali, semoga dengan cara seperti itu bisa menekan angka kriminalitas,” tuturnya.
Dia juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di waktu-waktu sepi dan tempat yang sepi.
“Apalagi waktu sepi, subuh atau lainnya, sebaiknya jangan sendirian. Apalagi tempatnya gelap baiknya dihindari, kemudian tidak berpenampilan yang berlebihan sehingga tidak mengundang pelaku kejahatan,” ucapnya.
-
Program Padat Karya Terminal Baranangsiang Bogor Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitarnya
KOTA BOGOR HUMPROPUB, WIP
Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menghadiri ‘kick off’ program Padat Karya yang digelar di Terminal Baranangsiang, Senin (26/2). Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa SB ini berharap program Padat Karya yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Bogor yang tinggal di sekitar Terminal Baranangsiang.
“DPRD Kota Bogor, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dibidang pengawasan dan salah satunya fokus kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ,” ujar SB.
Lebih lanjut, SB juga menyampaikan harapannya kepada BPTJ yang kini sudah menjadi pengelola Terminal Baranangsiang, bisa mengembalikan dan meningkatkan fungsi Terminal Baranangsiang sebagai terminal yang mampu melayani masyarakat pengguna, ramah bagi penumpang dan berdampak positif bagi ekonomi kawasan. Tentunya hal tersebut dapat berdampak kepada meingkatnya jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Baranangsiang ke luar daerah, baik menjelang lebaran maupun berbagai momentum dan kepentingan masyarakat nanti.
“Jadi kami banyak berharap kepada BPTJ dan pemerintah pusat agar Terminal Baranangsiang ini bisa kembali hidup dan berfungsi dengan baik dengan berbagai peningkatan layanan serta dampak positif bagi kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Yang dekat adalah pelayanan pada saat arus mudik nanti,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan, DPR RI khususnya Komisi V mengapresiasi dan sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ ini.
“Program ini sangat bagus dan layak untuk dipertahankan karena mendukung perekonomian warga sekitar. Apalagi dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini dimana banyak orang terpaksa harus dirumahkan dan juga menurunnya daya beli masyarakat,” ujar Neng Eem
Program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraannya. Jenis padat karya di sektor transportasi diantaranya pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.
Selain itu, juga ada kegiatan optimalisasi yang menggunakan metode padat karya meliputi pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.
Adapun tujuan dari program padat karya Kementerian Perhubungan adalah untuk peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar, dan peningkatan aksesibilitas. ( Herta )
-
Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pemakaman
KOTA BOGOR HUMPROPUB , WIP
Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelengaraan Pemakaman, melakukan rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Senin (26/2). Rapat kerja yang dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Tim Pansus, Endah Purwanti, memiliki agenda pembahasan terhadap pasal per pasal.
Berdasarkan hasil rapat kerja, Endah, mengungkapkan terdapat tiga persoalan yang menjadi fokus utama pembahasan. Pertama adalah penghapusan retribusi pemakaman, sehingga saat Raperda ini nanti disahkan, pemakaman di Kota Bogor tidak akan dikenakan biaya lagi.
“Berdasarkan harmonisasi yang sudah dilakukan dengan Kanwil Jabar, retribusi pemakaman juga sudah tidak ada lagi, ini menjadi kewajiban perumkin untuk memberikan pelayanan,” jelas Endah.
Kedua, didalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Endah mengatakan DPRD Kota Bogor ingin memastikan pasal yang ada memuat terkait kepastian kerja dan kelayakan pendapatan bagi petugas pemakaman. Selama ini, Tim Pansus menilai honor yang diberikan kepada petugas pemakaman masih terlalu rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi guna memberikan kelayakan pendapatan.
“Jadi masalah SDM yang ada di pemakaman ini harus diperhatikan. Baik itu untuk Sukwan atau PKWT itu harus mendapatkan honor yang layak,” kata Endah.
-
Komisi V DPRD Jawa Barat Segera Menindaklanjuti Aspirasi KSPSI Jabar
BANDUNG (WIP),- – Komisi V DPRD Jawa Barat berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Salah satunya tuntutan terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) upah bagi pekerja 1 tahun atau lebih. “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari KSPSI Jabar dengan menyampaikannya kepada pimpinan kami. Pimpinan kami selanjutnya akan menyampaikan (membicarakan) dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar (Bey
Triadi Machmudin),” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Kota Bandung, Rabu (17/1). Kelompok buruh yang tergabung dalam KSPSI Jabar lanjut Abdul Hadi Wijaya, meminta Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin segera menerbitkan Kepgub terkait upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dengan nilai 7,21% sampai dengan 14% sesuai dengan usulan KSPSI Jabar.
Kepgub tersebut dinilai penting bagi para pekerja atau buruh sebagai payung hukum untuk mengkomunikasikan kenaikan upah para buruh yang bekerja 1 tahun atau lebih dengan perusahaan tempat buruh bekerja. “Jadi Kepgub ini sangat penting bagi para buruh, pekerja sebagai payung hukum mereka. Komisi V DPRD Jawa Barat tentunya akan segera menindaklanjuti hal ini,” tegasnya. Perlu diketahui, KSPSI Jabar melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat pada Selasa (16/1/2024). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi. Dalam audiensi tersebut, KSPSI Jabar menyampaikan 3 aspirasi atau tuntutan kepada Komisi V DPRD Jawa Barat. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
-
Polda Jateng Ungkap Peredaran Narkoba Lintas Jawa- Sumatra, Tangkap Empat Tersangka Berikut 52 Kg Sabu dan 35 Ribu Butir Ekstasi
SEMARANG WIPNET– Polda Jateng Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah mengungkap kasus besar peredaran Narkoba dengan menangkap empat tersangka berinisial TO, RW, PR dan GDA. Bersama mereka disita barang bukti berupa 52,08 Kilogram Sabu dan 35.050 buktir Ekstasi.
Kapolda Jateng mengungkapkan, penangkapan ini dapat menyelamatkan hampir 300.000 jiwa dari cengkeraman penyalahgunaan Narkoba.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memimpin konferensi pers menegaskan para tersangka merupakan jaringan pengedar Narkoba lintas Jawa dan Sumatra, Para tersangka merupakan pengungkapan dari dua kasus yang berbeda namun saling terkait.
“Ungkap kasus pertama dilakukan di daerah Sragen pada 12 Januari 2024 dimana dua tersangka berinisial TO dan RW berikut barang bukti berupa Sabu seberat 1,010 Kg dan Ekstasi sebanyak 250 butir,” kata Kapolda, Jumat (23/2/2024)
Dari pengembangan intensif selanjutnya, tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 21 Februari 2024 melakukan penangkapan terhadap tersangka PR dan tersangka GDA, di Pintu Gerbang Tol Cikande, Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti sebanyak 51,0704 kg Sabu dan 34.800 butir Ekstasi.
“Modus operandi PR dan GDA adalah menyamarkan barang dalam mobil Box Seakan-akan mereka berjualan minuman kemasan, Alhamdulillah aksi mereka bisa segera terendus dan digagalkan petugas,” ungkapnya
Dalam penangkapan ini, lanjut Kapolda, tim Ditresnarkoba Polda Jateng juga menyita satu unit truk Diesel, empat unit Handphone android, kartu ATM serta serta uang tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
“Para tersangka melakukan aksi mereka karena motif ekonomi, Tersangka mengaku dibayar hingga 200 juta untuk sekali pengiriman,” tandasnya
Atas aksi kejahatan mereka, keempat tersangka diancam pasal 112 ayat (2), pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Kapolda Jateng menuturkan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dengan menekan suplai peredaran dan menangkap para pelaku.
“Ini adalah Extra ordinary crime dan menjadi bahaya serius di tingkat nasional sehingga perlu upaya represif yang serius untuk pemberantasannya,” tuturnya.
Selain itu, Polda Jateng juga melakukan upaya Pre emtif dan Preventif untuk menekan peredaran Narkoba dengan berbagai pendekatan termasuk dengan mendirikan kampung tangguh narkoba.
“Di Jawa tengah sudah didirikan 827 kampung tangguh Narkoba, semuanya swadaya masyarakat, di kampung-kampung ini kesadaran masyarakat sangat tinggi sehingga zero narkoba,” pungkasnya
-
Angin Tornado di Rancaekek Bikin Warganet Ketakutan
‘Tornado’ di Rancaekek Mengerikan Bikin Warganet Ketakutan Foto: Heryanti KAB.BANDUNG, WIPNET- Video amukan angin mirip tornado di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu petang (21/2/2024) bikin heboh media sosial Tanah Air.
Video tornado di Rancaekek yang dibagikan warga diambil dari berbagai tempat, mulai dari pabrik, perumahan hingga jalan raya. Mereka berhasil mengabadikan detik-detik terbentuknya pusaran hitam, kemudian menjulur ke bawah dan menyentuh permukaan tanah, lalu menyapu jalur yang di laluinya.
Angin juga tampak di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang dekat dengan Rancaekek. Dari sejumlah video angin puting beliung yang diunggah warganet, tampak timbul sejumlah kerusakan. Atap-atap sejumlah bangunan pun ada yang terangkat dan terbang bersama pusaran angin.
Salah seorang warga yang juga merupakan alumni SMA Rancaekek turut pula membagikan video-video tersebut yang juga merasakan ketakutan. Selain itu, mereka mendoakan keselamatan bagi warga Rancaekek melalui Whatsapp Group yang terdampak bencana tersebut.
Akibat puting beliung tersebut, ia mendapatkan laporan sejumlah atap rumah di Kecamatan Jatinangor berterbangan serta merobohkan pagar PT Kahatex. Teguh melanjutkan hingga pukul 16.40 WIB sebanyak empat kali untuk wilayah terdampak kejadian cuaca ekstrem.
“Waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis dampak cuaca ekatrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari satu jam, angin puting beliung, dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya,” kata YOES.
-
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom, Disdukcapil Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
CIKARANG PUSAT – WIP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,M.I.Kom menyampaikan bahwa Disdukcapil Harus meningkatkan Pelayanannya Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini penting mengingat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Bekasi yang membutuhkan tindakan dan pelayanan yang baik. Sebagai mitra strategis komisi I Disdukcapil Harus didorong dan di motivasi agar bisa melayani masyarakat dengan berbagai macam terobosan yang memudahkan dan memuaskan masyarakat. Hal ini disampaikan kepada WIP Selasa, (20/ 02/2024).
Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Memang mereka sudah melakukan berbagai macam cara agar pelayanan lebih mengena kepada masyarakat. Namum beberapa catatan yaitu adanya keterlambatan dan kekosongan blangko e-KTP dan banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses sistem informasi yang dibuat oleh Disdukcapil seperti aplikasi dan lainnya. Masyarakat masih banyak yang gamang dengan teknologi saat ini. Maka diperlukan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui jemput bola dan lainnya.
Masih menurut ketua Komisi I bahwa pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan SOP yang jelas, baik dari segi waktu dan lainnya. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang baik, kapan bisa mendapatkan berkas yang dibutuhkan. Pelayanan harus cepat,tepat dan terukur baik melalui WA, online maupun offline. Kalau dirasa agak rumit masyarakat harus dikasi tau. Kapan bisa dilayani lagi. Jadi ada tagline Cepat, tepat, terukur dan murah (CTTM).
Sementara itu Kadis Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan akan terus dan berupaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Melayani kebutuhan dasarnya dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian. Hal ini dicanangkan tahun 2024 dengan program Siap Bekerja Datang Melayani Akta Kelahiran dan Kematian (Sabda Alam).
Carwinda juga menyampaikan bahwa, dalam mengakses layanan ini masyarakat hanya tinggal menekan tombol aplikasi yang dilakukan di handphone dan di rumah masing-masing. Kemudian nanti petugas akan menghubungi dan memverifikasi data dan alamatnya, kemudian petugas langsung menuju ke rumah warga.
Menurut Carwinda, ini juga berkaitan dengan mendorong perizinan Akta Kematian masyarakat. Agar pelayanan bisa langsung mendapatkan apa yang diperlukan.
“Kita belum terbiasa ya untuk melaporkan, kalau laporan kelahiran, karena memang Akta Kelahiran menjadi syarat dari proses perjalanan yang lain bagi anak, itu Insya Allah mungkin hampir 100 persen sudah mendapatkan layanan itu, dan memohon masyarakat. Tetapi ketika bicara laporan tentang kematian, aktualisasinya kami mengeluarkan namanya akte kematian ini agak lamban padahal proses laporan kematian ini menjadi sangat penting terkait dengan validasi data kita, data penduduk Kabupaten Bekasi,” ungkap Carwinda, di kantornya Kompleks Pemkab Cikarang Pusat beberapa hari yang lalu.
Saat ini, sambung Carwinda, aplikasi digital pelayanan tersebut masih terus diproses dan disempurnakan agar sistemnya bisa optimal. Targetnya setelah Pemilu 2024 ini aplikasi tersebut bisa dirampungkan.
Carwinda menuturkan, Sabda Alam ini dijabarkan dengan kode 113. Yaitu satu kali tekan atau satu kali permohonan, masyarakat bisa mendapat tiga layanan sekaligus. Ini dilakukan secara gratis.
“Kalau ada orang melahirkan itu ada tiga jenis layanan yang kita berikan, yang pertama adalah akta kelahiran bagi anak, kemudian KIA-nya juga dikeluarkan juga, kemudian ada Kartu Keluarga yang keluar baru, sebagai pendatang baru di keluarga, juga kita masukkan dalam kartu keluarga menjadi tiga layanan sekaligus dan itu semua tidak ada yang bayar gratis semuanya,” ungkapnya.
Pelayanan ini, merupakan upaya Pemkab Bekasi untuk terus mengikuti perkembangan zaman era digital. Selain itu masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengurus layanan kependudukan. “Kami semua di Dukcapil berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik, tentu dengan tagline kami membahagiakan masyarakat. Ini se-Indonesia, Dukcapil tagline-nya adalah membahagiakan masyarakat,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST
-
Anggota Komisi III DPRD Kab Bekasi Uryan Riana, Disperkimtam Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Dan Kinerja Tahun 2024
CIKARANG PUSAT – WIP. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari komisi III Uryan Riana,ST,SH,MH berharap ada perbaikan kinerja kepada beberapa Dinas yang menjadi mitra kerja komisi III. Salah satunya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan (Disperkimtam) yang menjadi perhatian komisinya, demikian diungkapkan kepada WIP Selasa, (20/02/2024).
Uryan mengungkapkan bahwa Disperkimtam Kabupaten Bekasi harus bisa meningkatkan kinerjanya tahun ini melebihi tahun kemarin. Supaya masyarakat kabupaten Bekasi bisa merasakan perbaikan kinerja yang berefek langsung kepada masyarakat luas.
Ada beberapa yang menjadi catatan kami dalam yang dirasakan kurang greget dan cepat pelaksanaan kegiatannya. Maka tahun ini Disperkimtam harus bisa meningkatkan kemampuan, kualitas dan kinerjanya. Namanya pelaksana kegiatan kalau tidak bagus tentu hasilnya akan mengecewakan dan kerugian akan ditanggung oleh masyarakat kabupaten Bekasi. Karena masyarakat sudah membayar pajak mereka ke Negara untuk digunakan sebagai motor pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Sementara itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi melalui Kadis Nurchaidir mengungkapkan akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun 2024, dan akan terus di evaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Menurutnya upaya ini juga dilakukan dengan mengevaluasi kinerja pegawai serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik sehingga ada perhatian dan penghargaan kepada pegawai yang bekerja dengan baik. “Beberapa waktu lalu kita adakan evaluasi kinerja kepada pegawai struktural, fungsional maupun honorer untuk meningkatkan kinerja mereka, kita juga memberikan beberapa penghargaan bagi mereka yang berkinerja bagus,” kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi.
Mengenai realisasi anggaran di tahun 2023, jelasnya, Disperkimtan berhasil mencapai angka 96,35 persen. Selain itu memperoleh penghargaan dari Pj Bupati Bekasi atas beberapa capaian.
“Penghargaan dari Pak Pj Bupati seperti dalam penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrem. Ada juga penghargaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita mencapai 100 persen,” jelasnya.
Selain itu penghargaan lainnya yang berhasil diraih, yaitu Juara 2 Penataan Arsip antar Perangkat Daerah, dan Pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi dengan predikat BB.
“Harapannya di tahun ini Disperkimtam bisa bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mensukseskan kegiatan di Pemkab Bekasi dan bisa mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi karena kinerja kami, ungkap Nurchaidir. ADV/ ROBERT ST
-
“ Bike Priority” Tidak Memberi Uang Pesangon
WIP, Kota Bandung
Bersadasarkan hasil wawancara wartawan WIP dengan seorang ibu yang mengantar anaknya ke Kantor Disnaker Bandung , mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) secara sepihak oleh “ Bike Priority “ ( Wash, Detailing, Coating, Riding Apparels ) beralamat di Jl. Ence Azis No.55 kota Bandung pengusaha ( Cuci Motor Besar ) yang dimana anak nya sudah bekerja selama /+ 3 tahun tidak mendapat uang pesangon yang sesuai / perhitungan di bawah peraturan UU Disnaker, maka dengan itu saya melaporkan ke Kantor Disnaker, kata ibu anak itu
Sebelum melaporkan ke Kantor Disnaker , Ibu dan anak sudah ( 2 kali ) ber runding secara Bipartit dengan Pimpinan ( Ezsra ) tapi tetap “Bike Priority “ pengusaha ( Cucian Motor Besar ) itu tidak mau memberikan uang pesangon sesuai aturan UU Disnaker, bahkan Pimpinan ( Ezsra ) menantang ke Ibu dan anak itu menyuruh lapor ke Kantor Disnaker.
Maka dengan hal itu , Ibu dan anak tersebut pergi melapor ke Kantor Disnaker Bandung , ketika sampai di Kantor Disnaker Bandung langsung masuk, pertama tama dilayani disambut oleh Security yg ramah untuk mengisi buku tamu, sesudah itu di arahkan untuk menemui Asep Rahayu M. ( Bagain Hubungan Industrial ) kami di terima , di layani di ruang khusus dengan sapaan senyuman ramah, setelah di ruangan khusus , ibu dan anak menceritakan banyak hal selain tentang PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja )yg dilakukan sepihak oleh “Bike Priority “ / saudara Ezsra sebagai pimpinan perusahaan tersebut, berselang beberapa waktu hasil tanya jawab sudah selesai , di karenakan Pihak Pelapor dan Pihak perusahaan tidak ada titik temu ( tidak ada kesepakatan secara ( BIPARTIT ), maka pihak dari Disnaker secara prosedur akan memanggil Pihak pelapor dan Pihak Pengusaha untuk di pertemukan ( dimediasi ) di Kantor Disnaker Bandung secara ( TRIPARTIT ) , pungkas Asep Rahayu M.
Sejak berita ini di angkat permasalahan uang pesangon belum selesai…., kami sebagai wartawan akan terus memantau perkembangan selanjutnya.
Benz,wip-kotabandung
-
Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi
BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.
Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri.
“Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
-
Arahan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pemilu Yang Jujur
**Sabtu, 03/02/2024** – Pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, telah dilaksanakan Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat dengam tema Sinergi Melawan Korupsi. Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi meningkatkan peran penyuluh anti korupsi di wilayah Jawa Barat.
Rapat ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 123, Bandung. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.
Dalam rapat ini, hadir Bapak Wawan Wardiana dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai narasumber utama untuk memberikan wawasan dan pandangan mengenai peran penyuluh anti korupsi dan kerja sama dalam pendidikan dan partisipasi masyarakat. KPK telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat beberpa kali menjelang pemilu ini dengan harapan terwujudnya pemilu yang jujur. Deputi KPK pada acara rapat tersebut mengajak para Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat untuk mewujudkannya dengan berkata, “Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak menerima serangan fajar, makanya kita taglinenya hajar seramgam fajar” katanya.
Ibu Eni Rohyani, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat juga memberikan sambutan sebagai salah satu Pembina Forum Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. “Kami sudah melakukan kegiatan hari anti korupsi sedunia di Jawa Barat dari tahun 2019 dan mengundang Ketua Penyuluh Anti Korupsi KBJB ini, dan Desember tahun kemarin melibatkan Forum PAK KBJB langsung dalam kegiatan,” keterangannya. Dalam rapat tersebut para peserta aktif berdiskusi dan saling memberikan masukan bagaimana meningkatkan efektivitas program penyuluhan anti korupsi di Jawa Barat.
Beberapa topik yang dibahas dalam rapat antara lain adalah peningkatan kualitas penyuluhan anti korupsi pada topik pembinaan karakter antikorupsi, pemanfaatan teknologi dalam upaya pencegahan korupsi, serta kolaborasi antara penyuluh anti korupsi dengan pihak-pihak terkait.
Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat diakhiri dengan komitmen bersama peningkatan kerjasama melakukan penyuluhan demgan mengajarkan sikap yang pantas dan yang tidak pamtas sebagai wujud karakter anti korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, komunitas kerja dan masyarakat. Seluruh peserta menyatakan komitmen mereka untuk terus berupaya dalam pembinaan nilai-nilai karakter budaya anti korupsi di Jawa Barat.
-
Demi Meningkatkan PAD Dari Sektor PBB 2024, Bapenda Kab Bekasi Dengan Terbitkan 1,2 Juta SPPT PBB P2
CIKARANG PUSAT – WIP.
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2024 dengan mencetak secara massal sebanyak 1.213.326 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Pencetakan massal ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi mewakili Pj Bupati Bekasi, dan Kepala BPKD, Hudaya, Asda I Sri Enny Mainiarti dan Asda III, Jaoharul Alam, di Kantor Bapenda Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa (16/01/2024).
Sekda Dedy Supriyadi menyampaikan selain peningkatan pendapatan asli daerah, penerbitan SPPT PBB P2 dilakukan untuk mencegah keterlambatan pendistribusian kepada wajib pajak.
Menurutnya PBB P2 merupakan penyumbang pendapatan sekitar 24,06 persen dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.
“Dengan pencetakan di awal tahun 2024 ini kita harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mudah-mudahan target di 2024 ini bisa tercapai,” ungkapnya usai pencetakan massal.
Untuk selanjutnya, pihaknya akan dilakukan pengecekan secara langsung di unit-unit dan loket pelayanan pajak yang ada di bawah naungan Bapenda Kabupaten Bekasi. Ini juga menjadi upaya Pemkab Bekasi memastikan target dari PAD bisa tercapai.
“Tidak hanya Bapenda saja nanti juga melibatkan Camat, Desa, sampai ke bawah ke tingkat RT-RW,” tuturnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menambahkan target PBB P2 di tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp. 130.500.000.000 atau 21,04 persen menjadi Rp. 750.500.000.000.
Bapenda Kabupaten Bekasi, terang Ani, terus melakukan imbauan kepada masyarakat melalui pelayanan di UPT untuk taat membayar pajak PBB P2. Saat ini pembayaran sudah sangat mudah dilakukan secara online maupun di ritel-ritel yang dekat dengan masyarakat.
“Di Alfa Mart, kemudian bisa lewat M-Banking, dan lainnya. Saya berharap masyarakat taat pajak, karena pembangunan yang dirasakan masyarakat itu merupakan hasil dari pajak,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST
-
Pemkab Bekasi Siap Tindak lanjuti Rekomendasi BPK RI Terkait LHP Kinerja dan Kepatuhan 2023
BANDUNG – WIP.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu (31/1/2024).
LHP Kinerja dan Kepatuhan yang diterima tersebut terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dua Kabupaten di Jawa Barat lainnya.
Terkait pemanfaatan aset, berdasarkan keterangan tertulis dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan mengatakan bahwa pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melibatkan pihak terkait dalam menyempurnakan LHP.
“Tentu kami akan siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK bersama pihak terkait, karena ini menyangkut pemanfaatan dan keuangan desa maka keterlibatannya di DPMD, BPKD, dan perangkat desa lainnya,” ujarnya.
Ia menerangkan, pemeriksaan khusus ini meliputi aspek barang dan jasa, penataan aset, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurutnya, hal tersebut menjadi fokus Pemkab Bekasi kedepannya dalam mensosialisasikan, membina, dan mendampingi pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.
“Hasil pemeriksaan khusus dari BPK ini meliputi barang dan jasa yang harus terus disosialisasi Peraturan Bupati-nya, kemudian penataan aset baik pendataan, inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaannya akan terus ditingkatkan agar bisa menyeluruh,” ucapnya.
Kedepan, Dani Ramdan berharap bisa menyajikan LHP secara lebih terperinci, ringkas, akurat, objektif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas di Kabupaten Bekasi.
“Paling utama nantinya kami akan lebih fokus LHP yang lebih terperinci, akuntabel dan segera memperbaiki yang sekiranya menimbulkan kesalahan agar tata kelola keuangan kita bisa berkualitas.” terangnya. ROBERT ST
-
Dani Ramdan Lantik 66 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Bekasi
Cikarang Pusat – WIP.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan melantik dan mengambil sumpah jabatan 66 PNS jabatan fungsional guru, dokter dan tenaga teknis di lingkungan Pemkab Bekasi yang berlangsung di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (31/01/2024).
Pj Bupati Bekasi berpesan kepada para guru bahwa pelantikan ini merupakan simbol semakin kuatnya wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar mengajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan.
Meskipun sarana dan prasarana masih ada yang kurang memadai, dirinya yakin dengan kompetensi yang dimiliki, para tenaga pendidik dapat mencetak generasi muda yang berkualitas.
“Dengan jabatan ini sudah semakin kuat kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Menurutnya, guru merupakan jabatan yang sangat penting dan tugasnya harus dijalankan secara lahir dan batin. Dani berpendapat bahwa Indonesia Emas 2045 hanya bisa diraih jika anak-anak memiliki kompetensi untuk masa kini, masa depan, serta karakter yang kuat dan baik sehingga para generasi muda bisa menggali ilmu dengan mandiri.
“Saya berharap kepada para guru dapat menyadari posisi penting saat ini yang harus dilaksanakan secara lahir batin, karena di tangan guru kualitas SDM akan semakin baik menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
Sedangkan untuk jabatan fungsional lainnya, dirinya menilai jabatan tersebut merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang bisa menopang penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dengan baik.
“Jika para PNS profesional dan punya integritas tinggi, maka bisa melaksanakan fungsinya untuk mengkaji dan memberi masukan pimpinan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid,” katanya. ROBERT ST
-
Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih, Pemkab Bekasi Siap Gelar Lomba TPS Paling Menarik
Cikarang Pusat – WIP. Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Rabu (31/01/2024). Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, perwakilan partai politik, serta petugas PPK dan PPS se-Kabupaten Bekasi.
Dani Ramdan menyampaikan, hujan yang turun saat simulasi yang digelar hari ini merupakan gambaran asli pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada musim penghujan di Februari 2024. Hal ini menjadi bagian dari langkah antisipasi seluruh petugas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, mengingat kondisi logistik tidak anti hujan.
“Februari ini kondisinya hujan, jadi hujan hari ini juga bagian dari simulasi bagaimana kita antisipasi saat pemungutan suara sampai penghitungan suara nanti dalam kondisi hujan sementara logistik kita tidak anti hujan,” tuturnya.
Datangnya hujan ini juga dinilai dapat menjadi kendala, mengurangi animo masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bekasi turut mengadakan lomba bagi TPS di Kabupaten Bekasi yang paling menarik agar masyarakat berminat datang ke TPS dan angka partisipasi Pemilu 2024 bisa meningkat.
“Kendala hujan bisa mengurangi animo warga pemilik hak suara untuk datang ke TPS. Ini menjadi bagian yang harus diantisipasi. Kami adakan lomba TPS paling menarik di Kabupaten Bekasi supaya masyarakat riang gembira datang ke TPS,” imbuhnya.
Selain tingginya angka partisipasi yang menjadi indikator keberhasilan, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga harus berjalan lancar dan damai. Adanya simulasi ini bertujuan agar tata cara pemungutan dan penghitungan suara lancar, menghindari adanya kondisi TPS yang sepi, ricuh, dan logistik yang tersendat.
“Simulasi ini dalam rangka supaya dalam pelaksanaan kita tidak ragu, tidak meraba-raba karena segala sesuatunya jika sudah disimulasikan akan berjalan lancar pelaksanaannya,” ungkapnya.
Terakhir, indikator keberhasilan Pemilu 2024 juga dilihat dari terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif yang sudah sesuai harapan masyarakat. Tersalurkannya aspirasi masyarakat dengan bebas, tanpa intimidasi, dan sesuai ketentuan tentu akan membuat masyarakat puas dengan hasil pemungutan suara.
Ia berharap masyarakat dapat semakin dewasa dalam berpolitik, kampanye berjalan damai dan kondusif, serta keharmonisan antara sesama peserta Pemilu dan pemilih tetap terjaga.
“Masyarakat sudah semakin dewasa berpolitik. Dalam kondisi kampanye tetap damai kondusif. Sekarang sudah memasuki tahap kampanye terbuka masih bisa kita jaga keharmonisan sesama peserta Pemilu dan pemilihnya. Ini yang kita harapkan terus dijaga dan diwujudkan,” harapnya.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pelantikan bagi petugas KPPS di 187 desa se-Kabupaten Bekasi dengan total kurang lebih sebanyak 60.000 petugas.
Ia berharap agar para petugas KPPS dapat terus mendukung keberhasilan Pemilu 2024 dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan masyarakat memilih dengan bijak dan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, pendidikan, pembangunan, sosial, dan ekonomi Kabupaten Bekasi.
“Mari sama-sama sukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi dengan tidak hanya meningkatkan partisipasi, tapi juga kita pastikan bisa memilih dengan baik dan bijak,” harapnya. ROBERT ST
-
Puskesmas Kedung Waringin Kab Bekasi Raih Akreditasi Tingkat Paripurna
KEDUNGWARINGIN – WIP.
Puskesmas Kedungwaringin yang beralamat di Jl. Kedung Gede No.57 Desa Kedungwaringin berhasil meraih Akreditasi Tingkat Paripurna, Akreditasi ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
Kepala Puskesmas Kedungwaringin, dr. Ahmad Hidayat sekaligus sebagai Ketua Apkesmi Kabupaten Bekasi mengaku bersyukur dan menyambut bahagia atas capaian tersebut. Hal ini, kata dia, berkat adanya kerjasama serta sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif sampai ke rehabilitatif,” ujarnya pada Rabu (10/01/2024).
dr. Ahmad menambahkan, Akreditasi Paripurna merupakan predikat hasil penilaian dengan klasifikasi tertinggi yang diberikan oleh penyelenggara independen kepada Puskesmas. Aspek yang dinilai berdasarkan fasilitias kesehatan, standar dan mutu pelayanan kesehatan, pencapaian target setiap program maupun aspek-aspek lainnya.
“Jadi itu semua serba dinilai apa yang dilakukan dicatat, apa yang dicatat dikerjakan. Secara garis besar penilaian dilihat dari aspek tata graha, bukti-bukti kegiatan, kemudian capaian program kami. Penilaiannya itu melalui modul sampai dengan 5 bab, bila dibandingkan dulu sampai 9 bab yang dinilai,” ujarnya.
dr. Ahmad Hidayat berharap, mutu pelayanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan ke depannya, hingga apa yang sudah dicanangkan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depannya semakin lebih baik lagi.
“Kami berharap dengan raihan Paripurna ini, ke depannya kualitas pelayanan kesehatan terus kita jaga, mutu pelayanan semakin meningkat, dan yang terpenting bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Harapan kita juga bisa membentuk inovasi-inovasi baru di masa yang akan datang,” tandasnya.
Sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar akreditasi Paripurna dan dinyatakan lulus. Sertifikat Akreditasi Paripurna yang diterima ini untuk masa berlaku mulai dari 16 November 2023 s.d 16 November 2028. ROBERT ST
-
Bantarhook, Sensasi Wisata Sungai di Ciamis
Kabupaten Ciamis (WIP)
Berlokasi di desa Karanganyar kecamatan Cijeungjing kabupaten Ciamis, Bantarhook merupakan sebuah destinasi wisata yang memberikan sensasi dan pengalaman tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini.
Betapa tidak, tempat yang berlokasi diantara Bojong dan Ciilat tepatnya di desa Karanganyar kecamatan cijeungjing ini merupakan sebidang lahan yang terletak diantara dua bendungan dan tiga sugai ini memberikan sensasi yang begitu indah. Diperlengkapi dengan jembatan kecil yang dikenal sebagai jembatan cinta para pengunjung sepuasnya bisa berfoto, sebelah lahan parkir yang rindang dan sejuk terdapat tempat berfoto di sela sela rumpun bambu. Tidak hanya itu, di daratan antara dua sungai terdapat dua gazebo yang bisa dipergunakan pengunjung beristirahat dan menikmati santapan baik yang dipesan di lokasi maupun dibawa dari rumah masing masing.
Bagi pecinta mancing tempat ini pun menjadi lokasi yang sangat diminati, karena kesejukan dan bagusnya lokasi pemancingan yang sengaja ditata oleh para pengelola, maka tak heran apa bila setiap hari tempat ini ramai dikunjungi oleh pecintanya. Ketika kami mendatangi tempat ini kami sempat berbincang dengan para pengunjung baik yang hanya menikmati keindahan tempat ini maupun para pemancing mereka mengaku senang berkunjung ke tempat ini, walau disayangkan karena kurang perawatan dan penataan.
“Kami berharap agar potensi wisata ini benar benar dirawat dan diperhatikan oleh petugas terkait sehingga lebih banyak lagi pengunjung yang datang dan menikmati keindahannya. ” Ungkap seorang pengunjung antusias.
Semoga pak!
(Tatang koswara 030/390)
-
Direktur CV di Laporkan Polisi, Diduga Penipuan dan Gelapkan Uang, Belasan Investor Jadi Korban
Kuasa hukum Investor dikantor Hukum Jesco Bandung seusai Konferensi Pers
WIPNET, Bandung – Saat ditemui media di kantor hukum Jesco Kota Bandung Jl. Talaga Bodas, Jessica Simatupang selaku kuasa hukum Investor perseroan CV menyesalkan oknum berinisial ‘RT’ yang duduk sebagai direktur CV karena tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya untuk membagikan dividen.
Dalam Konferensinya, Jessica mengatakan, saat ini perkaranya sedang ditangani pihak Kepolisian Resor Cimahi guna mempertanggungjawabkan perbuatan ‘RT’ atas tindak kejahatan yang berdampak berbagai kerugian kepada para investor (Klien)nya.
CV tersebut merupakan sebuah perusahaan waralaba bergerak dibidang Franchise/waralaba eskrim dan minuman bernama ‘Mixue‘ dimana ‘RT’ merupakan direktur dari CV tersebut. Diungkap ada belasan investor yang telah dirugikan ‘RT’.
Berawal dari kejanggalan pelaporan laba rugi keuangan yang semestinya didapatkan para investor setiap bulan yang dari laporan keuangan tersebut tidak pernah dilaporkan kepara investor, hingga muncul dugaan adanya penggelapan dan penipuan, yang kini kasusnya ditangani Polres Cimahi.
Selain itu tim kuasa hukum (Jesco) menerangkan adanya dugaan terhadap Mark up Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ketika dicek tidak sesuai dengan bukti nota pembelian asli, oleh sebab itu laporan polisi diterima lalu diperiksa pihak kepolisian, dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka. Terang Jesica.
” RT sudah dilakukan pemanggilan kedua kalinya oleh kepolisian Resort Cimahi, dan Oknum ‘RT’ naik menjadi tersangka, namun hingga saat ini ‘RT’ mangkir dalam pemanggilan” terang Jessica, Selasa (28/2/2024)
Mixue’ Kecipir Palangkaraya yang diduga oknum ‘RT’ dengan tundakan pidana Penggelapan dan Penipuan
“Ini pemanggilan kedua, mungkin dipemanggilan ketiga tersangka ‘RT’ bisa kooperatif datang memenuhi pemanggilan pihak Polres Cimahi. Dan jika masih tidak muncul dipemangilan ketiga, pihaknya meminta kepolisian jemput paksa terhadap oknum RT”. tegas Jesica. (Adin)
-
BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024
BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024
KABUPATEN BEKASI – WIP. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan target pajak daerah dari berbagai sumber atau sektor di 2024 ini menjadi 2,6 triliun. Tahun Sebelumnya, pajak daerah Kabupaten Bekasi mencari angka 2,4 triliun di tahun 2023 dan itu bisa tercapai dengan baik.
Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi- Ani Gustini mengungkapkan, saat ini Bapenda tengah mengupayakan kenaikan pajak daerah tersebut sebesar 200 Miliar untuk mencapai angka 2,6 triliun. Kenaikan tersebut murni berasal dari pajak daerah, di luar retribusi lain.
BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024 Menurut Ani Gustini, penyumbang terbesar pajak daerah berasal dari BPHTB dan PBB-P2 yang sudah kita cetak dan bagikan ke masyarakat awal tahun ini. Dan kedua jenis pajak tersebut menyumbang angka 70% dari total keseluruhan 11 jenis pajak yang ada di Kabupaten Bekasi.
Bicara potensi tetap kita di lapangan harus optimis. Baik itu dari restoran terutama di Kabupaten Bekasi ini, kalau di yang lain, ada penambahan Perumahan jadi menambah juga dari setoran pajaknya, seperti itu,” ungkap Ani Gustini kepada Media Senin (04/03/24)
Sementara itu, Ani mengungkapkan Bapenda juga sudah menyusun strategi untuk mengupayakan kesadaran masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. Karena itu bagian dari ikut membangun daerahnya masing-masing. Adapun Strategi tersebut meliputi, pertama, Bapenda berencana mengeluarkan payung hukum yang berisi peraturan apabila masyarakat membayar pajak di awal waktu, akan mendapatka diskon. Peraturan tersebut berlaku hanya untuk PBB.
Kemudian poin kedua, Bapenda melalui UPTD setempat akan langsung mendatangi masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan terkait pembayaran pajak serta melayani pembayaran pajak, baik melalui kantor desa, kantor RW dan lainnya. Prinsipnya seperti jemput bola namanya. UPTD kita punya empat, nah mereka langsung jemput bola ke masyarakat, jadi UPTD nanti bersama Bank Jabar.
Sementara itu, untuk pembayar pajak dari perusahaan besar yang menunggak, Bapenda akan memproses mereka sesuai dengan SOP yakni memberi teguran sebanyak tiga kali, kalau pun masih mangkir, mereka akan memberikan sanksi sesuai SKK.
Di sisi lain, Ani juga turut mengungkapkan, Bapenda mengalami beberapa kesulitan penarikan pajak, khususnya pajak dari catering dan parkir. Untuk pajak catering, Ani menilai sulit pendataannya. Dan ini perlu dilakukan secara kontinyu dan kejujuran pemilik usaha catering sangat diperlukan.
Kesulitan berikut adalah karena ada sistem kontraknya per tahun, kalau dulu kan enggak kontrak. Ketika kontraknya habis, perusahaan langsung pindah ke catering lain. Kedua, kendalanya sekarang di dalam perusahaan pun ada pengusaha catering yang memasak di dalam, nah agak sulitnya itu kita menembus masuk kedalamnya itu, kata Ani.
Sementara itu untuk pajak parkir, Bapenda mengalami keselutin penarikan lantaran rata-rata ruko sudah memiliki pengusaha parkirnya sendiri yang berhubungan dengan ormas.
Pajak parkir itu MOU antara pengusaha parkir dengan yang punya lahan nah itu yang sering berbenturan. Terkadang ruko ada pengusaha parkir yang tapi sudah ada ormas yang mengusai, sehingga menjadi sulit untuk MOU nya,” tutup Ani. ADV/ ROBERT ST
-
DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024
DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024
CIKARANG UTARA – WIP Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Java Palace pada Senin, (4/3/2024).
Peserta rapat koordinasi merupakan gugus tugas KLA berjumlah kurang lebih 100 orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forum Anak yang telah tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Bekasi.
Plt Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti menyampaikan, acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus memperkuat komitmen gugus tugas dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bekasi serta koordinasi untuk persiapan evaluasi KLA Tahun 2024.
“Ya, rakor ini untuk memberikan pemahaman kembali kepada kita tentang upaya melindungi, menghormati dan memenuhi hak anak, karena kerja ini bukan hanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DP3A, tetapi kerja kita semua. Kami mengajak semua perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Menuju KLA,” katanya.
Dirinya juga meminta perangkat daerah dan stakeholder terkait, agar dapat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) KLA serta mengadvokasi dan memfasilitasi, dan membantu sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA Kabupaten Bekasi.
“Ya, nantinya setiap stakeholder bisa memantau ataupun melaporkan agar bisa berkesinambungan kepada Sekretariat DP3A,” terangnya.
Iis Sandra Yanti menambahkan, Kabupaten Bekasi dalam 5 tahun terakhir ini mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama hingga tahun 2023 kemarin
“Saya mengajak kepada semua perangkat daerah untuk menyukseskan penilaian KLA di Kabupaten Bekasi tahun 2024 ini, yang kemarin mendapat predikat Pratama menjadi Madya, Mindya, atau bahkan Utama,” katanya.
Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Bekasi, Samsudin mengatakan, rakor ini merupakan langkah awal menyinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan yang berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya pembangunan, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, dapat lebih dipastikan dan terpenuhi,” ucapnya. Acara rakor gugus tugas tersebut dihadiri oleh Analisis Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ratna Oeni Cholifah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea. ADV/ROBERT ST
-
Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah
Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah
CIKARANG PUSAT – WIP. Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan keprihatinan atas aksi kejahatan jalanan yang masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan semakin nekat dan dilakukan pada siang hari.
Untuk itu, guna membantu pihak kepolisian, Dani Ramdan menginstruksikan para camat dan kepala desa, berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi dalam upaya memperketat keamanan di wilayah masing-masing.
“Sebetulnya jajaran Polres Metro Bekasi dan jajaran Polsek sudah melakukan patroli rutin setiap hari, tetapi semakin kesini semakin nekat, saya akan instruksikan para camat, kades dan lurah untuk mendorong Satpol PP dan Linmas membantu Patroli,” ungkapnya usai menghadiri acara Baznas, di Kantor Baznas Komplek Pemda Bekasi Cikarang Pusat, pada Rabu, (28/02/2024).
Dani mengatakan, pengerahan Satpol PP dan Linmas ini akan diarahkan untuk memperkuat atau mempertebal personel maupun waktu patrolinya bersama dengan jajaran Polsek.
“Kalau misalnya sebelumnya sehari, mungkin nanti bisa dua kali, semoga dengan cara seperti itu bisa menekan angka kriminalitas,” tuturnya.
Dia juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di waktu-waktu sepi dan tempat yang sepi.
“Apalagi waktu sepi, subuh atau lainnya, sebaiknya jangan sendirian. Apalagi tempatnya gelap baiknya dihindari, kemudian tidak berpenampilan yang berlebihan sehingga tidak mengundang pelaku kejahatan,” ucapnya.
-
Program Padat Karya Terminal Baranangsiang Bogor Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitarnya
KOTA BOGOR HUMPROPUB, WIP
Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menghadiri ‘kick off’ program Padat Karya yang digelar di Terminal Baranangsiang, Senin (26/2). Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa SB ini berharap program Padat Karya yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Bogor yang tinggal di sekitar Terminal Baranangsiang.
“DPRD Kota Bogor, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dibidang pengawasan dan salah satunya fokus kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ,” ujar SB.
Lebih lanjut, SB juga menyampaikan harapannya kepada BPTJ yang kini sudah menjadi pengelola Terminal Baranangsiang, bisa mengembalikan dan meningkatkan fungsi Terminal Baranangsiang sebagai terminal yang mampu melayani masyarakat pengguna, ramah bagi penumpang dan berdampak positif bagi ekonomi kawasan. Tentunya hal tersebut dapat berdampak kepada meingkatnya jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Baranangsiang ke luar daerah, baik menjelang lebaran maupun berbagai momentum dan kepentingan masyarakat nanti.
“Jadi kami banyak berharap kepada BPTJ dan pemerintah pusat agar Terminal Baranangsiang ini bisa kembali hidup dan berfungsi dengan baik dengan berbagai peningkatan layanan serta dampak positif bagi kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Yang dekat adalah pelayanan pada saat arus mudik nanti,” tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan, DPR RI khususnya Komisi V mengapresiasi dan sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ ini.
“Program ini sangat bagus dan layak untuk dipertahankan karena mendukung perekonomian warga sekitar. Apalagi dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini dimana banyak orang terpaksa harus dirumahkan dan juga menurunnya daya beli masyarakat,” ujar Neng Eem
Program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraannya. Jenis padat karya di sektor transportasi diantaranya pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.
Selain itu, juga ada kegiatan optimalisasi yang menggunakan metode padat karya meliputi pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.
Adapun tujuan dari program padat karya Kementerian Perhubungan adalah untuk peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar, dan peningkatan aksesibilitas. ( Herta )
-
Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pemakaman
KOTA BOGOR HUMPROPUB , WIP
Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelengaraan Pemakaman, melakukan rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Senin (26/2). Rapat kerja yang dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Tim Pansus, Endah Purwanti, memiliki agenda pembahasan terhadap pasal per pasal.
Berdasarkan hasil rapat kerja, Endah, mengungkapkan terdapat tiga persoalan yang menjadi fokus utama pembahasan. Pertama adalah penghapusan retribusi pemakaman, sehingga saat Raperda ini nanti disahkan, pemakaman di Kota Bogor tidak akan dikenakan biaya lagi.
“Berdasarkan harmonisasi yang sudah dilakukan dengan Kanwil Jabar, retribusi pemakaman juga sudah tidak ada lagi, ini menjadi kewajiban perumkin untuk memberikan pelayanan,” jelas Endah.
Kedua, didalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Endah mengatakan DPRD Kota Bogor ingin memastikan pasal yang ada memuat terkait kepastian kerja dan kelayakan pendapatan bagi petugas pemakaman. Selama ini, Tim Pansus menilai honor yang diberikan kepada petugas pemakaman masih terlalu rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi guna memberikan kelayakan pendapatan.
“Jadi masalah SDM yang ada di pemakaman ini harus diperhatikan. Baik itu untuk Sukwan atau PKWT itu harus mendapatkan honor yang layak,” kata Endah.
-
Komisi V DPRD Jawa Barat Segera Menindaklanjuti Aspirasi KSPSI Jabar
BANDUNG (WIP),- – Komisi V DPRD Jawa Barat berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Salah satunya tuntutan terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) upah bagi pekerja 1 tahun atau lebih. “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari KSPSI Jabar dengan menyampaikannya kepada pimpinan kami. Pimpinan kami selanjutnya akan menyampaikan (membicarakan) dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar (Bey
Triadi Machmudin),” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Kota Bandung, Rabu (17/1). Kelompok buruh yang tergabung dalam KSPSI Jabar lanjut Abdul Hadi Wijaya, meminta Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin segera menerbitkan Kepgub terkait upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dengan nilai 7,21% sampai dengan 14% sesuai dengan usulan KSPSI Jabar.
Kepgub tersebut dinilai penting bagi para pekerja atau buruh sebagai payung hukum untuk mengkomunikasikan kenaikan upah para buruh yang bekerja 1 tahun atau lebih dengan perusahaan tempat buruh bekerja. “Jadi Kepgub ini sangat penting bagi para buruh, pekerja sebagai payung hukum mereka. Komisi V DPRD Jawa Barat tentunya akan segera menindaklanjuti hal ini,” tegasnya. Perlu diketahui, KSPSI Jabar melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat pada Selasa (16/1/2024). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi. Dalam audiensi tersebut, KSPSI Jabar menyampaikan 3 aspirasi atau tuntutan kepada Komisi V DPRD Jawa Barat. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
-
Polda Jateng Ungkap Peredaran Narkoba Lintas Jawa- Sumatra, Tangkap Empat Tersangka Berikut 52 Kg Sabu dan 35 Ribu Butir Ekstasi
SEMARANG WIPNET– Polda Jateng Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah mengungkap kasus besar peredaran Narkoba dengan menangkap empat tersangka berinisial TO, RW, PR dan GDA. Bersama mereka disita barang bukti berupa 52,08 Kilogram Sabu dan 35.050 buktir Ekstasi.
Kapolda Jateng mengungkapkan, penangkapan ini dapat menyelamatkan hampir 300.000 jiwa dari cengkeraman penyalahgunaan Narkoba.
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memimpin konferensi pers menegaskan para tersangka merupakan jaringan pengedar Narkoba lintas Jawa dan Sumatra, Para tersangka merupakan pengungkapan dari dua kasus yang berbeda namun saling terkait.
“Ungkap kasus pertama dilakukan di daerah Sragen pada 12 Januari 2024 dimana dua tersangka berinisial TO dan RW berikut barang bukti berupa Sabu seberat 1,010 Kg dan Ekstasi sebanyak 250 butir,” kata Kapolda, Jumat (23/2/2024)
Dari pengembangan intensif selanjutnya, tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 21 Februari 2024 melakukan penangkapan terhadap tersangka PR dan tersangka GDA, di Pintu Gerbang Tol Cikande, Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti sebanyak 51,0704 kg Sabu dan 34.800 butir Ekstasi.
“Modus operandi PR dan GDA adalah menyamarkan barang dalam mobil Box Seakan-akan mereka berjualan minuman kemasan, Alhamdulillah aksi mereka bisa segera terendus dan digagalkan petugas,” ungkapnya
Dalam penangkapan ini, lanjut Kapolda, tim Ditresnarkoba Polda Jateng juga menyita satu unit truk Diesel, empat unit Handphone android, kartu ATM serta serta uang tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
“Para tersangka melakukan aksi mereka karena motif ekonomi, Tersangka mengaku dibayar hingga 200 juta untuk sekali pengiriman,” tandasnya
Atas aksi kejahatan mereka, keempat tersangka diancam pasal 112 ayat (2), pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Kapolda Jateng menuturkan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dengan menekan suplai peredaran dan menangkap para pelaku.
“Ini adalah Extra ordinary crime dan menjadi bahaya serius di tingkat nasional sehingga perlu upaya represif yang serius untuk pemberantasannya,” tuturnya.
Selain itu, Polda Jateng juga melakukan upaya Pre emtif dan Preventif untuk menekan peredaran Narkoba dengan berbagai pendekatan termasuk dengan mendirikan kampung tangguh narkoba.
“Di Jawa tengah sudah didirikan 827 kampung tangguh Narkoba, semuanya swadaya masyarakat, di kampung-kampung ini kesadaran masyarakat sangat tinggi sehingga zero narkoba,” pungkasnya
-
Angin Tornado di Rancaekek Bikin Warganet Ketakutan
‘Tornado’ di Rancaekek Mengerikan Bikin Warganet Ketakutan Foto: Heryanti KAB.BANDUNG, WIPNET- Video amukan angin mirip tornado di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu petang (21/2/2024) bikin heboh media sosial Tanah Air.
Video tornado di Rancaekek yang dibagikan warga diambil dari berbagai tempat, mulai dari pabrik, perumahan hingga jalan raya. Mereka berhasil mengabadikan detik-detik terbentuknya pusaran hitam, kemudian menjulur ke bawah dan menyentuh permukaan tanah, lalu menyapu jalur yang di laluinya.
Angin juga tampak di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang dekat dengan Rancaekek. Dari sejumlah video angin puting beliung yang diunggah warganet, tampak timbul sejumlah kerusakan. Atap-atap sejumlah bangunan pun ada yang terangkat dan terbang bersama pusaran angin.
Salah seorang warga yang juga merupakan alumni SMA Rancaekek turut pula membagikan video-video tersebut yang juga merasakan ketakutan. Selain itu, mereka mendoakan keselamatan bagi warga Rancaekek melalui Whatsapp Group yang terdampak bencana tersebut.
Akibat puting beliung tersebut, ia mendapatkan laporan sejumlah atap rumah di Kecamatan Jatinangor berterbangan serta merobohkan pagar PT Kahatex. Teguh melanjutkan hingga pukul 16.40 WIB sebanyak empat kali untuk wilayah terdampak kejadian cuaca ekstrem.
“Waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis dampak cuaca ekatrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari satu jam, angin puting beliung, dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya,” kata YOES.
-
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom, Disdukcapil Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
CIKARANG PUSAT – WIP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,M.I.Kom menyampaikan bahwa Disdukcapil Harus meningkatkan Pelayanannya Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini penting mengingat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Bekasi yang membutuhkan tindakan dan pelayanan yang baik. Sebagai mitra strategis komisi I Disdukcapil Harus didorong dan di motivasi agar bisa melayani masyarakat dengan berbagai macam terobosan yang memudahkan dan memuaskan masyarakat. Hal ini disampaikan kepada WIP Selasa, (20/ 02/2024).
Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Memang mereka sudah melakukan berbagai macam cara agar pelayanan lebih mengena kepada masyarakat. Namum beberapa catatan yaitu adanya keterlambatan dan kekosongan blangko e-KTP dan banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses sistem informasi yang dibuat oleh Disdukcapil seperti aplikasi dan lainnya. Masyarakat masih banyak yang gamang dengan teknologi saat ini. Maka diperlukan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui jemput bola dan lainnya.
Masih menurut ketua Komisi I bahwa pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan SOP yang jelas, baik dari segi waktu dan lainnya. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang baik, kapan bisa mendapatkan berkas yang dibutuhkan. Pelayanan harus cepat,tepat dan terukur baik melalui WA, online maupun offline. Kalau dirasa agak rumit masyarakat harus dikasi tau. Kapan bisa dilayani lagi. Jadi ada tagline Cepat, tepat, terukur dan murah (CTTM).
Sementara itu Kadis Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan akan terus dan berupaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Melayani kebutuhan dasarnya dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian. Hal ini dicanangkan tahun 2024 dengan program Siap Bekerja Datang Melayani Akta Kelahiran dan Kematian (Sabda Alam).
Carwinda juga menyampaikan bahwa, dalam mengakses layanan ini masyarakat hanya tinggal menekan tombol aplikasi yang dilakukan di handphone dan di rumah masing-masing. Kemudian nanti petugas akan menghubungi dan memverifikasi data dan alamatnya, kemudian petugas langsung menuju ke rumah warga.
Menurut Carwinda, ini juga berkaitan dengan mendorong perizinan Akta Kematian masyarakat. Agar pelayanan bisa langsung mendapatkan apa yang diperlukan.
“Kita belum terbiasa ya untuk melaporkan, kalau laporan kelahiran, karena memang Akta Kelahiran menjadi syarat dari proses perjalanan yang lain bagi anak, itu Insya Allah mungkin hampir 100 persen sudah mendapatkan layanan itu, dan memohon masyarakat. Tetapi ketika bicara laporan tentang kematian, aktualisasinya kami mengeluarkan namanya akte kematian ini agak lamban padahal proses laporan kematian ini menjadi sangat penting terkait dengan validasi data kita, data penduduk Kabupaten Bekasi,” ungkap Carwinda, di kantornya Kompleks Pemkab Cikarang Pusat beberapa hari yang lalu.
Saat ini, sambung Carwinda, aplikasi digital pelayanan tersebut masih terus diproses dan disempurnakan agar sistemnya bisa optimal. Targetnya setelah Pemilu 2024 ini aplikasi tersebut bisa dirampungkan.
Carwinda menuturkan, Sabda Alam ini dijabarkan dengan kode 113. Yaitu satu kali tekan atau satu kali permohonan, masyarakat bisa mendapat tiga layanan sekaligus. Ini dilakukan secara gratis.
“Kalau ada orang melahirkan itu ada tiga jenis layanan yang kita berikan, yang pertama adalah akta kelahiran bagi anak, kemudian KIA-nya juga dikeluarkan juga, kemudian ada Kartu Keluarga yang keluar baru, sebagai pendatang baru di keluarga, juga kita masukkan dalam kartu keluarga menjadi tiga layanan sekaligus dan itu semua tidak ada yang bayar gratis semuanya,” ungkapnya.
Pelayanan ini, merupakan upaya Pemkab Bekasi untuk terus mengikuti perkembangan zaman era digital. Selain itu masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengurus layanan kependudukan. “Kami semua di Dukcapil berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik, tentu dengan tagline kami membahagiakan masyarakat. Ini se-Indonesia, Dukcapil tagline-nya adalah membahagiakan masyarakat,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST
-
Anggota Komisi III DPRD Kab Bekasi Uryan Riana, Disperkimtam Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Dan Kinerja Tahun 2024
CIKARANG PUSAT – WIP. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari komisi III Uryan Riana,ST,SH,MH berharap ada perbaikan kinerja kepada beberapa Dinas yang menjadi mitra kerja komisi III. Salah satunya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan (Disperkimtam) yang menjadi perhatian komisinya, demikian diungkapkan kepada WIP Selasa, (20/02/2024).
Uryan mengungkapkan bahwa Disperkimtam Kabupaten Bekasi harus bisa meningkatkan kinerjanya tahun ini melebihi tahun kemarin. Supaya masyarakat kabupaten Bekasi bisa merasakan perbaikan kinerja yang berefek langsung kepada masyarakat luas.
Ada beberapa yang menjadi catatan kami dalam yang dirasakan kurang greget dan cepat pelaksanaan kegiatannya. Maka tahun ini Disperkimtam harus bisa meningkatkan kemampuan, kualitas dan kinerjanya. Namanya pelaksana kegiatan kalau tidak bagus tentu hasilnya akan mengecewakan dan kerugian akan ditanggung oleh masyarakat kabupaten Bekasi. Karena masyarakat sudah membayar pajak mereka ke Negara untuk digunakan sebagai motor pembangunan di Kabupaten Bekasi.
Sementara itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi melalui Kadis Nurchaidir mengungkapkan akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun 2024, dan akan terus di evaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Menurutnya upaya ini juga dilakukan dengan mengevaluasi kinerja pegawai serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik sehingga ada perhatian dan penghargaan kepada pegawai yang bekerja dengan baik. “Beberapa waktu lalu kita adakan evaluasi kinerja kepada pegawai struktural, fungsional maupun honorer untuk meningkatkan kinerja mereka, kita juga memberikan beberapa penghargaan bagi mereka yang berkinerja bagus,” kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi.
Mengenai realisasi anggaran di tahun 2023, jelasnya, Disperkimtan berhasil mencapai angka 96,35 persen. Selain itu memperoleh penghargaan dari Pj Bupati Bekasi atas beberapa capaian.
“Penghargaan dari Pak Pj Bupati seperti dalam penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrem. Ada juga penghargaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita mencapai 100 persen,” jelasnya.
Selain itu penghargaan lainnya yang berhasil diraih, yaitu Juara 2 Penataan Arsip antar Perangkat Daerah, dan Pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi dengan predikat BB.
“Harapannya di tahun ini Disperkimtam bisa bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mensukseskan kegiatan di Pemkab Bekasi dan bisa mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi karena kinerja kami, ungkap Nurchaidir. ADV/ ROBERT ST
-
“ Bike Priority” Tidak Memberi Uang Pesangon
WIP, Kota Bandung
Bersadasarkan hasil wawancara wartawan WIP dengan seorang ibu yang mengantar anaknya ke Kantor Disnaker Bandung , mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) secara sepihak oleh “ Bike Priority “ ( Wash, Detailing, Coating, Riding Apparels ) beralamat di Jl. Ence Azis No.55 kota Bandung pengusaha ( Cuci Motor Besar ) yang dimana anak nya sudah bekerja selama /+ 3 tahun tidak mendapat uang pesangon yang sesuai / perhitungan di bawah peraturan UU Disnaker, maka dengan itu saya melaporkan ke Kantor Disnaker, kata ibu anak itu
Sebelum melaporkan ke Kantor Disnaker , Ibu dan anak sudah ( 2 kali ) ber runding secara Bipartit dengan Pimpinan ( Ezsra ) tapi tetap “Bike Priority “ pengusaha ( Cucian Motor Besar ) itu tidak mau memberikan uang pesangon sesuai aturan UU Disnaker, bahkan Pimpinan ( Ezsra ) menantang ke Ibu dan anak itu menyuruh lapor ke Kantor Disnaker.
Maka dengan hal itu , Ibu dan anak tersebut pergi melapor ke Kantor Disnaker Bandung , ketika sampai di Kantor Disnaker Bandung langsung masuk, pertama tama dilayani disambut oleh Security yg ramah untuk mengisi buku tamu, sesudah itu di arahkan untuk menemui Asep Rahayu M. ( Bagain Hubungan Industrial ) kami di terima , di layani di ruang khusus dengan sapaan senyuman ramah, setelah di ruangan khusus , ibu dan anak menceritakan banyak hal selain tentang PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja )yg dilakukan sepihak oleh “Bike Priority “ / saudara Ezsra sebagai pimpinan perusahaan tersebut, berselang beberapa waktu hasil tanya jawab sudah selesai , di karenakan Pihak Pelapor dan Pihak perusahaan tidak ada titik temu ( tidak ada kesepakatan secara ( BIPARTIT ), maka pihak dari Disnaker secara prosedur akan memanggil Pihak pelapor dan Pihak Pengusaha untuk di pertemukan ( dimediasi ) di Kantor Disnaker Bandung secara ( TRIPARTIT ) , pungkas Asep Rahayu M.
Sejak berita ini di angkat permasalahan uang pesangon belum selesai…., kami sebagai wartawan akan terus memantau perkembangan selanjutnya.
Benz,wip-kotabandung
-
Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi
BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.
Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri.
“Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
-
Arahan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pemilu Yang Jujur
**Sabtu, 03/02/2024** – Pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, telah dilaksanakan Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat dengam tema Sinergi Melawan Korupsi. Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi meningkatkan peran penyuluh anti korupsi di wilayah Jawa Barat.
Rapat ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 123, Bandung. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.
Dalam rapat ini, hadir Bapak Wawan Wardiana dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai narasumber utama untuk memberikan wawasan dan pandangan mengenai peran penyuluh anti korupsi dan kerja sama dalam pendidikan dan partisipasi masyarakat. KPK telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat beberpa kali menjelang pemilu ini dengan harapan terwujudnya pemilu yang jujur. Deputi KPK pada acara rapat tersebut mengajak para Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat untuk mewujudkannya dengan berkata, “Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak menerima serangan fajar, makanya kita taglinenya hajar seramgam fajar” katanya.
Ibu Eni Rohyani, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat juga memberikan sambutan sebagai salah satu Pembina Forum Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. “Kami sudah melakukan kegiatan hari anti korupsi sedunia di Jawa Barat dari tahun 2019 dan mengundang Ketua Penyuluh Anti Korupsi KBJB ini, dan Desember tahun kemarin melibatkan Forum PAK KBJB langsung dalam kegiatan,” keterangannya. Dalam rapat tersebut para peserta aktif berdiskusi dan saling memberikan masukan bagaimana meningkatkan efektivitas program penyuluhan anti korupsi di Jawa Barat.
Beberapa topik yang dibahas dalam rapat antara lain adalah peningkatan kualitas penyuluhan anti korupsi pada topik pembinaan karakter antikorupsi, pemanfaatan teknologi dalam upaya pencegahan korupsi, serta kolaborasi antara penyuluh anti korupsi dengan pihak-pihak terkait.
Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat diakhiri dengan komitmen bersama peningkatan kerjasama melakukan penyuluhan demgan mengajarkan sikap yang pantas dan yang tidak pamtas sebagai wujud karakter anti korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, komunitas kerja dan masyarakat. Seluruh peserta menyatakan komitmen mereka untuk terus berupaya dalam pembinaan nilai-nilai karakter budaya anti korupsi di Jawa Barat.
-
Demi Meningkatkan PAD Dari Sektor PBB 2024, Bapenda Kab Bekasi Dengan Terbitkan 1,2 Juta SPPT PBB P2
CIKARANG PUSAT – WIP.
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2024 dengan mencetak secara massal sebanyak 1.213.326 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Pencetakan massal ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi mewakili Pj Bupati Bekasi, dan Kepala BPKD, Hudaya, Asda I Sri Enny Mainiarti dan Asda III, Jaoharul Alam, di Kantor Bapenda Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa (16/01/2024).
Sekda Dedy Supriyadi menyampaikan selain peningkatan pendapatan asli daerah, penerbitan SPPT PBB P2 dilakukan untuk mencegah keterlambatan pendistribusian kepada wajib pajak.
Menurutnya PBB P2 merupakan penyumbang pendapatan sekitar 24,06 persen dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.
“Dengan pencetakan di awal tahun 2024 ini kita harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mudah-mudahan target di 2024 ini bisa tercapai,” ungkapnya usai pencetakan massal.
Untuk selanjutnya, pihaknya akan dilakukan pengecekan secara langsung di unit-unit dan loket pelayanan pajak yang ada di bawah naungan Bapenda Kabupaten Bekasi. Ini juga menjadi upaya Pemkab Bekasi memastikan target dari PAD bisa tercapai.
“Tidak hanya Bapenda saja nanti juga melibatkan Camat, Desa, sampai ke bawah ke tingkat RT-RW,” tuturnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menambahkan target PBB P2 di tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp. 130.500.000.000 atau 21,04 persen menjadi Rp. 750.500.000.000.
Bapenda Kabupaten Bekasi, terang Ani, terus melakukan imbauan kepada masyarakat melalui pelayanan di UPT untuk taat membayar pajak PBB P2. Saat ini pembayaran sudah sangat mudah dilakukan secara online maupun di ritel-ritel yang dekat dengan masyarakat.
“Di Alfa Mart, kemudian bisa lewat M-Banking, dan lainnya. Saya berharap masyarakat taat pajak, karena pembangunan yang dirasakan masyarakat itu merupakan hasil dari pajak,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST
-
Pemkab Bekasi Siap Tindak lanjuti Rekomendasi BPK RI Terkait LHP Kinerja dan Kepatuhan 2023
BANDUNG – WIP.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu (31/1/2024).
LHP Kinerja dan Kepatuhan yang diterima tersebut terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dua Kabupaten di Jawa Barat lainnya.
Terkait pemanfaatan aset, berdasarkan keterangan tertulis dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan mengatakan bahwa pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melibatkan pihak terkait dalam menyempurnakan LHP.
“Tentu kami akan siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK bersama pihak terkait, karena ini menyangkut pemanfaatan dan keuangan desa maka keterlibatannya di DPMD, BPKD, dan perangkat desa lainnya,” ujarnya.
Ia menerangkan, pemeriksaan khusus ini meliputi aspek barang dan jasa, penataan aset, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurutnya, hal tersebut menjadi fokus Pemkab Bekasi kedepannya dalam mensosialisasikan, membina, dan mendampingi pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.
“Hasil pemeriksaan khusus dari BPK ini meliputi barang dan jasa yang harus terus disosialisasi Peraturan Bupati-nya, kemudian penataan aset baik pendataan, inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaannya akan terus ditingkatkan agar bisa menyeluruh,” ucapnya.
Kedepan, Dani Ramdan berharap bisa menyajikan LHP secara lebih terperinci, ringkas, akurat, objektif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas di Kabupaten Bekasi.
“Paling utama nantinya kami akan lebih fokus LHP yang lebih terperinci, akuntabel dan segera memperbaiki yang sekiranya menimbulkan kesalahan agar tata kelola keuangan kita bisa berkualitas.” terangnya. ROBERT ST
-
Dani Ramdan Lantik 66 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Bekasi
Cikarang Pusat – WIP.
Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan melantik dan mengambil sumpah jabatan 66 PNS jabatan fungsional guru, dokter dan tenaga teknis di lingkungan Pemkab Bekasi yang berlangsung di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (31/01/2024).
Pj Bupati Bekasi berpesan kepada para guru bahwa pelantikan ini merupakan simbol semakin kuatnya wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar mengajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan.
Meskipun sarana dan prasarana masih ada yang kurang memadai, dirinya yakin dengan kompetensi yang dimiliki, para tenaga pendidik dapat mencetak generasi muda yang berkualitas.
“Dengan jabatan ini sudah semakin kuat kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Menurutnya, guru merupakan jabatan yang sangat penting dan tugasnya harus dijalankan secara lahir dan batin. Dani berpendapat bahwa Indonesia Emas 2045 hanya bisa diraih jika anak-anak memiliki kompetensi untuk masa kini, masa depan, serta karakter yang kuat dan baik sehingga para generasi muda bisa menggali ilmu dengan mandiri.
“Saya berharap kepada para guru dapat menyadari posisi penting saat ini yang harus dilaksanakan secara lahir batin, karena di tangan guru kualitas SDM akan semakin baik menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
Sedangkan untuk jabatan fungsional lainnya, dirinya menilai jabatan tersebut merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang bisa menopang penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dengan baik.
“Jika para PNS profesional dan punya integritas tinggi, maka bisa melaksanakan fungsinya untuk mengkaji dan memberi masukan pimpinan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid,” katanya. ROBERT ST
-
Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih, Pemkab Bekasi Siap Gelar Lomba TPS Paling Menarik
Cikarang Pusat – WIP. Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Rabu (31/01/2024). Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, perwakilan partai politik, serta petugas PPK dan PPS se-Kabupaten Bekasi.
Dani Ramdan menyampaikan, hujan yang turun saat simulasi yang digelar hari ini merupakan gambaran asli pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada musim penghujan di Februari 2024. Hal ini menjadi bagian dari langkah antisipasi seluruh petugas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, mengingat kondisi logistik tidak anti hujan.
“Februari ini kondisinya hujan, jadi hujan hari ini juga bagian dari simulasi bagaimana kita antisipasi saat pemungutan suara sampai penghitungan suara nanti dalam kondisi hujan sementara logistik kita tidak anti hujan,” tuturnya.
Datangnya hujan ini juga dinilai dapat menjadi kendala, mengurangi animo masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bekasi turut mengadakan lomba bagi TPS di Kabupaten Bekasi yang paling menarik agar masyarakat berminat datang ke TPS dan angka partisipasi Pemilu 2024 bisa meningkat.
“Kendala hujan bisa mengurangi animo warga pemilik hak suara untuk datang ke TPS. Ini menjadi bagian yang harus diantisipasi. Kami adakan lomba TPS paling menarik di Kabupaten Bekasi supaya masyarakat riang gembira datang ke TPS,” imbuhnya.
Selain tingginya angka partisipasi yang menjadi indikator keberhasilan, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga harus berjalan lancar dan damai. Adanya simulasi ini bertujuan agar tata cara pemungutan dan penghitungan suara lancar, menghindari adanya kondisi TPS yang sepi, ricuh, dan logistik yang tersendat.
“Simulasi ini dalam rangka supaya dalam pelaksanaan kita tidak ragu, tidak meraba-raba karena segala sesuatunya jika sudah disimulasikan akan berjalan lancar pelaksanaannya,” ungkapnya.
Terakhir, indikator keberhasilan Pemilu 2024 juga dilihat dari terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif yang sudah sesuai harapan masyarakat. Tersalurkannya aspirasi masyarakat dengan bebas, tanpa intimidasi, dan sesuai ketentuan tentu akan membuat masyarakat puas dengan hasil pemungutan suara.
Ia berharap masyarakat dapat semakin dewasa dalam berpolitik, kampanye berjalan damai dan kondusif, serta keharmonisan antara sesama peserta Pemilu dan pemilih tetap terjaga.
“Masyarakat sudah semakin dewasa berpolitik. Dalam kondisi kampanye tetap damai kondusif. Sekarang sudah memasuki tahap kampanye terbuka masih bisa kita jaga keharmonisan sesama peserta Pemilu dan pemilihnya. Ini yang kita harapkan terus dijaga dan diwujudkan,” harapnya.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pelantikan bagi petugas KPPS di 187 desa se-Kabupaten Bekasi dengan total kurang lebih sebanyak 60.000 petugas.
Ia berharap agar para petugas KPPS dapat terus mendukung keberhasilan Pemilu 2024 dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan masyarakat memilih dengan bijak dan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, pendidikan, pembangunan, sosial, dan ekonomi Kabupaten Bekasi.
“Mari sama-sama sukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi dengan tidak hanya meningkatkan partisipasi, tapi juga kita pastikan bisa memilih dengan baik dan bijak,” harapnya. ROBERT ST
-
Puskesmas Kedung Waringin Kab Bekasi Raih Akreditasi Tingkat Paripurna
KEDUNGWARINGIN – WIP.
Puskesmas Kedungwaringin yang beralamat di Jl. Kedung Gede No.57 Desa Kedungwaringin berhasil meraih Akreditasi Tingkat Paripurna, Akreditasi ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
Kepala Puskesmas Kedungwaringin, dr. Ahmad Hidayat sekaligus sebagai Ketua Apkesmi Kabupaten Bekasi mengaku bersyukur dan menyambut bahagia atas capaian tersebut. Hal ini, kata dia, berkat adanya kerjasama serta sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif sampai ke rehabilitatif,” ujarnya pada Rabu (10/01/2024).
dr. Ahmad menambahkan, Akreditasi Paripurna merupakan predikat hasil penilaian dengan klasifikasi tertinggi yang diberikan oleh penyelenggara independen kepada Puskesmas. Aspek yang dinilai berdasarkan fasilitias kesehatan, standar dan mutu pelayanan kesehatan, pencapaian target setiap program maupun aspek-aspek lainnya.
“Jadi itu semua serba dinilai apa yang dilakukan dicatat, apa yang dicatat dikerjakan. Secara garis besar penilaian dilihat dari aspek tata graha, bukti-bukti kegiatan, kemudian capaian program kami. Penilaiannya itu melalui modul sampai dengan 5 bab, bila dibandingkan dulu sampai 9 bab yang dinilai,” ujarnya.
dr. Ahmad Hidayat berharap, mutu pelayanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan ke depannya, hingga apa yang sudah dicanangkan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depannya semakin lebih baik lagi.
“Kami berharap dengan raihan Paripurna ini, ke depannya kualitas pelayanan kesehatan terus kita jaga, mutu pelayanan semakin meningkat, dan yang terpenting bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Harapan kita juga bisa membentuk inovasi-inovasi baru di masa yang akan datang,” tandasnya.
Sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar akreditasi Paripurna dan dinyatakan lulus. Sertifikat Akreditasi Paripurna yang diterima ini untuk masa berlaku mulai dari 16 November 2023 s.d 16 November 2028. ROBERT ST
-
Bantarhook, Sensasi Wisata Sungai di Ciamis
-
Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi
BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.
Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri. “Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
-
Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman, Bukti Kepedulian PSI Terhadap Masyarakat Sekitar
TAMBUN SELATAN – WIP.
Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman tepatnya di lingkungan RT 004 RW 01 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jumat,02/02/2024 merupakan bukti kepedulian Partai PSI dan Caleg PSI Untuk Kabupaten Bekasi No Urut 2 DR.Posma Hutabarat serta Caleg PSI dari Provinsi No urut 4 Dapil 9; Kabupaten Bekasi Lasderita Adelina Sidabutar
(lebih…) -
Pemkab Bekasi Dukung 1000 Pengusaha Untuk Mengajar
Cikarang Barat – WIP.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik Gerakan 1000 Pengusaha Mengajar yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
(lebih…) -
DSDABMBK Respon Aduan Masyarakat, Perbaiki Ruas Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Sukakarya
Cikarang – WIP.
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Berani Jalan UPTD wilayah III melaksanakan perbaikan ruas jalan di Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya.
(lebih…) -
Indra Lesmana, Sosok Birokrat yang Dinilai Mampu Satukan Generasi Alumni PMII Bekasi
BEKASI – WIP. Bursa pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Kota Bekasi periode 2026-2031 mulai memanas. Salah satu sosok yang resmi menyatakan kesiapannya untuk maju adalah Indra Lesmana, S.E., seorang birokrat yang dikenal memiliki rekam jejak mumpuni di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi.
Munculnya nama Indra Lesmana dinilai banyak pihak sebagai representasi semangat baru bagi organisasi para alumni PMII di Kota Patriot tersebut. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan pengalaman birokrasi yang matang, ia membawa visi besar untuk memperkuat sinergi antara alumni PMII dengan pembangunan daerah.
Visi Strategis: Reaktivasi dan Sinergi
Dalam keterangannya kepada media, Indra Lesmana menegaskan bahwa motivasi utamanya maju adalah untuk menjadikan IKA PMII sebagai wadah yang lebih inklusif dan progresif.“Saya ingin memastikan IKA PMII Kota Bekasi bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan laboratorium gagasan yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Kita punya potensi besar di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, akademisi, hingga pengusaha,” ujar Indra.
Beberapa poin utama dalam visi yang diusungnya antara lain:
- Penguatan Database Alumni: Membangun sistem pendataan digital yang terintegrasi untuk memetakan potensi kader.
- Sinergi Lintas Sektor: Menjembatani alumni muda dengan para senior untuk menciptakan peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi.
- Kontribusi Kebijakan Publik: Mendorong IKA PMII sebagai mitra kritis dan strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat.
Dukungan dari Berbagai Generasi
Pencalonan Indra Lesmana mulai mendapatkan respons positif dari berbagai angkatan alumni. Ia dinilai mampu berkomunikasi dengan baik di lintas generasi—mulai dari kalangan senior yang menjabat di posisi strategis hingga para alumni muda yang baru saja menyelesaikan masa studi.“Sosok Indra memiliki keseimbangan antara loyalitas organisasi dan profesionalisme kerja. Ini modal penting untuk memimpin IKA PMII ke depan,” ungkap salah satu tokoh senior PMII Bekasi yang enggan disebutkan namanya.
Menuju Musyawarah Cabang 2026
Pemilihan ini rencananya akan dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) IKA PMII Kota Bekasi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Persaingan diprediksi akan berlangsung dinamis namun tetap dalam bingkai kekeluargaan khas organisasi pergerakan.Dengan mengusung tagline “Bergerak Bersama, Mengabdi untuk Kota,” Indra Lesmana optimis dapat membawa perubahan signifikan bagi organisasi selama lima tahun ke depan. ROBERT ST
-
Masyarakat Wilayah Hukum Polsek Sindangkerta Patut Berbangga
Bandung, WIPNET,- Masyarakat wilayah hukum Polsek Sindangkerta yang meliputi Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Cipongkor patut berbangga. Pasalnya, Polsek Sindangkerta kini memiliki ruang gedung baru yang diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan layanan kepada masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jajaran Polsek Sindangkerta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Pembangunan ruang baru tersebut diperuntukkan bagi Ruang Reskrim (Reserse Kriminal) dan Ruang SIUM (Seksi Umum). Pembangunan ini merupakan bentuk kepedulian Kapolsek Sindangkerta beserta jajaran dalam menyediakan sarana dan prasarana yang layak, nyaman, dan representatif.
Dengan semangat “Gedung Baru, Semangat Baru” di awal tahun, Polsek Sindangkerta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepedulian Kapolsek dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dinilai sangat penting, mengingat kantor polisi merupakan bagian dari “rumah masyarakat” yang harus memberikan rasa aman dan nyaman.
Kapolsek Sindangkerta, AKP Solehudin, saat memberikan keterangan kepada awak media menyampaikan harapannya agar seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kantor Polsek Sindangkerta, khususnya dari sisi kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
“Bukan hanya bangunan kantor yang harus bagus, namun pelayanan dan layanan kepada masyarakat juga harus semakin baik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri di wilayah hukum Polsek Sindangkerta,” ujar AKP Solehudin.
Ia juga mengungkapkan bahwa semangat pembangunan ruang baru tersebut berawal dari kunjungan pertama Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Andi Putra, S.I.K., M.H. ke Mapolsek Sindangkerta. Saat itu, Kapolres menyampaikan bahwa kondisi ruang Reskrim masih sangat memprihatinkan. Pernyataan tersebut menjadi pemicu semangat Kapolsek Sindangkerta untuk berupaya melakukan pembangunan melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa di wilayah hukum setempat.
Dalam agenda kegiatan tersebut, Kapolsek Sindangkerta bersama Kapolres Cimahi melaksanakan Panen Raya Jagung di Cijenuk, sekaligus meresmikan ruang gedung baru yang baru selesai dibangun beberapa hari sebelumnya. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan syukuran kenaikan pangkat AKP Solehudin menjadi Ajun Komisaris Polisi (AKP).
Sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial, kegiatan tersebut diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak kurang beruntung, serta penyerahan kursi roda dan tongkat penyangga kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Polsek Sindangkerta juga menunjukkan kinerja nyata dengan mengembalikan barang bukti hasil kejahatan berupa kendaraan bermotor kepada pemiliknya, yakni Ibu Yeni.
Ibu Yeni mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Polsek Sindangkerta. Ia menjelaskan bahwa sepeda motornya hilang saat sedang berkunjung ke rumah temannya. Setelah melapor ke Polsek Sindangkerta, kendaraan tersebut berhasil ditemukan berkat respon cepat dan kerja sigap petugas.
“Alhamdulillah motor saya kembali. Terima kasih kepada jajaran Polsek Sindangkerta dan Polri. Semoga selalu sukses,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta, H. Deep Chobir, S.T., menyampaikan ucapan selamat atas peresmian ruang kantor baru Polsek Sindangkerta serta mengucapkan selamat dan sukses kepada AKP Solehudin atas kenaikan pangkatnya.
Ucapan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa H. Sugandi, yang mengucapkan selamat dan sukses atas kenaikan pangkat Kapolsek Sindangkerta menjadi AKP.
Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Andi Putra, S.I.K., M.H., dalam keterangannya kepada awak media menyatakan kesiapan untuk mendukung pengisian peralatan dan kebutuhan lain guna mempercepat pelayanan yang optimal.
“Catat saja apa yang dibutuhkan, lapor saya,” tegas Kapolres.
Acara peresmian gedung baru ditandai dengan pengguntingan pita, penandatanganan prasasti, dan pemotongan tumpeng, sebagai simbol bahwa gedung tersebut siap digunakan sebagaimana mestinya. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolsek Sindangkerta pada 7 Januari 2026.
Menutup rangkaian acara, AKP Solehudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Cimahi beserta jajaran, masyarakat Kecamatan Cipongkor dan Sindangkerta, seluruh personel Polsek Sindangkerta, kepala desa, camat, anggota DPRD KBB, Danramil, tokoh pemuda, serta tokoh agama atas dukungan dan kerja samanya dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
“Saya pribadi dan atas nama jajaran memohon maaf apabila terdapat kekhilafan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kami hanyalah manusia biasa,” tutupnya.
(MAS. MISWANTO – A. Sapari)
-
Komisi II Tegaskan Swasembada Pangan Akan Terwujud Berkat Bantuan Alat Mesin Pertanian
Sumedang, WIPNET,- Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang menghadiri undangan sosialisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung bidang pertanian pada Selasa 30 Desember 2025 bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Ujungjaya.
Hadir dalam kegiatan tersebut ketua Komisi II Hj. Ai Rosmawati, S.P dan Dr. Ir. H. Asep Sumaryana selalu sekretaris komisi II, Kepala Dinas oertanian, Camat Ujungjaya, Kepala Desa serta pengurus kelompok tani.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Hj. Ai Rosmawati dalam sambutannya mengatakan dengan adanya bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa Alat mesin pertanian bagi kelompok tani di Kecamatan Ujungjaya sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap petani dan hal ini secara otomatis dapat meringankan cara kerja petani baik itu dalam masa pra tanam dan paska tanam serta mendorong swasembada pangan dapat terealisasikan sesuai program Pemerintah Pusat dan mengajak kepada kelompok tani yang mendapatkanadanya bantuan alsintan untuk menjaga dan merawatnya dengan baik (saraksa sariksa).
Sementara itu sekretaris Komisi II Dr. Ir Asep Sumaryana menegaskan Pemerintah Daerah dan DPRD akan terus membantu petani dalam menangani permasalahan pertanian terutama masalah pengairan dan beliau mengatakan Bendungan Cariang yang menyediakan air bagi pertanian di Kecamatan Ujungjaya akan segera di renovasi agar petani di Ujungjaya bisa panen 3 kali dalam setahun. (Ubas)
-
-
Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi
BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.
Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri. “Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
-
Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman, Bukti Kepedulian PSI Terhadap Masyarakat Sekitar
TAMBUN SELATAN – WIP.
Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman tepatnya di lingkungan RT 004 RW 01 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jumat,02/02/2024 merupakan bukti kepedulian Partai PSI dan Caleg PSI Untuk Kabupaten Bekasi No Urut 2 DR.Posma Hutabarat serta Caleg PSI dari Provinsi No urut 4 Dapil 9; Kabupaten Bekasi Lasderita Adelina Sidabutar
(lebih…) -
Pemkab Bekasi Dukung 1000 Pengusaha Untuk Mengajar
Cikarang Barat – WIP.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik Gerakan 1000 Pengusaha Mengajar yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
(lebih…) -
DSDABMBK Respon Aduan Masyarakat, Perbaiki Ruas Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Sukakarya
Cikarang – WIP.
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Berani Jalan UPTD wilayah III melaksanakan perbaikan ruas jalan di Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya.
(lebih…) -
Indra Lesmana, Sosok Birokrat yang Dinilai Mampu Satukan Generasi Alumni PMII Bekasi
BEKASI – WIP. Bursa pemilihan Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Kota Bekasi periode 2026-2031 mulai memanas. Salah satu sosok yang resmi menyatakan kesiapannya untuk maju adalah Indra Lesmana, S.E., seorang birokrat yang dikenal memiliki rekam jejak mumpuni di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi.
Munculnya nama Indra Lesmana dinilai banyak pihak sebagai representasi semangat baru bagi organisasi para alumni PMII di Kota Patriot tersebut. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan pengalaman birokrasi yang matang, ia membawa visi besar untuk memperkuat sinergi antara alumni PMII dengan pembangunan daerah.
Visi Strategis: Reaktivasi dan Sinergi
Dalam keterangannya kepada media, Indra Lesmana menegaskan bahwa motivasi utamanya maju adalah untuk menjadikan IKA PMII sebagai wadah yang lebih inklusif dan progresif.“Saya ingin memastikan IKA PMII Kota Bekasi bukan sekadar tempat berkumpul, melainkan laboratorium gagasan yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Kita punya potensi besar di berbagai sektor, mulai dari birokrasi, akademisi, hingga pengusaha,” ujar Indra.
Beberapa poin utama dalam visi yang diusungnya antara lain:
- Penguatan Database Alumni: Membangun sistem pendataan digital yang terintegrasi untuk memetakan potensi kader.
- Sinergi Lintas Sektor: Menjembatani alumni muda dengan para senior untuk menciptakan peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi.
- Kontribusi Kebijakan Publik: Mendorong IKA PMII sebagai mitra kritis dan strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat.
Dukungan dari Berbagai Generasi
Pencalonan Indra Lesmana mulai mendapatkan respons positif dari berbagai angkatan alumni. Ia dinilai mampu berkomunikasi dengan baik di lintas generasi—mulai dari kalangan senior yang menjabat di posisi strategis hingga para alumni muda yang baru saja menyelesaikan masa studi.“Sosok Indra memiliki keseimbangan antara loyalitas organisasi dan profesionalisme kerja. Ini modal penting untuk memimpin IKA PMII ke depan,” ungkap salah satu tokoh senior PMII Bekasi yang enggan disebutkan namanya.
Menuju Musyawarah Cabang 2026
Pemilihan ini rencananya akan dilaksanakan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) IKA PMII Kota Bekasi yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Persaingan diprediksi akan berlangsung dinamis namun tetap dalam bingkai kekeluargaan khas organisasi pergerakan.Dengan mengusung tagline “Bergerak Bersama, Mengabdi untuk Kota,” Indra Lesmana optimis dapat membawa perubahan signifikan bagi organisasi selama lima tahun ke depan. ROBERT ST
-
Masyarakat Wilayah Hukum Polsek Sindangkerta Patut Berbangga
Bandung, WIPNET,- Masyarakat wilayah hukum Polsek Sindangkerta yang meliputi Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Cipongkor patut berbangga. Pasalnya, Polsek Sindangkerta kini memiliki ruang gedung baru yang diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan layanan kepada masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jajaran Polsek Sindangkerta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Pembangunan ruang baru tersebut diperuntukkan bagi Ruang Reskrim (Reserse Kriminal) dan Ruang SIUM (Seksi Umum). Pembangunan ini merupakan bentuk kepedulian Kapolsek Sindangkerta beserta jajaran dalam menyediakan sarana dan prasarana yang layak, nyaman, dan representatif.
Dengan semangat “Gedung Baru, Semangat Baru” di awal tahun, Polsek Sindangkerta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepedulian Kapolsek dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dinilai sangat penting, mengingat kantor polisi merupakan bagian dari “rumah masyarakat” yang harus memberikan rasa aman dan nyaman.
Kapolsek Sindangkerta, AKP Solehudin, saat memberikan keterangan kepada awak media menyampaikan harapannya agar seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga kantor Polsek Sindangkerta, khususnya dari sisi kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
“Bukan hanya bangunan kantor yang harus bagus, namun pelayanan dan layanan kepada masyarakat juga harus semakin baik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri di wilayah hukum Polsek Sindangkerta,” ujar AKP Solehudin.
Ia juga mengungkapkan bahwa semangat pembangunan ruang baru tersebut berawal dari kunjungan pertama Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Andi Putra, S.I.K., M.H. ke Mapolsek Sindangkerta. Saat itu, Kapolres menyampaikan bahwa kondisi ruang Reskrim masih sangat memprihatinkan. Pernyataan tersebut menjadi pemicu semangat Kapolsek Sindangkerta untuk berupaya melakukan pembangunan melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa di wilayah hukum setempat.
Dalam agenda kegiatan tersebut, Kapolsek Sindangkerta bersama Kapolres Cimahi melaksanakan Panen Raya Jagung di Cijenuk, sekaligus meresmikan ruang gedung baru yang baru selesai dibangun beberapa hari sebelumnya. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan syukuran kenaikan pangkat AKP Solehudin menjadi Ajun Komisaris Polisi (AKP).
Sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial, kegiatan tersebut diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak kurang beruntung, serta penyerahan kursi roda dan tongkat penyangga kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Polsek Sindangkerta juga menunjukkan kinerja nyata dengan mengembalikan barang bukti hasil kejahatan berupa kendaraan bermotor kepada pemiliknya, yakni Ibu Yeni.
Ibu Yeni mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jajaran Polsek Sindangkerta. Ia menjelaskan bahwa sepeda motornya hilang saat sedang berkunjung ke rumah temannya. Setelah melapor ke Polsek Sindangkerta, kendaraan tersebut berhasil ditemukan berkat respon cepat dan kerja sigap petugas.
“Alhamdulillah motor saya kembali. Terima kasih kepada jajaran Polsek Sindangkerta dan Polri. Semoga selalu sukses,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta, H. Deep Chobir, S.T., menyampaikan ucapan selamat atas peresmian ruang kantor baru Polsek Sindangkerta serta mengucapkan selamat dan sukses kepada AKP Solehudin atas kenaikan pangkatnya.
Ucapan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa H. Sugandi, yang mengucapkan selamat dan sukses atas kenaikan pangkat Kapolsek Sindangkerta menjadi AKP.
Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Andi Putra, S.I.K., M.H., dalam keterangannya kepada awak media menyatakan kesiapan untuk mendukung pengisian peralatan dan kebutuhan lain guna mempercepat pelayanan yang optimal.
“Catat saja apa yang dibutuhkan, lapor saya,” tegas Kapolres.
Acara peresmian gedung baru ditandai dengan pengguntingan pita, penandatanganan prasasti, dan pemotongan tumpeng, sebagai simbol bahwa gedung tersebut siap digunakan sebagaimana mestinya. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolsek Sindangkerta pada 7 Januari 2026.
Menutup rangkaian acara, AKP Solehudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Cimahi beserta jajaran, masyarakat Kecamatan Cipongkor dan Sindangkerta, seluruh personel Polsek Sindangkerta, kepala desa, camat, anggota DPRD KBB, Danramil, tokoh pemuda, serta tokoh agama atas dukungan dan kerja samanya dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
“Saya pribadi dan atas nama jajaran memohon maaf apabila terdapat kekhilafan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena kami hanyalah manusia biasa,” tutupnya.
(MAS. MISWANTO – A. Sapari)
-
Komisi II Tegaskan Swasembada Pangan Akan Terwujud Berkat Bantuan Alat Mesin Pertanian
Sumedang, WIPNET,- Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang menghadiri undangan sosialisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung bidang pertanian pada Selasa 30 Desember 2025 bertempat di Pendopo Kantor Kecamatan Ujungjaya.
Hadir dalam kegiatan tersebut ketua Komisi II Hj. Ai Rosmawati, S.P dan Dr. Ir. H. Asep Sumaryana selalu sekretaris komisi II, Kepala Dinas oertanian, Camat Ujungjaya, Kepala Desa serta pengurus kelompok tani.Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Hj. Ai Rosmawati dalam sambutannya mengatakan dengan adanya bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa Alat mesin pertanian bagi kelompok tani di Kecamatan Ujungjaya sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap petani dan hal ini secara otomatis dapat meringankan cara kerja petani baik itu dalam masa pra tanam dan paska tanam serta mendorong swasembada pangan dapat terealisasikan sesuai program Pemerintah Pusat dan mengajak kepada kelompok tani yang mendapatkanadanya bantuan alsintan untuk menjaga dan merawatnya dengan baik (saraksa sariksa).
Sementara itu sekretaris Komisi II Dr. Ir Asep Sumaryana menegaskan Pemerintah Daerah dan DPRD akan terus membantu petani dalam menangani permasalahan pertanian terutama masalah pengairan dan beliau mengatakan Bendungan Cariang yang menyediakan air bagi pertanian di Kecamatan Ujungjaya akan segera di renovasi agar petani di Ujungjaya bisa panen 3 kali dalam setahun. (Ubas)