Sumedang, WIPNET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang menerima audiensi dari Forum Komunikasi Orang Terdampak (FKOTD) Waduk Jatigede pada Jumat (12/09/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan FKOTD terkait berbagai persoalan yang masih dialami masyarakat akibat pembangunan Waduk Jatigede.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan FKOTD menyampaikan sejumlah pokok permasalahan, antara lain penyelesaian ganti rugi mekanisme tahun anggaran 1982–1986 yang dinilai belum tuntas, kompensasi relokasi penduduk, hingga kejelasan status lahan pengganti bagi warga terdampak.
Ketua DPRD Sumedang, H. Sidik Jafar, S.E., menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa DPRD akan berupaya mengawal serta memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari Kementerian PUPR, ATR/BPN, Bappenas, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar masalah yang dirasakan warga terdampak segera mendapatkan solusi.
“DPRD Sumedang akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung pembangunan strategis nasional seperti Waduk Jatigede. Kami akan kawal dan perjuangkan melalui jalur koordinasi yang tepat,” ujarnya.
Dengan diterimanya audiensi ini, diharapkan permasalahan warga terdampak Waduk Jatigede dapat segera ditindaklanjuti melalui komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, sehingga hak-hak warga benar-benar dapat terpenuhi. (Ubas)