Bantarhook, Sensasi Wisata Sungai di Ciamis -

Bagikan ke :

Kabupaten Ciamis (WIP)

Berlokasi di desa Karanganyar kecamatan Cijeungjing kabupaten Ciamis, Bantarhook merupakan sebuah destinasi wisata yang memberikan sensasi dan pengalaman tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini.

Betapa tidak, tempat yang berlokasi diantara Bojong dan Ciilat tepatnya di desa Karanganyar kecamatan cijeungjing ini merupakan sebidang lahan yang terletak diantara dua bendungan dan tiga sugai ini memberikan sensasi yang begitu indah. Diperlengkapi dengan jembatan kecil yang dikenal sebagai jembatan cinta para pengunjung sepuasnya bisa berfoto, sebelah lahan parkir yang rindang dan sejuk terdapat tempat berfoto di sela sela rumpun bambu. Tidak hanya itu, di daratan antara dua sungai terdapat dua gazebo yang bisa dipergunakan pengunjung beristirahat dan menikmati santapan baik yang dipesan di lokasi maupun dibawa dari rumah masing masing.

Bagi pecinta mancing tempat ini pun menjadi lokasi yang sangat diminati, karena kesejukan dan bagusnya lokasi pemancingan yang sengaja ditata oleh para pengelola, maka tak heran apa bila setiap hari tempat ini ramai dikunjungi oleh pecintanya. Ketika kami mendatangi tempat ini kami sempat berbincang dengan para pengunjung baik yang hanya menikmati keindahan tempat ini maupun para pemancing mereka mengaku senang berkunjung ke tempat ini, walau disayangkan karena kurang perawatan dan penataan.

“Kami berharap agar potensi wisata ini benar benar dirawat dan diperhatikan oleh petugas terkait sehingga lebih banyak lagi pengunjung yang datang dan menikmati keindahannya. ” Ungkap seorang pengunjung antusias.

Semoga pak!

(Tatang koswara 030/390)

Direktur CV di Laporkan Polisi, Diduga Penipuan dan Gelapkan Uang, Belasan Investor Jadi Korban

Bagikan ke :

Kuasa hukum Investor dikantor Hukum Jesco Bandung seusai Konferensi Pers

WIPNET, Bandung – Saat ditemui media di kantor hukum Jesco Kota Bandung Jl. Talaga Bodas, Jessica Simatupang selaku kuasa hukum Investor perseroan CV menyesalkan oknum berinisial ‘RT’ yang duduk sebagai direktur CV karena tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya untuk membagikan dividen.

Dalam Konferensinya, Jessica mengatakan, saat ini perkaranya sedang ditangani pihak Kepolisian Resor Cimahi guna mempertanggungjawabkan perbuatan ‘RT’ atas tindak kejahatan yang berdampak berbagai kerugian kepada para investor (Klien)nya.

CV tersebut merupakan sebuah perusahaan waralaba bergerak dibidang Franchise/waralaba eskrim dan minuman bernama ‘Mixue‘ dimana ‘RT’ merupakan direktur dari CV tersebut. Diungkap ada belasan investor yang telah dirugikan ‘RT’.

Berawal dari kejanggalan pelaporan laba rugi keuangan yang semestinya didapatkan para investor setiap bulan yang dari laporan keuangan tersebut tidak pernah dilaporkan kepara investor, hingga muncul dugaan adanya penggelapan dan penipuan, yang kini kasusnya ditangani Polres Cimahi.

Selain itu tim kuasa hukum (Jesco) menerangkan adanya dugaan terhadap Mark up Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ketika dicek tidak sesuai dengan bukti nota pembelian asli, oleh sebab itu laporan polisi diterima lalu diperiksa pihak kepolisian, dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka. Terang Jesica.

” RT sudah dilakukan pemanggilan kedua kalinya oleh kepolisian Resort Cimahi, dan Oknum ‘RT’ naik menjadi tersangka, namun hingga saat ini ‘RT’ mangkir dalam pemanggilan” terang Jessica, Selasa (28/2/2024)

Mixue’ Kecipir Palangkaraya yang diduga oknum ‘RT’ dengan tundakan pidana Penggelapan dan Penipuan

“Ini pemanggilan kedua, mungkin dipemanggilan ketiga tersangka ‘RT’ bisa kooperatif datang memenuhi pemanggilan pihak Polres Cimahi. Dan jika masih tidak muncul dipemangilan ketiga, pihaknya meminta kepolisian jemput paksa terhadap oknum RT”. tegas Jesica. (Adin)

Jumlah Pengunjung : 6
BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024

Bagikan ke :

BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024

KABUPATEN BEKASI – WIP. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan target pajak daerah dari berbagai sumber atau sektor di 2024 ini menjadi 2,6 triliun. Tahun Sebelumnya, pajak daerah Kabupaten Bekasi mencari angka 2,4 triliun di tahun 2023 dan itu bisa tercapai dengan baik.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi- Ani Gustini mengungkapkan, saat ini Bapenda tengah mengupayakan kenaikan pajak daerah tersebut sebesar 200 Miliar untuk mencapai angka 2,6 triliun. Kenaikan tersebut murni berasal dari pajak daerah, di luar retribusi lain.

BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024

Menurut Ani Gustini, penyumbang terbesar pajak daerah berasal dari BPHTB dan PBB-P2 yang sudah kita cetak dan bagikan ke masyarakat awal tahun ini. Dan kedua jenis pajak tersebut menyumbang angka 70% dari total keseluruhan 11 jenis pajak yang ada di Kabupaten Bekasi.

Bicara potensi tetap kita di lapangan harus optimis. Baik itu dari restoran terutama di Kabupaten Bekasi ini, kalau di yang lain, ada penambahan Perumahan jadi menambah juga dari setoran pajaknya, seperti itu,” ungkap Ani Gustini kepada Media Senin (04/03/24)

Sementara itu, Ani mengungkapkan Bapenda juga sudah menyusun strategi untuk mengupayakan kesadaran masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. Karena itu bagian dari ikut membangun daerahnya masing-masing. Adapun Strategi tersebut meliputi, pertama, Bapenda berencana mengeluarkan payung hukum yang berisi peraturan apabila masyarakat membayar pajak di awal waktu, akan mendapatka diskon. Peraturan tersebut berlaku hanya untuk PBB.

Kemudian poin kedua, Bapenda melalui UPTD setempat akan langsung mendatangi masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan terkait pembayaran pajak serta melayani pembayaran pajak, baik melalui kantor desa, kantor RW dan lainnya. Prinsipnya seperti jemput bola namanya. UPTD kita punya empat, nah mereka langsung jemput bola ke masyarakat, jadi UPTD nanti bersama Bank Jabar.

Sementara itu, untuk pembayar pajak dari perusahaan besar yang menunggak, Bapenda akan memproses mereka sesuai dengan SOP yakni memberi teguran sebanyak tiga kali, kalau pun masih mangkir, mereka akan memberikan sanksi sesuai SKK.

Di sisi lain, Ani juga turut mengungkapkan, Bapenda mengalami beberapa kesulitan penarikan pajak, khususnya pajak dari catering dan parkir. Untuk pajak catering, Ani menilai sulit pendataannya. Dan ini perlu dilakukan secara kontinyu dan kejujuran pemilik usaha catering sangat diperlukan.

Kesulitan berikut adalah karena ada sistem kontraknya per tahun, kalau dulu kan enggak kontrak. Ketika kontraknya habis, perusahaan langsung pindah ke catering lain. Kedua, kendalanya sekarang di dalam perusahaan pun ada pengusaha catering yang memasak di dalam, nah agak sulitnya itu kita menembus masuk kedalamnya itu, kata Ani.

Sementara itu untuk pajak parkir, Bapenda mengalami keselutin penarikan lantaran rata-rata ruko sudah memiliki pengusaha parkirnya sendiri yang berhubungan dengan ormas.

Pajak parkir itu MOU antara pengusaha parkir dengan yang punya lahan nah itu yang sering berbenturan. Terkadang ruko ada pengusaha parkir yang tapi sudah ada ormas yang mengusai, sehingga menjadi sulit untuk MOU nya,” tutup Ani. ADV/ ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 4
DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024

Bagikan ke :

DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024

CIKARANG UTARA – WIP Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Java Palace pada Senin, (4/3/2024).

Peserta rapat koordinasi merupakan gugus tugas KLA berjumlah kurang lebih 100 orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forum Anak yang telah tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Bekasi.

Plt Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti menyampaikan, acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus memperkuat komitmen gugus tugas dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bekasi serta koordinasi untuk persiapan evaluasi KLA Tahun 2024.

“Ya, rakor ini untuk memberikan pemahaman kembali kepada kita tentang upaya melindungi, menghormati dan memenuhi hak anak, karena kerja ini bukan hanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DP3A, tetapi kerja kita semua. Kami mengajak semua perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Menuju KLA,” katanya.

Dirinya juga meminta perangkat daerah dan stakeholder terkait, agar dapat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) KLA serta mengadvokasi dan memfasilitasi, dan membantu sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA Kabupaten Bekasi.

“Ya, nantinya setiap stakeholder bisa memantau ataupun melaporkan agar bisa berkesinambungan kepada Sekretariat DP3A,” terangnya.

Iis Sandra Yanti menambahkan, Kabupaten Bekasi dalam 5 tahun terakhir ini mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama hingga tahun 2023 kemarin

“Saya mengajak kepada semua perangkat daerah untuk menyukseskan penilaian KLA di Kabupaten Bekasi tahun 2024 ini, yang kemarin mendapat predikat Pratama menjadi Madya, Mindya, atau bahkan Utama,” katanya.

Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Bekasi, Samsudin mengatakan, rakor ini merupakan langkah awal menyinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan yang berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur.

“Kebijakan ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya pembangunan, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, dapat lebih dipastikan dan terpenuhi,” ucapnya. Acara rakor gugus tugas tersebut dihadiri oleh Analisis Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ratna Oeni Cholifah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea. ADV/ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 2
Kemenkes Gelar Pengobatan Tuberkulosis Gratis Di Puskesmas Karangnunggal

Bagikan ke :

Kemenkes Gelar Pengobatan Tuberkulosis Gratis Di Puskesmas Karangnunggal

TASIKMALAYA,WIP, – Dalam rangka untuk pecegahan penyebaran penyakit Tuberkulosis (TBC), Kemenkes melalui Dinas UPTD Puskesmas Karangnunggal melakukan pengobatan gratis kepada sejumlah 450 orang warga se-kecamatan Karangnunggal selama tiga hari di Puskesmas Karangnunggal Rabu, (21/2/2024).

Pengobatan ini dilakukan diseluruh puskesmas di kabupaten Tasikmalaya termasuk salah satunya di puskesmas Karangnunggal.

Kepala Puskesmas Karangnunggal Hadiana, M.Kes, kepada Warta Indonesia Pembaharuan (WIP) mengatakan, pengobatan TB paru ini selama tiga hari yang merupakan program Kemenkes Activ Case Finding (ACF) yang di prakarsai oleh PT Cakra. Hal ini tentunya disambut baik oleh masyarakat Karangnunggal.

Lanjut Hadiana pengobatan penyakit TBC ini sangat penting dilakukan apalagi mengingat penyakit TBC pada anak yang informasinya masih belum terlampau dipahami layaknya penyakit TBC pada orang dewasa.

“Pemeriksaan TBC pada anak ini lebih kompleks dan lengkap karena gejalanya berbeda dari orang dewasa, misalnya anak yang positif TBC belum tentu batuk berdahak seperti orang dewasa bisa saja hanya batuk biasa atau demam, padahal harusnya kalau anak tersebut beberapa kali mengalami kondisi yang sama maka kita harus curiga dan segera memeriksakan kesehatannya, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat .”jelas Hadiana. Kemudian jika ditemukan kasus positif TBC pada anak maka penanganan medisnya wajib minum obat secara terus menerus selama enam bulan sama halnya seperti orang dewasa.

Untuk itu Hadiana menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dengan penyakit TBC ini. Penyakit mematikan ini dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan diobati. Bagi masyarakat jangan ragu untuk berobat apabila mengalami gejala sakit TBC. Dan tak lupa ia mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang telah mengadakan prorgram pengobatan TBC gratis ini. Pungkas Hadiana, M.Kes. (S.Ade Hardi)

Jumlah Pengunjung : 7
Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah

Bagikan ke :

Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah

CIKARANG PUSAT – WIP. Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan keprihatinan atas aksi kejahatan jalanan yang masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan semakin nekat dan dilakukan pada siang hari.

Untuk itu, guna membantu pihak kepolisian, Dani Ramdan menginstruksikan para camat dan kepala desa, berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi dalam upaya memperketat keamanan di wilayah masing-masing.

“Sebetulnya jajaran Polres Metro Bekasi dan jajaran Polsek sudah melakukan patroli rutin setiap hari, tetapi semakin kesini semakin nekat, saya akan instruksikan para camat, kades dan lurah untuk mendorong Satpol PP dan Linmas membantu Patroli,” ungkapnya usai menghadiri acara Baznas, di Kantor Baznas Komplek Pemda Bekasi Cikarang Pusat, pada Rabu, (28/02/2024).

Dani mengatakan, pengerahan Satpol PP dan Linmas ini akan diarahkan untuk memperkuat atau mempertebal personel maupun waktu patrolinya bersama dengan jajaran Polsek.

“Kalau misalnya sebelumnya sehari, mungkin nanti bisa dua kali, semoga dengan cara seperti itu bisa menekan angka kriminalitas,” tuturnya.

Dia juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di waktu-waktu sepi dan tempat yang sepi.

“Apalagi waktu sepi, subuh atau lainnya, sebaiknya jangan sendirian. Apalagi tempatnya gelap baiknya dihindari, kemudian tidak berpenampilan yang berlebihan sehingga tidak mengundang pelaku kejahatan,” ucapnya.

Jumlah Pengunjung : 5
Program Padat Karya Terminal Baranangsiang Bogor Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitarnya

Bagikan ke :
KOTA BOGOR HUMPROPUB, WIP

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menghadiri ‘kick off’ program Padat Karya yang digelar di Terminal Baranangsiang, Senin (26/2). Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa SB ini berharap program Padat Karya yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Bogor yang tinggal di sekitar Terminal Baranangsiang.

“DPRD Kota Bogor, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dibidang pengawasan dan salah satunya fokus kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ,” ujar SB.

Lebih lanjut, SB juga menyampaikan harapannya kepada BPTJ yang kini sudah menjadi pengelola Terminal Baranangsiang, bisa mengembalikan dan meningkatkan fungsi Terminal Baranangsiang sebagai terminal yang mampu melayani masyarakat pengguna, ramah bagi penumpang dan berdampak positif bagi ekonomi kawasan. Tentunya hal tersebut dapat berdampak kepada meingkatnya jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Baranangsiang ke luar daerah, baik menjelang lebaran maupun berbagai momentum dan kepentingan masyarakat nanti.

“Jadi kami banyak berharap kepada BPTJ dan pemerintah pusat agar Terminal Baranangsiang ini bisa kembali hidup dan berfungsi dengan baik dengan berbagai peningkatan layanan serta dampak positif bagi kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Yang dekat adalah pelayanan pada saat arus mudik nanti,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan, DPR RI khususnya Komisi V mengapresiasi dan sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ ini.

“Program ini sangat bagus dan layak untuk dipertahankan karena mendukung perekonomian warga sekitar. Apalagi dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini dimana banyak orang terpaksa harus dirumahkan dan juga menurunnya daya beli masyarakat,” ujar Neng Eem

Program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraannya. Jenis padat karya di sektor transportasi diantaranya pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.

Selain itu, juga ada kegiatan optimalisasi yang menggunakan metode padat karya meliputi pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.

Adapun tujuan dari program padat karya Kementerian Perhubungan adalah untuk peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar, dan peningkatan aksesibilitas. ( Herta )

Jumlah Pengunjung : 3
Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pemakaman

Bagikan ke :

KOTA BOGOR HUMPROPUB , WIP

Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelengaraan Pemakaman, melakukan rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Senin (26/2). Rapat kerja yang dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Tim Pansus, Endah Purwanti, memiliki agenda pembahasan terhadap pasal per pasal.

Berdasarkan hasil rapat kerja, Endah, mengungkapkan terdapat tiga persoalan yang menjadi fokus utama pembahasan. Pertama adalah penghapusan retribusi pemakaman, sehingga saat Raperda ini nanti disahkan, pemakaman di Kota Bogor tidak akan dikenakan biaya lagi.

“Berdasarkan harmonisasi yang sudah dilakukan dengan Kanwil Jabar, retribusi pemakaman juga sudah tidak ada lagi, ini menjadi kewajiban perumkin untuk memberikan pelayanan,” jelas Endah.

Kedua, didalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Endah mengatakan DPRD Kota Bogor ingin memastikan pasal yang ada memuat terkait kepastian kerja dan kelayakan pendapatan bagi petugas pemakaman. Selama ini, Tim Pansus menilai honor yang diberikan kepada petugas pemakaman masih terlalu rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi guna memberikan kelayakan pendapatan.

“Jadi masalah SDM yang ada di pemakaman ini harus diperhatikan. Baik itu untuk Sukwan atau PKWT itu harus mendapatkan honor yang layak,” kata Endah.

Jumlah Pengunjung : 7
Komisi V DPRD Jawa Barat Segera Menindaklanjuti Aspirasi KSPSI Jabar

Bagikan ke :

BANDUNG (WIP),- – Komisi V DPRD Jawa Barat berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Salah satunya tuntutan terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) upah bagi pekerja 1 tahun atau lebih. “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari KSPSI Jabar dengan menyampaikannya kepada pimpinan kami. Pimpinan kami selanjutnya akan menyampaikan (membicarakan) dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar (Bey

Triadi Machmudin),” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Kota Bandung, Rabu (17/1). Kelompok buruh yang tergabung dalam KSPSI Jabar lanjut Abdul Hadi Wijaya, meminta Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin segera menerbitkan Kepgub terkait upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dengan nilai 7,21% sampai dengan 14% sesuai dengan usulan KSPSI Jabar.

Kepgub tersebut dinilai penting bagi para pekerja atau buruh sebagai payung hukum untuk mengkomunikasikan kenaikan upah para buruh yang bekerja 1 tahun atau lebih dengan perusahaan tempat buruh bekerja. “Jadi Kepgub ini sangat penting bagi para buruh, pekerja sebagai payung hukum mereka. Komisi V DPRD Jawa Barat tentunya akan segera menindaklanjuti hal ini,” tegasnya. Perlu diketahui, KSPSI Jabar melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat pada Selasa (16/1/2024). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi. Dalam audiensi tersebut, KSPSI Jabar menyampaikan 3 aspirasi atau tuntutan kepada Komisi V DPRD Jawa Barat. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)

Jumlah Pengunjung : 3
Polda Jateng Ungkap Peredaran Narkoba Lintas Jawa- Sumatra, Tangkap Empat Tersangka Berikut 52 Kg Sabu dan 35 Ribu Butir Ekstasi

Bagikan ke :

SEMARANG WIPNET– Polda Jateng Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah mengungkap kasus besar peredaran Narkoba dengan menangkap empat tersangka berinisial TO, RW, PR dan GDA. Bersama mereka disita barang bukti berupa 52,08 Kilogram Sabu dan 35.050 buktir Ekstasi.

Kapolda Jateng mengungkapkan, penangkapan ini dapat menyelamatkan hampir 300.000 jiwa dari cengkeraman penyalahgunaan Narkoba.

Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memimpin konferensi pers menegaskan para tersangka merupakan jaringan pengedar Narkoba lintas Jawa dan Sumatra, Para tersangka merupakan pengungkapan dari dua kasus yang berbeda namun saling terkait.

“Ungkap kasus pertama dilakukan di daerah Sragen pada 12 Januari 2024 dimana dua tersangka berinisial TO dan RW berikut barang bukti berupa Sabu seberat 1,010 Kg dan Ekstasi sebanyak 250 butir,” kata Kapolda, Jumat (23/2/2024)

Dari pengembangan intensif selanjutnya, tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 21 Februari 2024 melakukan penangkapan terhadap tersangka PR dan tersangka GDA, di Pintu Gerbang Tol Cikande, Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti sebanyak 51,0704 kg Sabu dan 34.800 butir Ekstasi.

“Modus operandi PR dan GDA adalah menyamarkan barang dalam mobil Box Seakan-akan mereka berjualan minuman kemasan, Alhamdulillah aksi mereka bisa segera terendus dan digagalkan petugas,” ungkapnya

Dalam penangkapan ini, lanjut Kapolda, tim Ditresnarkoba Polda Jateng juga menyita satu unit truk Diesel, empat unit Handphone android, kartu ATM serta serta uang tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

“Para tersangka melakukan aksi mereka karena motif ekonomi, Tersangka mengaku dibayar hingga 200 juta untuk sekali pengiriman,” tandasnya

Atas aksi kejahatan mereka, keempat tersangka diancam pasal 112 ayat (2), pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kapolda Jateng menuturkan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dengan menekan suplai peredaran dan menangkap para pelaku.

“Ini adalah Extra ordinary crime dan menjadi bahaya serius di tingkat nasional sehingga perlu upaya represif yang serius untuk pemberantasannya,” tuturnya.

Selain itu, Polda Jateng juga melakukan upaya Pre emtif dan Preventif untuk menekan peredaran Narkoba dengan berbagai pendekatan termasuk dengan mendirikan kampung tangguh narkoba.

“Di Jawa tengah sudah didirikan 827 kampung tangguh Narkoba, semuanya swadaya masyarakat, di kampung-kampung ini kesadaran masyarakat sangat tinggi sehingga zero narkoba,” pungkasnya

Jumlah Pengunjung : 17
Angin Tornado di Rancaekek Bikin Warganet Ketakutan

Bagikan ke :

^{‘Tornado’ di Rancaekek Mengerikan Bikin Warganet Ketakutan Foto: Heryanti}

KAB.BANDUNG, WIPNET- Video amukan angin mirip tornado di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu petang (21/2/2024) bikin heboh media sosial Tanah Air.

Video tornado di Rancaekek yang dibagikan warga diambil dari berbagai tempat, mulai dari pabrik, perumahan hingga jalan raya. Mereka berhasil mengabadikan detik-detik terbentuknya pusaran hitam, kemudian menjulur ke bawah dan menyentuh permukaan tanah, lalu menyapu jalur yang di laluinya.

Angin juga tampak di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang dekat dengan Rancaekek. Dari sejumlah video angin puting beliung yang diunggah warganet, tampak timbul sejumlah kerusakan. Atap-atap sejumlah bangunan pun ada yang terangkat dan terbang bersama pusaran angin.

Salah seorang warga yang juga merupakan alumni SMA Rancaekek turut pula membagikan video-video tersebut yang juga merasakan ketakutan. Selain itu, mereka mendoakan keselamatan bagi warga Rancaekek melalui Whatsapp Group yang terdampak bencana tersebut.

Akibat puting beliung tersebut, ia mendapatkan laporan sejumlah atap rumah di Kecamatan Jatinangor berterbangan serta merobohkan pagar PT Kahatex. Teguh melanjutkan hingga pukul 16.40 WIB sebanyak empat kali untuk wilayah terdampak kejadian cuaca ekstrem.

“Waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis dampak cuaca ekatrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari satu jam, angin puting beliung, dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya,” kata YOES.

Jumlah Pengunjung : 3
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom, Disdukcapil Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Bagikan ke :

CIKARANG PUSAT – WIP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,M.I.Kom menyampaikan bahwa Disdukcapil Harus meningkatkan Pelayanannya Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini penting mengingat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Bekasi yang membutuhkan tindakan dan pelayanan yang baik. Sebagai mitra strategis komisi I Disdukcapil Harus didorong dan di motivasi agar bisa melayani masyarakat dengan berbagai macam terobosan yang memudahkan dan memuaskan masyarakat. Hal ini disampaikan kepada WIP Selasa, (20/ 02/2024).

Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Memang mereka sudah melakukan berbagai macam cara agar pelayanan lebih mengena kepada masyarakat. Namum beberapa catatan yaitu adanya keterlambatan dan kekosongan blangko e-KTP dan banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses sistem informasi yang dibuat oleh Disdukcapil seperti aplikasi dan lainnya. Masyarakat masih banyak yang gamang dengan teknologi saat ini. Maka diperlukan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui jemput bola dan lainnya.

Masih menurut ketua Komisi I bahwa pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan SOP yang jelas, baik dari segi waktu dan lainnya. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang baik, kapan bisa mendapatkan berkas yang dibutuhkan. Pelayanan harus cepat,tepat dan terukur baik melalui WA, online maupun offline. Kalau dirasa agak rumit masyarakat harus dikasi tau. Kapan bisa dilayani lagi. Jadi ada tagline Cepat, tepat, terukur dan murah (CTTM).

Sementara itu Kadis Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan akan terus dan berupaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Melayani kebutuhan dasarnya dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian. Hal ini dicanangkan tahun 2024 dengan program Siap Bekerja Datang Melayani Akta Kelahiran dan Kematian (Sabda Alam).

Carwinda juga menyampaikan bahwa, dalam mengakses layanan ini masyarakat hanya tinggal menekan tombol aplikasi yang dilakukan di handphone dan di rumah masing-masing. Kemudian nanti petugas akan menghubungi dan memverifikasi data dan alamatnya, kemudian petugas langsung menuju ke rumah warga.

Menurut Carwinda, ini juga berkaitan dengan mendorong perizinan Akta Kematian masyarakat. Agar pelayanan bisa langsung mendapatkan apa yang diperlukan.

“Kita belum terbiasa ya untuk melaporkan, kalau laporan kelahiran, karena memang Akta Kelahiran menjadi syarat dari proses perjalanan yang lain bagi anak, itu Insya Allah mungkin hampir 100 persen sudah mendapatkan layanan itu, dan memohon masyarakat. Tetapi ketika bicara laporan tentang kematian, aktualisasinya kami mengeluarkan namanya akte kematian ini agak lamban padahal proses laporan kematian ini menjadi sangat penting terkait dengan validasi data kita, data penduduk Kabupaten Bekasi,” ungkap Carwinda, di kantornya Kompleks Pemkab Cikarang Pusat beberapa hari yang lalu.

Saat ini, sambung Carwinda, aplikasi digital pelayanan tersebut masih terus diproses dan disempurnakan agar sistemnya bisa optimal. Targetnya setelah Pemilu 2024 ini aplikasi tersebut bisa dirampungkan.

Carwinda menuturkan, Sabda Alam ini dijabarkan dengan kode 113. Yaitu satu kali tekan atau satu kali permohonan, masyarakat bisa mendapat tiga layanan sekaligus. Ini dilakukan secara gratis.

“Kalau ada orang melahirkan itu ada tiga jenis layanan yang kita berikan, yang pertama adalah akta kelahiran bagi anak, kemudian KIA-nya juga dikeluarkan juga, kemudian ada Kartu Keluarga yang keluar baru, sebagai pendatang baru di keluarga, juga kita masukkan dalam kartu keluarga menjadi tiga layanan sekaligus dan itu semua tidak ada yang bayar gratis semuanya,” ungkapnya.

Pelayanan ini, merupakan upaya Pemkab Bekasi untuk terus mengikuti perkembangan zaman era digital. Selain itu masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengurus layanan kependudukan. “Kami semua di Dukcapil berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik, tentu dengan tagline kami membahagiakan masyarakat. Ini se-Indonesia, Dukcapil tagline-nya adalah membahagiakan masyarakat,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 5
Anggota Komisi III DPRD Kab Bekasi Uryan Riana, Disperkimtam Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Dan Kinerja Tahun 2024

Bagikan ke :

CIKARANG PUSAT – WIP. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari komisi III Uryan Riana,ST,SH,MH berharap ada perbaikan kinerja kepada beberapa Dinas yang menjadi mitra kerja komisi III. Salah satunya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan (Disperkimtam) yang menjadi perhatian komisinya, demikian diungkapkan kepada WIP Selasa, (20/02/2024).

Uryan mengungkapkan bahwa Disperkimtam Kabupaten Bekasi harus bisa meningkatkan kinerjanya tahun ini melebihi tahun kemarin. Supaya masyarakat kabupaten Bekasi bisa merasakan perbaikan kinerja yang berefek langsung kepada masyarakat luas.

Ada beberapa yang menjadi catatan kami dalam yang dirasakan kurang greget dan cepat pelaksanaan kegiatannya. Maka tahun ini Disperkimtam harus bisa meningkatkan kemampuan, kualitas dan kinerjanya. Namanya pelaksana kegiatan kalau tidak bagus tentu hasilnya akan mengecewakan dan kerugian akan ditanggung oleh masyarakat kabupaten Bekasi. Karena masyarakat sudah membayar pajak mereka ke Negara untuk digunakan sebagai motor pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Sementara itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi melalui Kadis Nurchaidir mengungkapkan akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun 2024, dan akan terus di evaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Menurutnya upaya ini juga dilakukan dengan mengevaluasi kinerja pegawai serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik sehingga ada perhatian dan penghargaan kepada pegawai yang bekerja dengan baik. “Beberapa waktu lalu kita adakan evaluasi kinerja kepada pegawai struktural, fungsional maupun honorer untuk meningkatkan kinerja mereka, kita juga memberikan beberapa penghargaan bagi mereka yang berkinerja bagus,” kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi.

Mengenai realisasi anggaran di tahun 2023, jelasnya, Disperkimtan berhasil mencapai angka 96,35 persen. Selain itu memperoleh penghargaan dari Pj Bupati Bekasi atas beberapa capaian.

“Penghargaan dari Pak Pj Bupati seperti dalam penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrem. Ada juga penghargaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita mencapai 100 persen,” jelasnya.

Selain itu penghargaan lainnya yang berhasil diraih, yaitu Juara 2 Penataan Arsip antar Perangkat Daerah, dan Pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi dengan predikat BB.

“Harapannya di tahun ini Disperkimtam bisa bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mensukseskan kegiatan di Pemkab Bekasi dan bisa mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi karena kinerja kami, ungkap Nurchaidir. ADV/ ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 6
“ Bike Priority” Tidak Memberi Uang Pesangon

Bagikan ke :

WIP, Kota Bandung

Bersadasarkan hasil wawancara wartawan WIP dengan seorang ibu yang mengantar anaknya ke Kantor Disnaker Bandung , mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) secara sepihak oleh “ Bike Priority “ ( Wash, Detailing, Coating, Riding Apparels ) beralamat di Jl. Ence Azis No.55 kota Bandung pengusaha ( Cuci Motor Besar ) yang dimana anak nya sudah bekerja selama /+ 3 tahun tidak mendapat uang pesangon yang sesuai / perhitungan di bawah peraturan UU Disnaker, maka dengan itu saya melaporkan ke Kantor Disnaker, kata ibu anak itu

Sebelum melaporkan ke Kantor Disnaker , Ibu dan anak sudah ( 2 kali ) ber runding secara Bipartit dengan Pimpinan ( Ezsra ) tapi tetap “Bike Priority “ pengusaha ( Cucian Motor Besar ) itu tidak mau memberikan uang pesangon sesuai aturan UU Disnaker, bahkan Pimpinan ( Ezsra ) menantang ke Ibu dan anak itu menyuruh lapor ke Kantor Disnaker.

Maka dengan hal itu , Ibu dan anak tersebut pergi melapor ke Kantor Disnaker Bandung , ketika sampai di Kantor Disnaker Bandung langsung masuk, pertama tama dilayani disambut oleh Security yg ramah untuk mengisi buku tamu, sesudah itu di arahkan untuk menemui Asep Rahayu M. ( Bagain Hubungan Industrial ) kami di terima , di layani di ruang khusus dengan sapaan senyuman ramah, setelah di ruangan khusus , ibu dan anak menceritakan banyak hal selain tentang PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja )yg dilakukan sepihak oleh “Bike Priority “ / saudara Ezsra sebagai pimpinan perusahaan tersebut, berselang beberapa waktu hasil tanya jawab sudah selesai , di karenakan Pihak Pelapor dan Pihak perusahaan tidak ada titik temu ( tidak ada kesepakatan secara ( BIPARTIT ), maka pihak dari Disnaker secara prosedur akan memanggil Pihak pelapor dan Pihak Pengusaha untuk di pertemukan ( dimediasi ) di Kantor Disnaker Bandung secara ( TRIPARTIT ) , pungkas Asep Rahayu M.

Sejak berita ini di angkat permasalahan uang pesangon belum selesai…., kami sebagai wartawan akan terus memantau perkembangan selanjutnya.

Benz,wip-kotabandung

Jumlah Pengunjung : 4
Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi

Bagikan ke :

BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.

Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri.

“Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)

Jumlah Pengunjung : 8
Arahan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pemilu Yang Jujur

Bagikan ke :

**Sabtu, 03/02/2024** – Pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, telah dilaksanakan Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat dengam tema Sinergi Melawan Korupsi. Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi meningkatkan peran penyuluh anti korupsi di wilayah Jawa Barat.

Rapat ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 123, Bandung. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Dalam rapat ini, hadir Bapak Wawan Wardiana dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai narasumber utama untuk memberikan wawasan dan pandangan mengenai peran penyuluh anti korupsi dan kerja sama dalam pendidikan dan partisipasi masyarakat. KPK telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat beberpa kali menjelang pemilu ini dengan harapan terwujudnya pemilu yang jujur. Deputi KPK pada acara rapat tersebut mengajak para Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat untuk mewujudkannya dengan berkata, “Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak menerima serangan fajar, makanya kita taglinenya hajar seramgam fajar” katanya.

Ibu Eni Rohyani, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat juga memberikan sambutan sebagai salah satu Pembina Forum Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. “Kami sudah melakukan kegiatan hari anti korupsi sedunia di Jawa Barat dari tahun 2019 dan mengundang Ketua Penyuluh Anti Korupsi KBJB ini, dan Desember tahun kemarin melibatkan Forum PAK KBJB langsung dalam kegiatan,” keterangannya. Dalam rapat tersebut para peserta aktif berdiskusi dan saling memberikan masukan bagaimana meningkatkan efektivitas program penyuluhan anti korupsi di Jawa Barat.

Beberapa topik yang dibahas dalam rapat antara lain adalah peningkatan kualitas penyuluhan anti korupsi pada topik pembinaan karakter antikorupsi, pemanfaatan teknologi dalam upaya pencegahan korupsi, serta kolaborasi antara penyuluh anti korupsi dengan pihak-pihak terkait.

Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat diakhiri dengan komitmen bersama peningkatan kerjasama melakukan penyuluhan demgan mengajarkan sikap yang pantas dan yang tidak pamtas sebagai wujud karakter anti korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, komunitas kerja dan masyarakat. Seluruh peserta menyatakan komitmen mereka untuk terus berupaya dalam pembinaan nilai-nilai karakter budaya anti korupsi di Jawa Barat.

Jumlah Pengunjung : 7
Demi Meningkatkan PAD Dari Sektor PBB 2024, Bapenda Kab Bekasi Dengan Terbitkan 1,2 Juta SPPT PBB P2

Bagikan ke :

CIKARANG PUSAT – WIP.

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2024 dengan mencetak secara massal sebanyak 1.213.326 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pencetakan massal ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi mewakili Pj Bupati Bekasi, dan Kepala BPKD, Hudaya, Asda I Sri Enny Mainiarti dan Asda III, Jaoharul Alam, di Kantor Bapenda Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa (16/01/2024).

Sekda Dedy Supriyadi menyampaikan selain peningkatan pendapatan asli daerah, penerbitan SPPT PBB P2 dilakukan untuk mencegah keterlambatan pendistribusian kepada wajib pajak.

Menurutnya PBB P2 merupakan penyumbang pendapatan sekitar 24,06 persen dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

“Dengan pencetakan di awal tahun 2024 ini kita harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mudah-mudahan target di 2024 ini bisa tercapai,” ungkapnya usai pencetakan massal.

Untuk selanjutnya, pihaknya akan dilakukan pengecekan secara langsung di unit-unit dan loket pelayanan pajak yang ada di bawah naungan Bapenda Kabupaten Bekasi. Ini juga menjadi upaya Pemkab Bekasi memastikan target dari PAD bisa tercapai.

“Tidak hanya Bapenda saja nanti juga melibatkan Camat, Desa, sampai ke bawah ke tingkat RT-RW,” tuturnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menambahkan target PBB P2 di tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp. 130.500.000.000 atau 21,04 persen menjadi Rp. 750.500.000.000.

Bapenda Kabupaten Bekasi, terang Ani, terus melakukan imbauan kepada masyarakat melalui pelayanan di UPT untuk taat membayar pajak PBB P2. Saat ini pembayaran sudah sangat mudah dilakukan secara online maupun di ritel-ritel yang dekat dengan masyarakat.

“Di Alfa Mart, kemudian bisa lewat M-Banking, dan lainnya. Saya berharap masyarakat taat pajak, karena pembangunan yang dirasakan masyarakat itu merupakan hasil dari pajak,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 4
Pemkab Bekasi Siap Tindak lanjuti Rekomendasi BPK RI Terkait LHP Kinerja dan Kepatuhan 2023

Bagikan ke :

BANDUNG – WIP.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu (31/1/2024).

LHP Kinerja dan Kepatuhan yang diterima tersebut terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dua Kabupaten di Jawa Barat lainnya.

Terkait pemanfaatan aset, berdasarkan keterangan tertulis dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan mengatakan bahwa pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melibatkan pihak terkait dalam menyempurnakan LHP.

“Tentu kami akan siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK bersama pihak terkait, karena ini menyangkut pemanfaatan dan keuangan desa maka keterlibatannya di DPMD, BPKD, dan perangkat desa lainnya,” ujarnya.

Ia menerangkan, pemeriksaan khusus ini meliputi aspek barang dan jasa, penataan aset, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurutnya, hal tersebut menjadi fokus Pemkab Bekasi kedepannya dalam mensosialisasikan, membina, dan mendampingi pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.

“Hasil pemeriksaan khusus dari BPK ini meliputi barang dan jasa yang harus terus disosialisasi Peraturan Bupati-nya, kemudian penataan aset baik pendataan, inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaannya akan terus ditingkatkan agar bisa menyeluruh,” ucapnya.

Kedepan, Dani Ramdan berharap bisa menyajikan LHP secara lebih terperinci, ringkas, akurat, objektif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas di Kabupaten Bekasi.

“Paling utama nantinya kami akan lebih fokus LHP yang lebih terperinci, akuntabel dan segera memperbaiki yang sekiranya menimbulkan kesalahan agar tata kelola keuangan kita bisa berkualitas.” terangnya. ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 5
Dani Ramdan Lantik 66 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Bekasi

Bagikan ke :

Cikarang Pusat – WIP.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan melantik dan mengambil sumpah jabatan 66 PNS jabatan fungsional guru, dokter dan tenaga teknis di lingkungan Pemkab Bekasi yang berlangsung di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (31/01/2024).

Pj Bupati Bekasi berpesan kepada para guru bahwa pelantikan ini merupakan simbol semakin kuatnya wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar mengajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan.

Meskipun sarana dan prasarana masih ada yang kurang memadai, dirinya yakin dengan kompetensi yang dimiliki, para tenaga pendidik dapat mencetak generasi muda yang berkualitas.

“Dengan jabatan ini sudah semakin kuat kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Menurutnya, guru merupakan jabatan yang sangat penting dan tugasnya harus dijalankan secara lahir dan batin. Dani berpendapat bahwa Indonesia Emas 2045 hanya bisa diraih jika anak-anak memiliki kompetensi untuk masa kini, masa depan, serta karakter yang kuat dan baik sehingga para generasi muda bisa menggali ilmu dengan mandiri.

“Saya berharap kepada para guru dapat menyadari posisi penting saat ini yang harus dilaksanakan secara lahir batin, karena di tangan guru kualitas SDM akan semakin baik menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

Sedangkan untuk jabatan fungsional lainnya, dirinya menilai jabatan tersebut merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang bisa menopang penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dengan baik.

“Jika para PNS profesional dan punya integritas tinggi, maka bisa melaksanakan fungsinya untuk mengkaji dan memberi masukan pimpinan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid,” katanya. ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 3
Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih, Pemkab Bekasi Siap Gelar Lomba TPS Paling Menarik

Bagikan ke :

Cikarang Pusat – WIP. Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Rabu (31/01/2024). Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, perwakilan partai politik, serta petugas PPK dan PPS se-Kabupaten Bekasi.

Dani Ramdan menyampaikan, hujan yang turun saat simulasi yang digelar hari ini merupakan gambaran asli pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada musim penghujan di Februari 2024. Hal ini menjadi bagian dari langkah antisipasi seluruh petugas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, mengingat kondisi logistik tidak anti hujan.

“Februari ini kondisinya hujan, jadi hujan hari ini juga bagian dari simulasi bagaimana kita antisipasi saat pemungutan suara sampai penghitungan suara nanti dalam kondisi hujan sementara logistik kita tidak anti hujan,” tuturnya.

Datangnya hujan ini juga dinilai dapat menjadi kendala, mengurangi animo masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bekasi turut mengadakan lomba bagi TPS di Kabupaten Bekasi yang paling menarik agar masyarakat berminat datang ke TPS dan angka partisipasi Pemilu 2024 bisa meningkat.

“Kendala hujan bisa mengurangi animo warga pemilik hak suara untuk datang ke TPS. Ini menjadi bagian yang harus diantisipasi. Kami adakan lomba TPS paling menarik di Kabupaten Bekasi supaya masyarakat riang gembira datang ke TPS,” imbuhnya.

Selain tingginya angka partisipasi yang menjadi indikator keberhasilan, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga harus berjalan lancar dan damai. Adanya simulasi ini bertujuan agar tata cara pemungutan dan penghitungan suara lancar, menghindari adanya kondisi TPS yang sepi, ricuh, dan logistik yang tersendat.

“Simulasi ini dalam rangka supaya dalam pelaksanaan kita tidak ragu, tidak meraba-raba karena segala sesuatunya jika sudah disimulasikan akan berjalan lancar pelaksanaannya,” ungkapnya.

Terakhir, indikator keberhasilan Pemilu 2024 juga dilihat dari terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif yang sudah sesuai harapan masyarakat. Tersalurkannya aspirasi masyarakat dengan bebas, tanpa intimidasi, dan sesuai ketentuan tentu akan membuat masyarakat puas dengan hasil pemungutan suara.

Ia berharap masyarakat dapat semakin dewasa dalam berpolitik, kampanye berjalan damai dan kondusif, serta keharmonisan antara sesama peserta Pemilu dan pemilih tetap terjaga.

“Masyarakat sudah semakin dewasa berpolitik. Dalam kondisi kampanye tetap damai kondusif. Sekarang sudah memasuki tahap kampanye terbuka masih bisa kita jaga keharmonisan sesama peserta Pemilu dan pemilihnya. Ini yang kita harapkan terus dijaga dan diwujudkan,” harapnya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pelantikan bagi petugas KPPS di 187 desa se-Kabupaten Bekasi dengan total kurang lebih sebanyak 60.000 petugas.

Ia berharap agar para petugas KPPS dapat terus mendukung keberhasilan Pemilu 2024 dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan masyarakat memilih dengan bijak dan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, pendidikan, pembangunan, sosial, dan ekonomi Kabupaten Bekasi.

“Mari sama-sama sukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi dengan tidak hanya meningkatkan partisipasi, tapi juga kita pastikan bisa memilih dengan baik dan bijak,” harapnya. ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 3
Puskesmas Kedung Waringin Kab Bekasi Raih Akreditasi Tingkat Paripurna

Bagikan ke :

KEDUNGWARINGIN – WIP.

Puskesmas Kedungwaringin yang beralamat di Jl. Kedung Gede No.57 Desa Kedungwaringin berhasil meraih Akreditasi Tingkat Paripurna, Akreditasi ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Kepala Puskesmas Kedungwaringin, dr. Ahmad Hidayat sekaligus sebagai Ketua Apkesmi Kabupaten Bekasi mengaku bersyukur dan menyambut bahagia atas capaian tersebut. Hal ini, kata dia, berkat adanya kerjasama serta sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif sampai ke rehabilitatif,” ujarnya pada Rabu (10/01/2024).

dr. Ahmad menambahkan, Akreditasi Paripurna merupakan predikat hasil penilaian dengan klasifikasi tertinggi yang diberikan oleh penyelenggara independen kepada Puskesmas. Aspek yang dinilai berdasarkan fasilitias kesehatan, standar dan mutu pelayanan kesehatan, pencapaian target setiap program maupun aspek-aspek lainnya.

“Jadi itu semua serba dinilai apa yang dilakukan dicatat, apa yang dicatat dikerjakan. Secara garis besar penilaian dilihat dari aspek tata graha, bukti-bukti kegiatan, kemudian capaian program kami. Penilaiannya itu melalui modul sampai dengan 5 bab, bila dibandingkan dulu sampai 9 bab yang dinilai,” ujarnya.

dr. Ahmad Hidayat berharap, mutu pelayanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan ke depannya, hingga apa yang sudah dicanangkan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depannya semakin lebih baik lagi.

“Kami berharap dengan raihan Paripurna ini, ke depannya kualitas pelayanan kesehatan terus kita jaga, mutu pelayanan semakin meningkat, dan yang terpenting bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Harapan kita juga bisa membentuk inovasi-inovasi baru di masa yang akan datang,” tandasnya.

Sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar akreditasi Paripurna dan dinyatakan lulus. Sertifikat Akreditasi Paripurna yang diterima ini untuk masa berlaku mulai dari 16 November 2023 s.d 16 November 2028. ROBERT ST

Jumlah Pengunjung : 3
Bantarhook, Sensasi Wisata Sungai di Ciamis
Bagikan ke :

Kabupaten Ciamis (WIP)

Berlokasi di desa Karanganyar kecamatan Cijeungjing kabupaten Ciamis, Bantarhook merupakan sebuah destinasi wisata yang memberikan sensasi dan pengalaman tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini.

Betapa tidak, tempat yang berlokasi diantara Bojong dan Ciilat tepatnya di desa Karanganyar kecamatan cijeungjing ini merupakan sebidang lahan yang terletak diantara dua bendungan dan tiga sugai ini memberikan sensasi yang begitu indah. Diperlengkapi dengan jembatan kecil yang dikenal sebagai jembatan cinta para pengunjung sepuasnya bisa berfoto, sebelah lahan parkir yang rindang dan sejuk terdapat tempat berfoto di sela sela rumpun bambu. Tidak hanya itu, di daratan antara dua sungai terdapat dua gazebo yang bisa dipergunakan pengunjung beristirahat dan menikmati santapan baik yang dipesan di lokasi maupun dibawa dari rumah masing masing.

Bagi pecinta mancing tempat ini pun menjadi lokasi yang sangat diminati, karena kesejukan dan bagusnya lokasi pemancingan yang sengaja ditata oleh para pengelola, maka tak heran apa bila setiap hari tempat ini ramai dikunjungi oleh pecintanya. Ketika kami mendatangi tempat ini kami sempat berbincang dengan para pengunjung baik yang hanya menikmati keindahan tempat ini maupun para pemancing mereka mengaku senang berkunjung ke tempat ini, walau disayangkan karena kurang perawatan dan penataan.

“Kami berharap agar potensi wisata ini benar benar dirawat dan diperhatikan oleh petugas terkait sehingga lebih banyak lagi pengunjung yang datang dan menikmati keindahannya. ” Ungkap seorang pengunjung antusias.

Semoga pak!

(Tatang koswara 030/390)
- Direktur CV di Laporkan Polisi, Diduga Penipuan dan Gelapkan Uang, Belasan Investor Jadi Korban
  
  Bagikan ke :
  
  Kuasa hukum Investor dikantor Hukum Jesco Bandung seusai Konferensi Pers
  
  WIPNET, Bandung – Saat ditemui media di kantor hukum Jesco Kota Bandung Jl. Talaga Bodas, Jessica Simatupang selaku kuasa hukum Investor perseroan CV menyesalkan oknum berinisial ‘RT’ yang duduk sebagai direktur CV karena tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya untuk membagikan dividen.
  
  Dalam Konferensinya, Jessica mengatakan, saat ini perkaranya sedang ditangani pihak Kepolisian Resor Cimahi guna mempertanggungjawabkan perbuatan ‘RT’ atas tindak kejahatan yang berdampak berbagai kerugian kepada para investor (Klien)nya.
  
  CV tersebut merupakan sebuah perusahaan waralaba bergerak dibidang Franchise/waralaba eskrim dan minuman bernama ‘Mixue‘ dimana ‘RT’ merupakan direktur dari CV tersebut. Diungkap ada belasan investor yang telah dirugikan ‘RT’.
  
  Berawal dari kejanggalan pelaporan laba rugi keuangan yang semestinya didapatkan para investor setiap bulan yang dari laporan keuangan tersebut tidak pernah dilaporkan kepara investor, hingga muncul dugaan adanya penggelapan dan penipuan, yang kini kasusnya ditangani Polres Cimahi.
  
  Selain itu tim kuasa hukum (Jesco) menerangkan adanya dugaan terhadap Mark up Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang ketika dicek tidak sesuai dengan bukti nota pembelian asli, oleh sebab itu laporan polisi diterima lalu diperiksa pihak kepolisian, dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka. Terang Jesica.
  
  ” RT sudah dilakukan pemanggilan kedua kalinya oleh kepolisian Resort Cimahi, dan Oknum ‘RT’ naik menjadi tersangka, namun hingga saat ini ‘RT’ mangkir dalam pemanggilan” terang Jessica, Selasa (28/2/2024)
  
  Mixue’ Kecipir Palangkaraya yang diduga oknum ‘RT’ dengan tundakan pidana Penggelapan dan Penipuan
  
  “Ini pemanggilan kedua, mungkin dipemanggilan ketiga tersangka ‘RT’ bisa kooperatif datang memenuhi pemanggilan pihak Polres Cimahi. Dan jika masih tidak muncul dipemangilan ketiga, pihaknya meminta kepolisian jemput paksa terhadap oknum RT”. tegas Jesica. (Adin)
  
  Jumlah Pengunjung : 6
- BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024
  
  Bagikan ke :
  
  BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024
  
  KABUPATEN BEKASI – WIP. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus berupaya meningkatkan target pajak daerah dari berbagai sumber atau sektor di 2024 ini menjadi 2,6 triliun. Tahun Sebelumnya, pajak daerah Kabupaten Bekasi mencari angka 2,4 triliun di tahun 2023 dan itu bisa tercapai dengan baik.
  
  Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bekasi- Ani Gustini mengungkapkan, saat ini Bapenda tengah mengupayakan kenaikan pajak daerah tersebut sebesar 200 Miliar untuk mencapai angka 2,6 triliun. Kenaikan tersebut murni berasal dari pajak daerah, di luar retribusi lain.
  
  BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024
  
  Menurut Ani Gustini, penyumbang terbesar pajak daerah berasal dari BPHTB dan PBB-P2 yang sudah kita cetak dan bagikan ke masyarakat awal tahun ini. Dan kedua jenis pajak tersebut menyumbang angka 70% dari total keseluruhan 11 jenis pajak yang ada di Kabupaten Bekasi.
  
  Bicara potensi tetap kita di lapangan harus optimis. Baik itu dari restoran terutama di Kabupaten Bekasi ini, kalau di yang lain, ada penambahan Perumahan jadi menambah juga dari setoran pajaknya, seperti itu,” ungkap Ani Gustini kepada Media Senin (04/03/24)
  
  Sementara itu, Ani mengungkapkan Bapenda juga sudah menyusun strategi untuk mengupayakan kesadaran masyarakat agar membayar pajak tepat waktu. Karena itu bagian dari ikut membangun daerahnya masing-masing. Adapun Strategi tersebut meliputi, pertama, Bapenda berencana mengeluarkan payung hukum yang berisi peraturan apabila masyarakat membayar pajak di awal waktu, akan mendapatka diskon. Peraturan tersebut berlaku hanya untuk PBB.
  
  Kemudian poin kedua, Bapenda melalui UPTD setempat akan langsung mendatangi masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan terkait pembayaran pajak serta melayani pembayaran pajak, baik melalui kantor desa, kantor RW dan lainnya. Prinsipnya seperti jemput bola namanya. UPTD kita punya empat, nah mereka langsung jemput bola ke masyarakat, jadi UPTD nanti bersama Bank Jabar.
  
  Sementara itu, untuk pembayar pajak dari perusahaan besar yang menunggak, Bapenda akan memproses mereka sesuai dengan SOP yakni memberi teguran sebanyak tiga kali, kalau pun masih mangkir, mereka akan memberikan sanksi sesuai SKK.
  
  Di sisi lain, Ani juga turut mengungkapkan, Bapenda mengalami beberapa kesulitan penarikan pajak, khususnya pajak dari catering dan parkir. Untuk pajak catering, Ani menilai sulit pendataannya. Dan ini perlu dilakukan secara kontinyu dan kejujuran pemilik usaha catering sangat diperlukan.
  
  Kesulitan berikut adalah karena ada sistem kontraknya per tahun, kalau dulu kan enggak kontrak. Ketika kontraknya habis, perusahaan langsung pindah ke catering lain. Kedua, kendalanya sekarang di dalam perusahaan pun ada pengusaha catering yang memasak di dalam, nah agak sulitnya itu kita menembus masuk kedalamnya itu, kata Ani.
  
  Sementara itu untuk pajak parkir, Bapenda mengalami keselutin penarikan lantaran rata-rata ruko sudah memiliki pengusaha parkirnya sendiri yang berhubungan dengan ormas.
  
  Pajak parkir itu MOU antara pengusaha parkir dengan yang punya lahan nah itu yang sering berbenturan. Terkadang ruko ada pengusaha parkir yang tapi sudah ada ormas yang mengusai, sehingga menjadi sulit untuk MOU nya,” tutup Ani. ADV/ ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 4
- DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024
  
  Bagikan ke :
  
  DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024
  
  CIKARANG UTARA – WIP Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar rapat gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Java Palace pada Senin, (4/3/2024).
  
  Peserta rapat koordinasi merupakan gugus tugas KLA berjumlah kurang lebih 100 orang yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forum Anak yang telah tergabung dalam gugus tugas KLA Kabupaten Bekasi.
  
  Plt Kepala DP3A Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti menyampaikan, acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sekaligus memperkuat komitmen gugus tugas dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan KLA di Kabupaten Bekasi serta koordinasi untuk persiapan evaluasi KLA Tahun 2024.
  
  “Ya, rakor ini untuk memberikan pemahaman kembali kepada kita tentang upaya melindungi, menghormati dan memenuhi hak anak, karena kerja ini bukan hanya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DP3A, tetapi kerja kita semua. Kami mengajak semua perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Menuju KLA,” katanya.
  
  Dirinya juga meminta perangkat daerah dan stakeholder terkait, agar dapat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) KLA serta mengadvokasi dan memfasilitasi, dan membantu sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA Kabupaten Bekasi.
  
  “Ya, nantinya setiap stakeholder bisa memantau ataupun melaporkan agar bisa berkesinambungan kepada Sekretariat DP3A,” terangnya.
  
  Iis Sandra Yanti menambahkan, Kabupaten Bekasi dalam 5 tahun terakhir ini mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama hingga tahun 2023 kemarin
  
  “Saya mengajak kepada semua perangkat daerah untuk menyukseskan penilaian KLA di Kabupaten Bekasi tahun 2024 ini, yang kemarin mendapat predikat Pratama menjadi Madya, Mindya, atau bahkan Utama,” katanya.
  
  Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kabupaten Bekasi, Samsudin mengatakan, rakor ini merupakan langkah awal menyinergikan serta mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan yang berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur.
  
  “Kebijakan ini bertujuan untuk menyinergikan sumber daya pembangunan, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, dapat lebih dipastikan dan terpenuhi,” ucapnya. Acara rakor gugus tugas tersebut dihadiri oleh Analisis Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ratna Oeni Cholifah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea. ADV/ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 2
- Kemenkes Gelar Pengobatan Tuberkulosis Gratis Di Puskesmas Karangnunggal
  
  Bagikan ke :
  
  Kemenkes Gelar Pengobatan Tuberkulosis Gratis Di Puskesmas Karangnunggal
  
  TASIKMALAYA,WIP, – Dalam rangka untuk pecegahan penyebaran penyakit Tuberkulosis (TBC), Kemenkes melalui Dinas UPTD Puskesmas Karangnunggal melakukan pengobatan gratis kepada sejumlah 450 orang warga se-kecamatan Karangnunggal selama tiga hari di Puskesmas Karangnunggal Rabu, (21/2/2024).
  
  Pengobatan ini dilakukan diseluruh puskesmas di kabupaten Tasikmalaya termasuk salah satunya di puskesmas Karangnunggal.
  
  Kepala Puskesmas Karangnunggal Hadiana, M.Kes, kepada Warta Indonesia Pembaharuan (WIP) mengatakan, pengobatan TB paru ini selama tiga hari yang merupakan program Kemenkes Activ Case Finding (ACF) yang di prakarsai oleh PT Cakra. Hal ini tentunya disambut baik oleh masyarakat Karangnunggal.
  
  Lanjut Hadiana pengobatan penyakit TBC ini sangat penting dilakukan apalagi mengingat penyakit TBC pada anak yang informasinya masih belum terlampau dipahami layaknya penyakit TBC pada orang dewasa.
  
  “Pemeriksaan TBC pada anak ini lebih kompleks dan lengkap karena gejalanya berbeda dari orang dewasa, misalnya anak yang positif TBC belum tentu batuk berdahak seperti orang dewasa bisa saja hanya batuk biasa atau demam, padahal harusnya kalau anak tersebut beberapa kali mengalami kondisi yang sama maka kita harus curiga dan segera memeriksakan kesehatannya, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat .”jelas Hadiana. Kemudian jika ditemukan kasus positif TBC pada anak maka penanganan medisnya wajib minum obat secara terus menerus selama enam bulan sama halnya seperti orang dewasa.
  
  Untuk itu Hadiana menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dengan penyakit TBC ini. Penyakit mematikan ini dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan diobati. Bagi masyarakat jangan ragu untuk berobat apabila mengalami gejala sakit TBC. Dan tak lupa ia mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang telah mengadakan prorgram pengobatan TBC gratis ini. Pungkas Hadiana, M.Kes. (S.Ade Hardi)
  
  Jumlah Pengunjung : 7
- Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah
  
  Bagikan ke :
  
  Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah
  
  CIKARANG PUSAT – WIP. Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menyampaikan keprihatinan atas aksi kejahatan jalanan yang masih sering terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Bahkan semakin nekat dan dilakukan pada siang hari.
  
  Untuk itu, guna membantu pihak kepolisian, Dani Ramdan menginstruksikan para camat dan kepala desa, berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi dalam upaya memperketat keamanan di wilayah masing-masing.
  
  “Sebetulnya jajaran Polres Metro Bekasi dan jajaran Polsek sudah melakukan patroli rutin setiap hari, tetapi semakin kesini semakin nekat, saya akan instruksikan para camat, kades dan lurah untuk mendorong Satpol PP dan Linmas membantu Patroli,” ungkapnya usai menghadiri acara Baznas, di Kantor Baznas Komplek Pemda Bekasi Cikarang Pusat, pada Rabu, (28/02/2024).
  
  Dani mengatakan, pengerahan Satpol PP dan Linmas ini akan diarahkan untuk memperkuat atau mempertebal personel maupun waktu patrolinya bersama dengan jajaran Polsek.
  
  “Kalau misalnya sebelumnya sehari, mungkin nanti bisa dua kali, semoga dengan cara seperti itu bisa menekan angka kriminalitas,” tuturnya.
  
  Dia juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di waktu-waktu sepi dan tempat yang sepi.
  
  “Apalagi waktu sepi, subuh atau lainnya, sebaiknya jangan sendirian. Apalagi tempatnya gelap baiknya dihindari, kemudian tidak berpenampilan yang berlebihan sehingga tidak mengundang pelaku kejahatan,” ucapnya.
  
  Jumlah Pengunjung : 5
- Program Padat Karya Terminal Baranangsiang Bogor Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitarnya
  
  Bagikan ke :
  KOTA BOGOR HUMPROPUB, WIP
  
  Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, menghadiri ‘kick off’ program Padat Karya yang digelar di Terminal Baranangsiang, Senin (26/2). Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa SB ini berharap program Padat Karya yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mampu meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Kota Bogor yang tinggal di sekitar Terminal Baranangsiang.
  
  “DPRD Kota Bogor, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dibidang pengawasan dan salah satunya fokus kepada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ,” ujar SB.
  
  Lebih lanjut, SB juga menyampaikan harapannya kepada BPTJ yang kini sudah menjadi pengelola Terminal Baranangsiang, bisa mengembalikan dan meningkatkan fungsi Terminal Baranangsiang sebagai terminal yang mampu melayani masyarakat pengguna, ramah bagi penumpang dan berdampak positif bagi ekonomi kawasan. Tentunya hal tersebut dapat berdampak kepada meingkatnya jumlah penumpang yang berangkat dari Terminal Baranangsiang ke luar daerah, baik menjelang lebaran maupun berbagai momentum dan kepentingan masyarakat nanti.
  
  “Jadi kami banyak berharap kepada BPTJ dan pemerintah pusat agar Terminal Baranangsiang ini bisa kembali hidup dan berfungsi dengan baik dengan berbagai peningkatan layanan serta dampak positif bagi kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Yang dekat adalah pelayanan pada saat arus mudik nanti,” tutupnya.
  
  Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan, DPR RI khususnya Komisi V mengapresiasi dan sangat mendukung program padat karya yang dilaksanakan oleh BPTJ ini.
  
  “Program ini sangat bagus dan layak untuk dipertahankan karena mendukung perekonomian warga sekitar. Apalagi dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini dimana banyak orang terpaksa harus dirumahkan dan juga menurunnya daya beli masyarakat,” ujar Neng Eem
  
  Program padat karya di lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraannya. Jenis padat karya di sektor transportasi diantaranya pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi.
  
  Selain itu, juga ada kegiatan optimalisasi yang menggunakan metode padat karya meliputi pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.
  
  Adapun tujuan dari program padat karya Kementerian Perhubungan adalah untuk peningkatan produksi dan nilai tambah, perluasan kesempatan kerja sementara, perluasan akses pelayanan dasar, dan peningkatan aksesibilitas. ( Herta )
  
  Jumlah Pengunjung : 3
- Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pemakaman
  
  Bagikan ke :
  
  KOTA BOGOR HUMPROPUB , WIP
  
  Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelengaraan Pemakaman, melakukan rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Senin (26/2). Rapat kerja yang dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Tim Pansus, Endah Purwanti, memiliki agenda pembahasan terhadap pasal per pasal.
  
  Berdasarkan hasil rapat kerja, Endah, mengungkapkan terdapat tiga persoalan yang menjadi fokus utama pembahasan. Pertama adalah penghapusan retribusi pemakaman, sehingga saat Raperda ini nanti disahkan, pemakaman di Kota Bogor tidak akan dikenakan biaya lagi.
  
  “Berdasarkan harmonisasi yang sudah dilakukan dengan Kanwil Jabar, retribusi pemakaman juga sudah tidak ada lagi, ini menjadi kewajiban perumkin untuk memberikan pelayanan,” jelas Endah.
  
  Kedua, didalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pemakaman, Endah mengatakan DPRD Kota Bogor ingin memastikan pasal yang ada memuat terkait kepastian kerja dan kelayakan pendapatan bagi petugas pemakaman. Selama ini, Tim Pansus menilai honor yang diberikan kepada petugas pemakaman masih terlalu rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi guna memberikan kelayakan pendapatan.
  
  “Jadi masalah SDM yang ada di pemakaman ini harus diperhatikan. Baik itu untuk Sukwan atau PKWT itu harus mendapatkan honor yang layak,” kata Endah.
  
  Jumlah Pengunjung : 7
- Komisi V DPRD Jawa Barat Segera Menindaklanjuti Aspirasi KSPSI Jabar
  
  Bagikan ke :
  
  BANDUNG (WIP),- – Komisi V DPRD Jawa Barat berjanji akan segera menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Salah satunya tuntutan terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) upah bagi pekerja 1 tahun atau lebih. “Kami dari Komisi V DPRD Jawa Barat akan menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan dari KSPSI Jabar dengan menyampaikannya kepada pimpinan kami. Pimpinan kami selanjutnya akan menyampaikan (membicarakan) dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar (Bey
  
  Triadi Machmudin),” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Kota Bandung, Rabu (17/1). Kelompok buruh yang tergabung dalam KSPSI Jabar lanjut Abdul Hadi Wijaya, meminta Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin segera menerbitkan Kepgub terkait upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dengan nilai 7,21% sampai dengan 14% sesuai dengan usulan KSPSI Jabar.
  
  Kepgub tersebut dinilai penting bagi para pekerja atau buruh sebagai payung hukum untuk mengkomunikasikan kenaikan upah para buruh yang bekerja 1 tahun atau lebih dengan perusahaan tempat buruh bekerja. “Jadi Kepgub ini sangat penting bagi para buruh, pekerja sebagai payung hukum mereka. Komisi V DPRD Jawa Barat tentunya akan segera menindaklanjuti hal ini,” tegasnya. Perlu diketahui, KSPSI Jabar melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat pada Selasa (16/1/2024). Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya dan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Enjang Tedi. Dalam audiensi tersebut, KSPSI Jabar menyampaikan 3 aspirasi atau tuntutan kepada Komisi V DPRD Jawa Barat. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
  
  Jumlah Pengunjung : 3
- Polda Jateng Ungkap Peredaran Narkoba Lintas Jawa- Sumatra, Tangkap Empat Tersangka Berikut 52 Kg Sabu dan 35 Ribu Butir Ekstasi
  
  Bagikan ke :
  
  SEMARANG WIPNET– Polda Jateng Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah mengungkap kasus besar peredaran Narkoba dengan menangkap empat tersangka berinisial TO, RW, PR dan GDA. Bersama mereka disita barang bukti berupa 52,08 Kilogram Sabu dan 35.050 buktir Ekstasi.
  
  Kapolda Jateng mengungkapkan, penangkapan ini dapat menyelamatkan hampir 300.000 jiwa dari cengkeraman penyalahgunaan Narkoba.
  
  Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memimpin konferensi pers menegaskan para tersangka merupakan jaringan pengedar Narkoba lintas Jawa dan Sumatra, Para tersangka merupakan pengungkapan dari dua kasus yang berbeda namun saling terkait.
  
  “Ungkap kasus pertama dilakukan di daerah Sragen pada 12 Januari 2024 dimana dua tersangka berinisial TO dan RW berikut barang bukti berupa Sabu seberat 1,010 Kg dan Ekstasi sebanyak 250 butir,” kata Kapolda, Jumat (23/2/2024)
  
  Dari pengembangan intensif selanjutnya, tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada tanggal 21 Februari 2024 melakukan penangkapan terhadap tersangka PR dan tersangka GDA, di Pintu Gerbang Tol Cikande, Kelurahan Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ditemukan barang bukti sebanyak 51,0704 kg Sabu dan 34.800 butir Ekstasi.
  
  “Modus operandi PR dan GDA adalah menyamarkan barang dalam mobil Box Seakan-akan mereka berjualan minuman kemasan, Alhamdulillah aksi mereka bisa segera terendus dan digagalkan petugas,” ungkapnya
  
  Dalam penangkapan ini, lanjut Kapolda, tim Ditresnarkoba Polda Jateng juga menyita satu unit truk Diesel, empat unit Handphone android, kartu ATM serta serta uang tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
  
  “Para tersangka melakukan aksi mereka karena motif ekonomi, Tersangka mengaku dibayar hingga 200 juta untuk sekali pengiriman,” tandasnya
  
  Atas aksi kejahatan mereka, keempat tersangka diancam pasal 112 ayat (2), pasal 114 ayat (2) dan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana Mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
  
  Kapolda Jateng menuturkan, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dengan menekan suplai peredaran dan menangkap para pelaku.
  
  “Ini adalah Extra ordinary crime dan menjadi bahaya serius di tingkat nasional sehingga perlu upaya represif yang serius untuk pemberantasannya,” tuturnya.
  
  Selain itu, Polda Jateng juga melakukan upaya Pre emtif dan Preventif untuk menekan peredaran Narkoba dengan berbagai pendekatan termasuk dengan mendirikan kampung tangguh narkoba.
  
  “Di Jawa tengah sudah didirikan 827 kampung tangguh Narkoba, semuanya swadaya masyarakat, di kampung-kampung ini kesadaran masyarakat sangat tinggi sehingga zero narkoba,” pungkasnya
  
  Jumlah Pengunjung : 17
- Angin Tornado di Rancaekek Bikin Warganet Ketakutan
  
  Bagikan ke :
  
  ^{‘Tornado’ di Rancaekek Mengerikan Bikin Warganet Ketakutan Foto: Heryanti}
  
  KAB.BANDUNG, WIPNET- Video amukan angin mirip tornado di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu petang (21/2/2024) bikin heboh media sosial Tanah Air.
  
  Video tornado di Rancaekek yang dibagikan warga diambil dari berbagai tempat, mulai dari pabrik, perumahan hingga jalan raya. Mereka berhasil mengabadikan detik-detik terbentuknya pusaran hitam, kemudian menjulur ke bawah dan menyentuh permukaan tanah, lalu menyapu jalur yang di laluinya.
  
  Angin juga tampak di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang dekat dengan Rancaekek. Dari sejumlah video angin puting beliung yang diunggah warganet, tampak timbul sejumlah kerusakan. Atap-atap sejumlah bangunan pun ada yang terangkat dan terbang bersama pusaran angin.
  
  Salah seorang warga yang juga merupakan alumni SMA Rancaekek turut pula membagikan video-video tersebut yang juga merasakan ketakutan. Selain itu, mereka mendoakan keselamatan bagi warga Rancaekek melalui Whatsapp Group yang terdampak bencana tersebut.
  
  Akibat puting beliung tersebut, ia mendapatkan laporan sejumlah atap rumah di Kecamatan Jatinangor berterbangan serta merobohkan pagar PT Kahatex. Teguh melanjutkan hingga pukul 16.40 WIB sebanyak empat kali untuk wilayah terdampak kejadian cuaca ekstrem.
  
  “Waspada terhadap terjadinya potensi bencana hidrometeorologis dampak cuaca ekatrem seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari satu jam, angin puting beliung, dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya,” kata YOES.
  
  Jumlah Pengunjung : 3
- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom, Disdukcapil Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
  
  Bagikan ke :
  
  CIKARANG PUSAT – WIP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,M.I.Kom menyampaikan bahwa Disdukcapil Harus meningkatkan Pelayanannya Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini penting mengingat luasnya cakupan wilayah Kabupaten Bekasi yang membutuhkan tindakan dan pelayanan yang baik. Sebagai mitra strategis komisi I Disdukcapil Harus didorong dan di motivasi agar bisa melayani masyarakat dengan berbagai macam terobosan yang memudahkan dan memuaskan masyarakat. Hal ini disampaikan kepada WIP Selasa, (20/ 02/2024).
  
  Banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi. Memang mereka sudah melakukan berbagai macam cara agar pelayanan lebih mengena kepada masyarakat. Namum beberapa catatan yaitu adanya keterlambatan dan kekosongan blangko e-KTP dan banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses sistem informasi yang dibuat oleh Disdukcapil seperti aplikasi dan lainnya. Masyarakat masih banyak yang gamang dengan teknologi saat ini. Maka diperlukan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui jemput bola dan lainnya.
  
  Masih menurut ketua Komisi I bahwa pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan SOP yang jelas, baik dari segi waktu dan lainnya. Masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang baik, kapan bisa mendapatkan berkas yang dibutuhkan. Pelayanan harus cepat,tepat dan terukur baik melalui WA, online maupun offline. Kalau dirasa agak rumit masyarakat harus dikasi tau. Kapan bisa dilayani lagi. Jadi ada tagline Cepat, tepat, terukur dan murah (CTTM).
  
  Sementara itu Kadis Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan akan terus dan berupaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Melayani kebutuhan dasarnya dalam pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian. Hal ini dicanangkan tahun 2024 dengan program Siap Bekerja Datang Melayani Akta Kelahiran dan Kematian (Sabda Alam).
  
  Carwinda juga menyampaikan bahwa, dalam mengakses layanan ini masyarakat hanya tinggal menekan tombol aplikasi yang dilakukan di handphone dan di rumah masing-masing. Kemudian nanti petugas akan menghubungi dan memverifikasi data dan alamatnya, kemudian petugas langsung menuju ke rumah warga.
  
  Menurut Carwinda, ini juga berkaitan dengan mendorong perizinan Akta Kematian masyarakat. Agar pelayanan bisa langsung mendapatkan apa yang diperlukan.
  
  “Kita belum terbiasa ya untuk melaporkan, kalau laporan kelahiran, karena memang Akta Kelahiran menjadi syarat dari proses perjalanan yang lain bagi anak, itu Insya Allah mungkin hampir 100 persen sudah mendapatkan layanan itu, dan memohon masyarakat. Tetapi ketika bicara laporan tentang kematian, aktualisasinya kami mengeluarkan namanya akte kematian ini agak lamban padahal proses laporan kematian ini menjadi sangat penting terkait dengan validasi data kita, data penduduk Kabupaten Bekasi,” ungkap Carwinda, di kantornya Kompleks Pemkab Cikarang Pusat beberapa hari yang lalu.
  
  Saat ini, sambung Carwinda, aplikasi digital pelayanan tersebut masih terus diproses dan disempurnakan agar sistemnya bisa optimal. Targetnya setelah Pemilu 2024 ini aplikasi tersebut bisa dirampungkan.
  
  Carwinda menuturkan, Sabda Alam ini dijabarkan dengan kode 113. Yaitu satu kali tekan atau satu kali permohonan, masyarakat bisa mendapat tiga layanan sekaligus. Ini dilakukan secara gratis.
  
  “Kalau ada orang melahirkan itu ada tiga jenis layanan yang kita berikan, yang pertama adalah akta kelahiran bagi anak, kemudian KIA-nya juga dikeluarkan juga, kemudian ada Kartu Keluarga yang keluar baru, sebagai pendatang baru di keluarga, juga kita masukkan dalam kartu keluarga menjadi tiga layanan sekaligus dan itu semua tidak ada yang bayar gratis semuanya,” ungkapnya.
  
  Pelayanan ini, merupakan upaya Pemkab Bekasi untuk terus mengikuti perkembangan zaman era digital. Selain itu masyarakat semakin mudah dan cepat dalam mengurus layanan kependudukan. “Kami semua di Dukcapil berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan terbaik, tentu dengan tagline kami membahagiakan masyarakat. Ini se-Indonesia, Dukcapil tagline-nya adalah membahagiakan masyarakat,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 5
- Anggota Komisi III DPRD Kab Bekasi Uryan Riana, Disperkimtam Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Dan Kinerja Tahun 2024
  
  Bagikan ke :
  
  CIKARANG PUSAT – WIP. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari komisi III Uryan Riana,ST,SH,MH berharap ada perbaikan kinerja kepada beberapa Dinas yang menjadi mitra kerja komisi III. Salah satunya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertahanan (Disperkimtam) yang menjadi perhatian komisinya, demikian diungkapkan kepada WIP Selasa, (20/02/2024).
  
  Uryan mengungkapkan bahwa Disperkimtam Kabupaten Bekasi harus bisa meningkatkan kinerjanya tahun ini melebihi tahun kemarin. Supaya masyarakat kabupaten Bekasi bisa merasakan perbaikan kinerja yang berefek langsung kepada masyarakat luas.
  
  Ada beberapa yang menjadi catatan kami dalam yang dirasakan kurang greget dan cepat pelaksanaan kegiatannya. Maka tahun ini Disperkimtam harus bisa meningkatkan kemampuan, kualitas dan kinerjanya. Namanya pelaksana kegiatan kalau tidak bagus tentu hasilnya akan mengecewakan dan kerugian akan ditanggung oleh masyarakat kabupaten Bekasi. Karena masyarakat sudah membayar pajak mereka ke Negara untuk digunakan sebagai motor pembangunan di Kabupaten Bekasi.
  
  Sementara itu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi melalui Kadis Nurchaidir mengungkapkan akan terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun 2024, dan akan terus di evaluasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
  
  Menurutnya upaya ini juga dilakukan dengan mengevaluasi kinerja pegawai serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berkinerja baik sehingga ada perhatian dan penghargaan kepada pegawai yang bekerja dengan baik. “Beberapa waktu lalu kita adakan evaluasi kinerja kepada pegawai struktural, fungsional maupun honorer untuk meningkatkan kinerja mereka, kita juga memberikan beberapa penghargaan bagi mereka yang berkinerja bagus,” kata Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi.
  
  Mengenai realisasi anggaran di tahun 2023, jelasnya, Disperkimtan berhasil mencapai angka 96,35 persen. Selain itu memperoleh penghargaan dari Pj Bupati Bekasi atas beberapa capaian.
  
  “Penghargaan dari Pak Pj Bupati seperti dalam penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrem. Ada juga penghargaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kita mencapai 100 persen,” jelasnya.
  
  Selain itu penghargaan lainnya yang berhasil diraih, yaitu Juara 2 Penataan Arsip antar Perangkat Daerah, dan Pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi dengan predikat BB.
  
  “Harapannya di tahun ini Disperkimtam bisa bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mensukseskan kegiatan di Pemkab Bekasi dan bisa mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi karena kinerja kami, ungkap Nurchaidir. ADV/ ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 6
- “ Bike Priority” Tidak Memberi Uang Pesangon
  
  Bagikan ke :
  
  WIP, Kota Bandung
  
  Bersadasarkan hasil wawancara wartawan WIP dengan seorang ibu yang mengantar anaknya ke Kantor Disnaker Bandung , mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) secara sepihak oleh “ Bike Priority “ ( Wash, Detailing, Coating, Riding Apparels ) beralamat di Jl. Ence Azis No.55 kota Bandung pengusaha ( Cuci Motor Besar ) yang dimana anak nya sudah bekerja selama /+ 3 tahun tidak mendapat uang pesangon yang sesuai / perhitungan di bawah peraturan UU Disnaker, maka dengan itu saya melaporkan ke Kantor Disnaker, kata ibu anak itu
  
  Sebelum melaporkan ke Kantor Disnaker , Ibu dan anak sudah ( 2 kali ) ber runding secara Bipartit dengan Pimpinan ( Ezsra ) tapi tetap “Bike Priority “ pengusaha ( Cucian Motor Besar ) itu tidak mau memberikan uang pesangon sesuai aturan UU Disnaker, bahkan Pimpinan ( Ezsra ) menantang ke Ibu dan anak itu menyuruh lapor ke Kantor Disnaker.
  
  Maka dengan hal itu , Ibu dan anak tersebut pergi melapor ke Kantor Disnaker Bandung , ketika sampai di Kantor Disnaker Bandung langsung masuk, pertama tama dilayani disambut oleh Security yg ramah untuk mengisi buku tamu, sesudah itu di arahkan untuk menemui Asep Rahayu M. ( Bagain Hubungan Industrial ) kami di terima , di layani di ruang khusus dengan sapaan senyuman ramah, setelah di ruangan khusus , ibu dan anak menceritakan banyak hal selain tentang PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja )yg dilakukan sepihak oleh “Bike Priority “ / saudara Ezsra sebagai pimpinan perusahaan tersebut, berselang beberapa waktu hasil tanya jawab sudah selesai , di karenakan Pihak Pelapor dan Pihak perusahaan tidak ada titik temu ( tidak ada kesepakatan secara ( BIPARTIT ), maka pihak dari Disnaker secara prosedur akan memanggil Pihak pelapor dan Pihak Pengusaha untuk di pertemukan ( dimediasi ) di Kantor Disnaker Bandung secara ( TRIPARTIT ) , pungkas Asep Rahayu M.
  
  Sejak berita ini di angkat permasalahan uang pesangon belum selesai…., kami sebagai wartawan akan terus memantau perkembangan selanjutnya.
  
  Benz,wip-kotabandung
  
  Jumlah Pengunjung : 4
- Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi
  
  Bagikan ke :
  
  BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.
  
  Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri.
  
  “Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
  
  Jumlah Pengunjung : 8
- Arahan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pemilu Yang Jujur
  
  Bagikan ke :
  
  **Sabtu, 03/02/2024** – Pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, telah dilaksanakan Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat dengam tema Sinergi Melawan Korupsi. Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi meningkatkan peran penyuluh anti korupsi di wilayah Jawa Barat.
  
  Rapat ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 123, Bandung. Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.
  
  Dalam rapat ini, hadir Bapak Wawan Wardiana dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai narasumber utama untuk memberikan wawasan dan pandangan mengenai peran penyuluh anti korupsi dan kerja sama dalam pendidikan dan partisipasi masyarakat. KPK telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat beberpa kali menjelang pemilu ini dengan harapan terwujudnya pemilu yang jujur. Deputi KPK pada acara rapat tersebut mengajak para Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat untuk mewujudkannya dengan berkata, “Bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak menerima serangan fajar, makanya kita taglinenya hajar seramgam fajar” katanya.
  
  Ibu Eni Rohyani, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat juga memberikan sambutan sebagai salah satu Pembina Forum Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. “Kami sudah melakukan kegiatan hari anti korupsi sedunia di Jawa Barat dari tahun 2019 dan mengundang Ketua Penyuluh Anti Korupsi KBJB ini, dan Desember tahun kemarin melibatkan Forum PAK KBJB langsung dalam kegiatan,” keterangannya. Dalam rapat tersebut para peserta aktif berdiskusi dan saling memberikan masukan bagaimana meningkatkan efektivitas program penyuluhan anti korupsi di Jawa Barat.
  
  Beberapa topik yang dibahas dalam rapat antara lain adalah peningkatan kualitas penyuluhan anti korupsi pada topik pembinaan karakter antikorupsi, pemanfaatan teknologi dalam upaya pencegahan korupsi, serta kolaborasi antara penyuluh anti korupsi dengan pihak-pihak terkait.
  
  Rapat Kerja 2024 Penyuluh Anti Korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat diakhiri dengan komitmen bersama peningkatan kerjasama melakukan penyuluhan demgan mengajarkan sikap yang pantas dan yang tidak pamtas sebagai wujud karakter anti korupsi dimulai dari lingkungan keluarga, komunitas kerja dan masyarakat. Seluruh peserta menyatakan komitmen mereka untuk terus berupaya dalam pembinaan nilai-nilai karakter budaya anti korupsi di Jawa Barat.
  
  Jumlah Pengunjung : 7
- Demi Meningkatkan PAD Dari Sektor PBB 2024, Bapenda Kab Bekasi Dengan Terbitkan 1,2 Juta SPPT PBB P2
  
  Bagikan ke :
  
  CIKARANG PUSAT – WIP.
  
  Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun 2024 dengan mencetak secara massal sebanyak 1.213.326 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
  
  Pencetakan massal ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi mewakili Pj Bupati Bekasi, dan Kepala BPKD, Hudaya, Asda I Sri Enny Mainiarti dan Asda III, Jaoharul Alam, di Kantor Bapenda Kabupaten Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, pada Selasa (16/01/2024).
  
  Sekda Dedy Supriyadi menyampaikan selain peningkatan pendapatan asli daerah, penerbitan SPPT PBB P2 dilakukan untuk mencegah keterlambatan pendistribusian kepada wajib pajak.
  
  Menurutnya PBB P2 merupakan penyumbang pendapatan sekitar 24,06 persen dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.
  
  “Dengan pencetakan di awal tahun 2024 ini kita harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mudah-mudahan target di 2024 ini bisa tercapai,” ungkapnya usai pencetakan massal.
  
  Untuk selanjutnya, pihaknya akan dilakukan pengecekan secara langsung di unit-unit dan loket pelayanan pajak yang ada di bawah naungan Bapenda Kabupaten Bekasi. Ini juga menjadi upaya Pemkab Bekasi memastikan target dari PAD bisa tercapai.
  
  “Tidak hanya Bapenda saja nanti juga melibatkan Camat, Desa, sampai ke bawah ke tingkat RT-RW,” tuturnya.
  
  Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menambahkan target PBB P2 di tahun 2024 mengalami kenaikan dari Rp. 130.500.000.000 atau 21,04 persen menjadi Rp. 750.500.000.000.
  
  Bapenda Kabupaten Bekasi, terang Ani, terus melakukan imbauan kepada masyarakat melalui pelayanan di UPT untuk taat membayar pajak PBB P2. Saat ini pembayaran sudah sangat mudah dilakukan secara online maupun di ritel-ritel yang dekat dengan masyarakat.
  
  “Di Alfa Mart, kemudian bisa lewat M-Banking, dan lainnya. Saya berharap masyarakat taat pajak, karena pembangunan yang dirasakan masyarakat itu merupakan hasil dari pajak,” pungkasnya. ADV/ ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 4
- Pemkab Bekasi Siap Tindak lanjuti Rekomendasi BPK RI Terkait LHP Kinerja dan Kepatuhan 2023
  
  Bagikan ke :
  
  BANDUNG – WIP.
  
  Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Rabu (31/1/2024).
  
  LHP Kinerja dan Kepatuhan yang diterima tersebut terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021 sampai dengan Semester I tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan dua Kabupaten di Jawa Barat lainnya.
  
  Terkait pemanfaatan aset, berdasarkan keterangan tertulis dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, Dani Ramdan mengatakan bahwa pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melibatkan pihak terkait dalam menyempurnakan LHP.
  
  “Tentu kami akan siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK bersama pihak terkait, karena ini menyangkut pemanfaatan dan keuangan desa maka keterlibatannya di DPMD, BPKD, dan perangkat desa lainnya,” ujarnya.
  
  Ia menerangkan, pemeriksaan khusus ini meliputi aspek barang dan jasa, penataan aset, dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Menurutnya, hal tersebut menjadi fokus Pemkab Bekasi kedepannya dalam mensosialisasikan, membina, dan mendampingi pemerintah desa dalam melakukan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.
  
  “Hasil pemeriksaan khusus dari BPK ini meliputi barang dan jasa yang harus terus disosialisasi Peraturan Bupati-nya, kemudian penataan aset baik pendataan, inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaannya akan terus ditingkatkan agar bisa menyeluruh,” ucapnya.
  
  Kedepan, Dani Ramdan berharap bisa menyajikan LHP secara lebih terperinci, ringkas, akurat, objektif dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas di Kabupaten Bekasi.
  
  “Paling utama nantinya kami akan lebih fokus LHP yang lebih terperinci, akuntabel dan segera memperbaiki yang sekiranya menimbulkan kesalahan agar tata kelola keuangan kita bisa berkualitas.” terangnya. ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 5
- Dani Ramdan Lantik 66 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Bekasi
  
  Bagikan ke :
  
  Cikarang Pusat – WIP.
  
  Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan melantik dan mengambil sumpah jabatan 66 PNS jabatan fungsional guru, dokter dan tenaga teknis di lingkungan Pemkab Bekasi yang berlangsung di Ruang Rapat KH. Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (31/01/2024).
  
  Pj Bupati Bekasi berpesan kepada para guru bahwa pelantikan ini merupakan simbol semakin kuatnya wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar mengajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan.
  
  Meskipun sarana dan prasarana masih ada yang kurang memadai, dirinya yakin dengan kompetensi yang dimiliki, para tenaga pendidik dapat mencetak generasi muda yang berkualitas.
  
  “Dengan jabatan ini sudah semakin kuat kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan proses belajar di kelas berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai kurikulum dan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
  
  Menurutnya, guru merupakan jabatan yang sangat penting dan tugasnya harus dijalankan secara lahir dan batin. Dani berpendapat bahwa Indonesia Emas 2045 hanya bisa diraih jika anak-anak memiliki kompetensi untuk masa kini, masa depan, serta karakter yang kuat dan baik sehingga para generasi muda bisa menggali ilmu dengan mandiri.
  
  “Saya berharap kepada para guru dapat menyadari posisi penting saat ini yang harus dilaksanakan secara lahir batin, karena di tangan guru kualitas SDM akan semakin baik menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
  
  Sedangkan untuk jabatan fungsional lainnya, dirinya menilai jabatan tersebut merupakan bagian dari manajemen pemerintahan yang bisa menopang penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dengan baik.
  
  “Jika para PNS profesional dan punya integritas tinggi, maka bisa melaksanakan fungsinya untuk mengkaji dan memberi masukan pimpinan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang valid,” katanya. ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 3
- Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih, Pemkab Bekasi Siap Gelar Lomba TPS Paling Menarik
  
  Bagikan ke :
  
  Cikarang Pusat – WIP. Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Rabu (31/01/2024). Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, perwakilan partai politik, serta petugas PPK dan PPS se-Kabupaten Bekasi.
  
  Dani Ramdan menyampaikan, hujan yang turun saat simulasi yang digelar hari ini merupakan gambaran asli pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada musim penghujan di Februari 2024. Hal ini menjadi bagian dari langkah antisipasi seluruh petugas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, mengingat kondisi logistik tidak anti hujan.
  
  “Februari ini kondisinya hujan, jadi hujan hari ini juga bagian dari simulasi bagaimana kita antisipasi saat pemungutan suara sampai penghitungan suara nanti dalam kondisi hujan sementara logistik kita tidak anti hujan,” tuturnya.
  
  Datangnya hujan ini juga dinilai dapat menjadi kendala, mengurangi animo masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suaranya. Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Bekasi turut mengadakan lomba bagi TPS di Kabupaten Bekasi yang paling menarik agar masyarakat berminat datang ke TPS dan angka partisipasi Pemilu 2024 bisa meningkat.
  
  “Kendala hujan bisa mengurangi animo warga pemilik hak suara untuk datang ke TPS. Ini menjadi bagian yang harus diantisipasi. Kami adakan lomba TPS paling menarik di Kabupaten Bekasi supaya masyarakat riang gembira datang ke TPS,” imbuhnya.
  
  Selain tingginya angka partisipasi yang menjadi indikator keberhasilan, penyelenggaraan Pemilu 2024 juga harus berjalan lancar dan damai. Adanya simulasi ini bertujuan agar tata cara pemungutan dan penghitungan suara lancar, menghindari adanya kondisi TPS yang sepi, ricuh, dan logistik yang tersendat.
  
  “Simulasi ini dalam rangka supaya dalam pelaksanaan kita tidak ragu, tidak meraba-raba karena segala sesuatunya jika sudah disimulasikan akan berjalan lancar pelaksanaannya,” ungkapnya.
  
  Terakhir, indikator keberhasilan Pemilu 2024 juga dilihat dari terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif yang sudah sesuai harapan masyarakat. Tersalurkannya aspirasi masyarakat dengan bebas, tanpa intimidasi, dan sesuai ketentuan tentu akan membuat masyarakat puas dengan hasil pemungutan suara.
  
  Ia berharap masyarakat dapat semakin dewasa dalam berpolitik, kampanye berjalan damai dan kondusif, serta keharmonisan antara sesama peserta Pemilu dan pemilih tetap terjaga.
  
  “Masyarakat sudah semakin dewasa berpolitik. Dalam kondisi kampanye tetap damai kondusif. Sekarang sudah memasuki tahap kampanye terbuka masih bisa kita jaga keharmonisan sesama peserta Pemilu dan pemilihnya. Ini yang kita harapkan terus dijaga dan diwujudkan,” harapnya.
  
  Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pelantikan bagi petugas KPPS di 187 desa se-Kabupaten Bekasi dengan total kurang lebih sebanyak 60.000 petugas.
  
  Ia berharap agar para petugas KPPS dapat terus mendukung keberhasilan Pemilu 2024 dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, memastikan masyarakat memilih dengan bijak dan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan, pendidikan, pembangunan, sosial, dan ekonomi Kabupaten Bekasi.
  
  “Mari sama-sama sukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi dengan tidak hanya meningkatkan partisipasi, tapi juga kita pastikan bisa memilih dengan baik dan bijak,” harapnya. ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 3
- Puskesmas Kedung Waringin Kab Bekasi Raih Akreditasi Tingkat Paripurna
  
  Bagikan ke :
  
  KEDUNGWARINGIN – WIP.
  
  Puskesmas Kedungwaringin yang beralamat di Jl. Kedung Gede No.57 Desa Kedungwaringin berhasil meraih Akreditasi Tingkat Paripurna, Akreditasi ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
  
  Kepala Puskesmas Kedungwaringin, dr. Ahmad Hidayat sekaligus sebagai Ketua Apkesmi Kabupaten Bekasi mengaku bersyukur dan menyambut bahagia atas capaian tersebut. Hal ini, kata dia, berkat adanya kerjasama serta sinergi dengan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
  
  “Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif sampai ke rehabilitatif,” ujarnya pada Rabu (10/01/2024).
  
  dr. Ahmad menambahkan, Akreditasi Paripurna merupakan predikat hasil penilaian dengan klasifikasi tertinggi yang diberikan oleh penyelenggara independen kepada Puskesmas. Aspek yang dinilai berdasarkan fasilitias kesehatan, standar dan mutu pelayanan kesehatan, pencapaian target setiap program maupun aspek-aspek lainnya.
  
  “Jadi itu semua serba dinilai apa yang dilakukan dicatat, apa yang dicatat dikerjakan. Secara garis besar penilaian dilihat dari aspek tata graha, bukti-bukti kegiatan, kemudian capaian program kami. Penilaiannya itu melalui modul sampai dengan 5 bab, bila dibandingkan dulu sampai 9 bab yang dinilai,” ujarnya.
  
  dr. Ahmad Hidayat berharap, mutu pelayanan kesehatan bisa semakin ditingkatkan ke depannya, hingga apa yang sudah dicanangkan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi agar ke depannya semakin lebih baik lagi.
  
  “Kami berharap dengan raihan Paripurna ini, ke depannya kualitas pelayanan kesehatan terus kita jaga, mutu pelayanan semakin meningkat, dan yang terpenting bagaimana kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Harapan kita juga bisa membentuk inovasi-inovasi baru di masa yang akan datang,” tandasnya.
  
  Sebagai pengakuan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar akreditasi Paripurna dan dinyatakan lulus. Sertifikat Akreditasi Paripurna yang diterima ini untuk masa berlaku mulai dari 16 November 2023 s.d 16 November 2028. ROBERT ST
  
  Jumlah Pengunjung : 3
- Bantarhook, Sensasi Wisata Sungai di Ciamis
- Mustika, Mustika Wisata Kota Banjar
  
  Bagikan ke :
  
  Kota Banjar (WIP)
  
  Bila anda merindukan suasana alam yang asri alami, sejuk, rindang dan tidak jauh dari perkotaan, datang lah ke destinasi wisata alam Situ Mustika Banjar. Di tempat ini para wisatawan akan merasa menyatu dengan alam dan menikmati segala keindahan dan kesejukan sepenuhnya.
  
  Lengkap dengan berbagai wahana air, tempat ini begitu memanjakan pengunjung mulai dari anak anak hingga manula. Bagaimana tidak segala fasilitas dan wahananya begitu lengkap walau harus merogoh kocek lumayan dalam, dirasa sepadan bila dibanding dengan kepuasan yang pengunjung rasakan di tempat ini.
  
  Bagi yang menyukai tanaman, tempat ini diperlengkapi dengan taman anggrek dan bunga bunga lainnya yang beraneka ragam begitu banyak variannya sehingga melengkapi segala keindahan yang begitu diidamkan oleh para pengunjung.
  
  (Tatang Koswara 030/390)
  
  Jumlah Pengunjung : 6
- Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi
  
  Bagikan ke :
  
  BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.
  
  Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri. “Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)
  
  Jumlah Pengunjung : 2
- Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman, Bukti Kepedulian PSI Terhadap Masyarakat Sekitar
  
  Bagikan ke :
  
  TAMBUN SELATAN – WIP.
  
  Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman tepatnya di lingkungan RT 004 RW 01 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jumat,02/02/2024 merupakan bukti kepedulian Partai PSI dan Caleg PSI Untuk Kabupaten Bekasi No Urut 2 DR.Posma Hutabarat serta Caleg PSI dari Provinsi No urut 4 Dapil 9; Kabupaten Bekasi Lasderita Adelina Sidabutar
  
  (lebih…)
  Jumlah Pengunjung : 1
- Pemkab Bekasi Dukung 1000 Pengusaha Untuk Mengajar
  
  Bagikan ke :
  
  Cikarang Barat – WIP.
  
  Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik Gerakan 1000 Pengusaha Mengajar yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
  
  (lebih…)
  Jumlah Pengunjung : 5
- DSDABMBK Respon Aduan Masyarakat, Perbaiki Ruas Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Sukakarya
  
  Bagikan ke :
  
  Cikarang – WIP.
  
  Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Berani Jalan UPTD wilayah III melaksanakan perbaikan ruas jalan di Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya.
  
  (lebih…)
  Jumlah Pengunjung : 5
- Resmikan Kantor Baru Kecamatan Pangatikan, Pj Bupati Garut Tekankan Peningkatan Pelayanan
  
  Bagikan ke :
  
  GARUT WIPNET, Pangatikan – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Ajdidin, meresmikan kantor baru Kantor Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Rabu (18/12/2024). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita di area pintu depan Kantor Kecamatan Pangatikan.
  
  Pj Bupati Garut menekankan terkait pentingnya peningkatan pelayanan pasca diresmikannya Kantor Baru Kecamatan Pangatikan. Ia berharap, gedung kantor ini bisa dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  
  Barnas pun menilai kantor baru Kantor Kecamatan Pangatikan cukup representatif, dan memberikan kebanggaan baik itu bagi dirinya, petugas kecamatan, hingga bagi masyarakat Pangatikan.
  
  “Termasuk masyarakatnya juga bangga karena akan pelayanan yang lebih meningkat, seperti contohnya pengurusan KTP dan lain sebagainya ini bisa dilakukan tidak usah ke kota tapi cukup ke kantor kecamatan, dan saya sudah sampaikan pada Pak Camat, semuanya layanan itu harus dilayani sebaik mungkin, jangan ada layanan-layanan yang sifatnya lama, yang layanan-layanan diabaikan, bisa tidak bisa layani, maksimalkan layanan, dan kalau itu harus dilayani di tingkat kabupaten ya harus diarahkan sebaik mungkin,” ujar Barnas.
  
  Sementara itu, Camat Pangatikan, Ahmad Ramdani, menuturkan, rasa bangga atas kehadiran dan diresmikannya Kantor Kecamatan Pangatikan baru oleh Pj Bupati Garut.
  
  Ia memaparkan jika wilayahnya dihuni oleh 43.763 penduduk yang tersebar di 8 desa. Dalam rangka mewujudkan Garut Unggul, imbuh Dani, pihaknya menghadirkan sebuah terobosan program bernama “Gemerlap” yang memiliki akronim Gerakan Membangun Rakyat dan Lingkungan Asri Pangatikan, untuk mengejawantahkan berbagai program yang diinisiasi oleh Pj Bupati Garut di tingkat kabupaten.
  
  “Mudah-mudahan ini menjadi legacy bapak di Kecamatan Pangatikan, sehingga program Gemerlap tersebut bisa menjadi sasaran ke depannya dengan lingkungan bersih dan dengan gotongroyong, insya Allah Kecamatan Pangatikan harapan yang paling besarnya bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan lainnya,” tutur Dani.
  
  Ia juga berharap hadirnya gedung baru ini tidak hanya mengubah fisik bangunan dari bangunan lama menjadi bangunan baru, tetapi akan mampu mengubah mindset para perangkat kecamatan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan transparan.
  
  “Ini keinginan kami semua masyarakat di sini, bahu-membahu, mudah-mudahan dengan adanya gedung ini bisa menjadi tempat kita untuk bersama-sama membangun sesuai dengan visi misi Kabupaten Garut,” tandasnya. (Yadi Rizal/ Huis)
  
  Jumlah Pengunjung : 3
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Kabupaten Sumedang Sukses Digelar
  
  Bagikan ke :
  
  Sumedang, WIPNET – Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, sejumlah kepala desa di Kabupaten Sumedang menghadiri kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa yang berlangsung di Aula Bumi Perkemahan Gajah Depa, Desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, pada Jumat (20/12/2024).
  
  Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang.
  
  Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua APDESI Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, Camat Sumedang Utara, serta Kasi DPMD Kabupaten Sumedang.
  
  Dalam sambutannya, Welly Sanjaya menyampaikan pesan penting mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
  “Setiap dana yang ada di APBDes wajib dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi kunci utama dalam tata kelola keuangan desa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
  
  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa secara profesional, serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
  
  Selain itu, acara ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan berbagai instansi terkait dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
  
  Dengan pelatihan ini, diharapkan kepala desa dapat semakin memahami peran penting mereka sebagai pemimpin di tingkat desa, memastikan anggaran dikelola dengan benar, dan memberikan kontribusi nyata dalam memajukan desanya masing-masing. (Harun)
  
  Jumlah Pengunjung : 34
- Kepala Desa di Sumedang Ikuti Peningkatan Kapasitas di Bumi Perkemahan Gajah Depa
  
  Bagikan ke :
  
  Sumedang, WIPNET – dari Berbagai utusan kepala desa di Kabupaten Sumedang menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Gajah Depa, Desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, pada Jum’at (20/12/2024).
  
  Ikuti Video Liputannya :
  
  Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang.
  
  Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua APDESI Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, Camat Sumedang Utara, serta Kasi DPMD Kabupaten Sumedang.
  
  Dalam pidatonya, Welly Sanjaya menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
  “Uang yang ada di APBDes itu wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel karena itu merupakan prinsip dan asas tata kelola pengelolaan keuangan desa,” ujar Welly Sanjaya.
  
  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
  
  Selain itu, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar kepala desa serta antara pemerintah desa dengan instansi terkait dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  
  Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para kepala desa di Kabupaten Sumedang dapat semakin memahami peran strategis mereka dalam memajukan desa, serta memastikan pengelolaan anggaran desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Ubas)
  
  Jumlah Pengunjung : 54
1 2 3 … 158
Laman Berikutnya
Jumlah Pengunjung : 10
Mustika, Mustika Wisata Kota Banjar

Bagikan ke :

Kota Banjar (WIP)

Bila anda merindukan suasana alam yang asri alami, sejuk, rindang dan tidak jauh dari perkotaan, datang lah ke destinasi wisata alam Situ Mustika Banjar. Di tempat ini para wisatawan akan merasa menyatu dengan alam dan menikmati segala keindahan dan kesejukan sepenuhnya.

Lengkap dengan berbagai wahana air, tempat ini begitu memanjakan pengunjung mulai dari anak anak hingga manula. Bagaimana tidak segala fasilitas dan wahananya begitu lengkap walau harus merogoh kocek lumayan dalam, dirasa sepadan bila dibanding dengan kepuasan yang pengunjung rasakan di tempat ini.

Bagi yang menyukai tanaman, tempat ini diperlengkapi dengan taman anggrek dan bunga bunga lainnya yang beraneka ragam begitu banyak variannya sehingga melengkapi segala keindahan yang begitu diidamkan oleh para pengunjung.

(Tatang Koswara 030/390)

Jumlah Pengunjung : 6
Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi

Bagikan ke :

BANDUNG (WIP),- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XIV (Kabupaten Garut) Deden Galih menilai bahwa penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat dan pemerintahan. Hal itu dikatakannya seusai melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Selasa (30/01).“Hal ini butuh proses penyelesaian secara terpadu dari mulai peran pemerintah, tokohtokoh, atau masyarakat sendiri yang dari level paling bawah yakni rumah tangga, yang mana harus diberikan pemahaman mengenai penanganan sampah dari hulu sampai hilir. Hal ini yang tersirat didalam perda penanganan sampah di Jabar, selanjutnya tinggal koordinasi antara pemerintah seperti apa,” ujar Deden.

Lebih lanjut, Deden menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat selaras dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah. Sebab, permasalahan sampah harus diselesaikan dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua elemen masyrakat. “Tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya sebatas petugas kebersihan saja, tetapi juga peran dari lingkungan terkecil dari mulai lingkungan keluarga hingga pemerintah memiliki peranan yang sama-sama penting,” kata Deden. Selain itu, Deden Galih juga menyoroti penganggaran penanganan sampah yang dinilai pemerintah masih fokus terhadap tahap akhirnya saja. Tetapi masih kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang turut melemahkan wawasan dan peranan pada lapisan masyarakat itu sendiri. “Seharusnya pengakomodiran penanganan sampah langsung diberikan kepada masyarakat. Dengan catatan masyarakat dapat mengolah sampah agar bernilai jual lebih seperti pupuk dan lain sebagainya,” ucap Deden.Lebih jauh Deden menjelaskan, dalam penanganan sampah harus ada perubahan paradigma terhadap cara penganggaran dan tahap penanganan sampah tidak hanya menangani sampah pada penampungan tahap akhir saja. Peran serta masyarakat dihulunya harus juga diakomodir. Seperti contohnya pada tahap kecamatan desa agar pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan sampah agar bisa maksimal.“Peranan TPPAS harus diperhatikan kembali apakah sudah maksimal atau belum dalam penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat, TPPAS seharusnya bisa menjawab dan meyelesaikan permasalahan dan penanganan sampah di Provinsi Jawa Barat,”pungkas Deden. (DSA.YOGA/DY.015-Thn.22/390)

Jumlah Pengunjung : 2
Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman, Bukti Kepedulian PSI Terhadap Masyarakat Sekitar

Bagikan ke :

TAMBUN SELATAN – WIP.

Bakti Sosial Kepada Warga Kampung Siluman tepatnya di lingkungan RT 004 RW 01 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jumat,02/02/2024 merupakan bukti kepedulian Partai PSI dan Caleg PSI Untuk Kabupaten Bekasi No Urut 2 DR.Posma Hutabarat serta Caleg PSI dari Provinsi No urut 4 Dapil 9; Kabupaten Bekasi Lasderita Adelina Sidabutar

(lebih…)
Jumlah Pengunjung : 1
Pemkab Bekasi Dukung 1000 Pengusaha Untuk Mengajar

Bagikan ke :

Cikarang Barat – WIP.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut baik Gerakan 1000 Pengusaha Mengajar yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

(lebih…)
Jumlah Pengunjung : 5
DSDABMBK Respon Aduan Masyarakat, Perbaiki Ruas Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Sukakarya

Bagikan ke :

Cikarang – WIP.

Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi melalui Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Berani Jalan UPTD wilayah III melaksanakan perbaikan ruas jalan di Jalan Pulo Sirih Teluk Haur Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya.

(lebih…)
Jumlah Pengunjung : 5
Resmikan Kantor Baru Kecamatan Pangatikan, Pj Bupati Garut Tekankan Peningkatan Pelayanan

Bagikan ke :

GARUT WIPNET, Pangatikan – Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Ajdidin, meresmikan kantor baru Kantor Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Rabu (18/12/2024). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita di area pintu depan Kantor Kecamatan Pangatikan.

Pj Bupati Garut menekankan terkait pentingnya peningkatan pelayanan pasca diresmikannya Kantor Baru Kecamatan Pangatikan. Ia berharap, gedung kantor ini bisa dimaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Barnas pun menilai kantor baru Kantor Kecamatan Pangatikan cukup representatif, dan memberikan kebanggaan baik itu bagi dirinya, petugas kecamatan, hingga bagi masyarakat Pangatikan.

“Termasuk masyarakatnya juga bangga karena akan pelayanan yang lebih meningkat, seperti contohnya pengurusan KTP dan lain sebagainya ini bisa dilakukan tidak usah ke kota tapi cukup ke kantor kecamatan, dan saya sudah sampaikan pada Pak Camat, semuanya layanan itu harus dilayani sebaik mungkin, jangan ada layanan-layanan yang sifatnya lama, yang layanan-layanan diabaikan, bisa tidak bisa layani, maksimalkan layanan, dan kalau itu harus dilayani di tingkat kabupaten ya harus diarahkan sebaik mungkin,” ujar Barnas.

Sementara itu, Camat Pangatikan, Ahmad Ramdani, menuturkan, rasa bangga atas kehadiran dan diresmikannya Kantor Kecamatan Pangatikan baru oleh Pj Bupati Garut.

Ia memaparkan jika wilayahnya dihuni oleh 43.763 penduduk yang tersebar di 8 desa. Dalam rangka mewujudkan Garut Unggul, imbuh Dani, pihaknya menghadirkan sebuah terobosan program bernama “Gemerlap” yang memiliki akronim Gerakan Membangun Rakyat dan Lingkungan Asri Pangatikan, untuk mengejawantahkan berbagai program yang diinisiasi oleh Pj Bupati Garut di tingkat kabupaten.

“Mudah-mudahan ini menjadi legacy bapak di Kecamatan Pangatikan, sehingga program Gemerlap tersebut bisa menjadi sasaran ke depannya dengan lingkungan bersih dan dengan gotongroyong, insya Allah Kecamatan Pangatikan harapan yang paling besarnya bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan lainnya,” tutur Dani.

Ia juga berharap hadirnya gedung baru ini tidak hanya mengubah fisik bangunan dari bangunan lama menjadi bangunan baru, tetapi akan mampu mengubah mindset para perangkat kecamatan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan transparan.

“Ini keinginan kami semua masyarakat di sini, bahu-membahu, mudah-mudahan dengan adanya gedung ini bisa menjadi tempat kita untuk bersama-sama membangun sesuai dengan visi misi Kabupaten Garut,” tandasnya. (Yadi Rizal/ Huis)

Jumlah Pengunjung : 3
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Kabupaten Sumedang Sukses Digelar

Bagikan ke :

Sumedang, WIPNET – Sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, sejumlah kepala desa di Kabupaten Sumedang menghadiri kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa yang berlangsung di Aula Bumi Perkemahan Gajah Depa, Desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, pada Jumat (20/12/2024).

Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Ketua APDESI Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, Camat Sumedang Utara, serta Kasi DPMD Kabupaten Sumedang.

Dalam sambutannya, Welly Sanjaya menyampaikan pesan penting mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Setiap dana yang ada di APBDes wajib dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi kunci utama dalam tata kelola keuangan desa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa secara profesional, serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, acara ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan berbagai instansi terkait dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Dengan pelatihan ini, diharapkan kepala desa dapat semakin memahami peran penting mereka sebagai pemimpin di tingkat desa, memastikan anggaran dikelola dengan benar, dan memberikan kontribusi nyata dalam memajukan desanya masing-masing. (Harun)

Jumlah Pengunjung : 34
Kepala Desa di Sumedang Ikuti Peningkatan Kapasitas di Bumi Perkemahan Gajah Depa

Bagikan ke :

Sumedang, WIPNET – dari Berbagai utusan kepala desa di Kabupaten Sumedang menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Gajah Depa, Desa Galudra, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, pada Jum’at (20/12/2024).

Ikuti Video Liputannya :

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua APDESI Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, Camat Sumedang Utara, serta Kasi DPMD Kabupaten Sumedang.

Dalam pidatonya, Welly Sanjaya menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
“Uang yang ada di APBDes itu wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel karena itu merupakan prinsip dan asas tata kelola pengelolaan keuangan desa,” ujar Welly Sanjaya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar kepala desa serta antara pemerintah desa dengan instansi terkait dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para kepala desa di Kabupaten Sumedang dapat semakin memahami peran strategis mereka dalam memajukan desa, serta memastikan pengelolaan anggaran desa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Ubas)

Jumlah Pengunjung : 54

Jumlah Pengunjung : 10

Direktur CV di Laporkan Polisi, Diduga Penipuan dan Gelapkan Uang, Belasan Investor Jadi Korban

BAPENDA Kabupaten Bekasi Targetkan PAD Dari Berbagai Sektor 2,6 T. Tahun 2024

DP3A Kabupaten Bekasi Gelar Rakor Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 2024

Kemenkes Gelar Pengobatan Tuberkulosis Gratis Di Puskesmas Karangnunggal

Cegah Kejahatan Jalanan, Pj Bupati Bekasi Instruksikan Camat dan Kades Perketat Keamanan Wilayah

Program Padat Karya Terminal Baranangsiang Bogor Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitarnya

Pansus DPRD Kota Bogor Bahas Raperda Pemakaman

Komisi V DPRD Jawa Barat Segera Menindaklanjuti Aspirasi KSPSI Jabar

Polda Jateng Ungkap Peredaran Narkoba Lintas Jawa- Sumatra, Tangkap Empat Tersangka Berikut 52 Kg Sabu dan 35 Ribu Butir Ekstasi

Angin Tornado di Rancaekek Bikin Warganet Ketakutan

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom, Disdukcapil Harus Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Anggota Komisi III DPRD Kab Bekasi Uryan Riana, Disperkimtam Harus Mampu Tingkatkan Kualitas Dan Kinerja Tahun 2024

“ Bike Priority” Tidak Memberi Uang Pesangon

Soal Pengelolaan Sampah Masyarakat Perlu Di Edukasi

Arahan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Pemilu Yang Jujur

Demi Meningkatkan PAD Dari Sektor PBB 2024, Bapenda Kab Bekasi Dengan Terbitkan 1,2 Juta SPPT PBB P2

Pemkab Bekasi Siap Tindak lanjuti Rekomendasi BPK RI Terkait LHP Kinerja dan Kepatuhan 2023

Dani Ramdan Lantik 66 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Bekasi

Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih, Pemkab Bekasi Siap Gelar Lomba TPS Paling Menarik

Puskesmas Kedung Waringin Kab Bekasi Raih Akreditasi Tingkat Paripurna